Membaca judul diatas, pikiran kita akan tertuju kepada bunyi-bunyi merdu yang lazim kita dengar dari burung yang bernama Tekukur (Treron curvirostra). Tekukur ini masih kerabat dekat dengan Perkutut, Merpati. Tetapi yang mau disampaikan dalam artikel ini bukan Tekukur yang berbunyi Kur-kur, tetapi KUR yang dikenal sebagai singkatan dari kata Kredit Usaha Rakyat, yang dipromosikan oleh Pemerintah.

Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin.

KUR ini merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM dan Koperasi terutama yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Coba kita simak apa yang diartikelkan oleh Krabil Hutauruk berikut ini:

SYARAT PEMBERIAN DANA KUR

Oleh: Krabil Hutauruk (Kontributor)

BNI menargetkan penyaluran KUR kepada masyarakat tahun ini hingga Rp80 miliar. Total dana KUR yang telah disalurkan di Sulawesi Barat hingga akhir April telah tercatat sebanyak Rp20,52 miliar.

Bank Negara Indonesia (BNI) juga membagikan 1.000 paket Sembako dan dana rehab sebesar Rp100 juta untuk lima sekolah di Kabupaten Mamuju. Penyerahan bantuan program Corporate Social Responsibility (CSR) ini disaksikan langsung Presiden SBY saat kunjungan kerja di Mamuju, Selasa, 13 Mei, kemarin.

Pemimpin Wilayah VII BNI Makassar, Bambang kuncoro, mengatakan, penyerahan bantuan program CSR ini sebagai wujud komitmen dan ungkapan terima kasih BNI kepada masyarakat. “Kami berharap dapat bersama-sama masyarakat membangun Sulbar dengan penyaluran bantuan dan kredit yang lebih optimal,” katanya.

Selain pemberian bantuan, BNI juga menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro. KUR disalurkan dengan plafon kredit maksimum Rp500 juta kepada setiap debitor. Dirut BNI, Gatot M Suwondo menyerahkan KUR kepada tiga warga Mamuju dari kelompok tani, nelayan, dan pedagang.

Menurut Gatot, penyaluran KUR bentuk keseriusan BNI memberdayakan usaha kecil sekaligus meningkatkan porsi kredit segmen UKM. “Produk KUR merupakan produk kredit yang didesain untuk membantu wiraswastawan yang ingin mengembangkan usahanya,” katanya.

KUR kepada usaha mikro juga disalurkan BRI. Untuk wilayah Sulbar, total dana KUR yang ditargetkan dapat disalurkan tahun ini minimal Rp60 miliar. Penyerapan kredit KUR oleh usaha masyarakat hingga 5 Mei telah tercatat sebesar Rp21,8 miliar.

Pemimpin Wilayah BRI Makassar, Teten Jyaka Triatna, mengatakan, KUR dapat diberikan kepada masyarakat sampai usaha yang tergolong ekstrim, misalnya pemulung untuk bantuan modal usaha. Pengembalian pinjaman oleh usaha mikro diyakini lebih lancar karena merupakan penunjang ekonomi utama keluarga dan harus tetap eksis.

Program yang diluncurkan SBY November 2007 lalu ini, kata Teten, memberikan kemudahan akses yang lebih besar kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah yang sudah feasible tetapi belum bankable. Diakuinya, banyak usaha masyarakat yang tidak terakomodir mendapatkan kredit karena tidak dapat memenuhi persyaratan seperti agunan atau NPWP.
Sementara pada pemberian KUR, semua persyaratan itu tidak dibutukan. “Persyaratan kredit sangat mudah, yakni tanpa agunan. Cukup menyerahkan KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat. Rata-rata pengembalian tiga tahun dengan bunga 16-24 persen,” jelasnya.

Selain memberikan KUR, BRI juga menyerahkan bantuan 3.000 paket sembako berisi 5 kg beras, satu karton mi instan, satu kiogram gula pasir, dan satu liter minyak goreng kepada masyarakat. Penyerahan bantuan juga disaksikan langsung SBY.

Dikutip dari situs Bank BNI, dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR), BNI juga memberikan kredit untuk pembiayaan usaha ekonomi kreatif. Mereka merupakan usaha yang bergerak dalam industri kerajinan unik, inovatif dan banyak berkaitan dengan hasil budaya asli bangsa.

BNI mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif karena selain mendukung hasil cipta bangsa sendiri, juga memiliki prospek bisnis yang sangat baik. Industi usaha kreatif memiliki prospek sejalan dengan program pelestarian budaya bangsa dan program Visit Indonesia Year 2008.

Pemberian kredit BNI kepada usaha ekonomi kreatif ditunjukkan secara simbolis dalam acara pembukaan Gelar Budaya Nusantara 2008, di Jakarta Convention Center (4/6). Disaksikan langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono; Direktur Utama BNI, Gatot Suwondo, menandatangani pemberian KUR kepada 2 perwakilan debitor, yaitu Ruhani, usaha hiasan kaca patri dari Depok; dan Hj. Maesunah, usaha batik dari Indramayu.

Menurut Gatot, penyaluran kredit usaha rakyat merupakan salah satu bentuk komitmen BNI dalam memberdayakan usaha kecil sekaligus untuk meningkatkan porsi kredit segmen usaha kecil dan menengah berbagai bidang usaha, termasuk kerajinan kreatif. “Produk BNI KUR merupakan produk kredit yeng didesain untuk membantu para wiraswastawan yang ingin mengembangkan usahanya. Produk ini memiliki persyaratan yang ringan, seperti agunan, umur usaha dan perijinan usaha,” lanjutnya.

Implementasi e-LO

Hingga akhir Mei 2008, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 911,8 miliar di seluruh Indonesia, kepada 7.413 debitor. Dalam penyaluran kredit usaha kecil dan menengah, BNI telah didukung dengan jaringan yang tersebar di seluruh pelosok, yaitu 51 sentra kredit kecil (SKC), 112 unit kredit kecil (UKC), 20 sentra kredit menengah (SKM), 63 kantor cabang stand alone, 54 cabang syariah dan didukung 752 kantor layanan.

Untuk meningkatkan layanan kepada debitor kredit usaha kecil, sejak 6 Mei 2008 lalu BNI telah mengimplementasikan teknologi baru berupa Electronic Loan Origination System (e-LO). Dengan teknologi baru ini, proses aplikasi kredit usaha kecil menjadi lebih cepat dan mudah.

Pengajuan Kredit Usaha Kecil

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan kredit ini untuk mendukung UKM agar sektor riil dapat berkembang dengan baik, berikut adalah list bank penyalur KUR, yaitu:

  1. Bank Tabungan Negara (BBTN)
  2. Bank Rakyat Indonesia (BBRI)
  3. Bank Mandiri (BMRI)
  4. Bank Negara Indonesia (BBNI)
  5. Bank Bukopin
  6. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Jika anda berminat untuk mengajukan KUR, maka anda bisa lakukan langkah dibawah ini:

  1. UMKM dan Koperasi yang membutuhkan Kredit dapat menghubungi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat.
  2. Memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan yang ditetapkan Bank Pelaksana.
  3. Mengajukan surat permohonan kredit/ pembiayaan
  4. Bank Pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan
  5. Bank Pelaksana berwenang memberikan pesetujuan atau menolak permohonan kredit.

Adapun syarat dan ketentuan sebagai berikut (mengambil contoh pengajuan KUR Bank BTN):

  1. Usaha yang dibiayai adalah usaha produktif sektor perindustrian, perdagangan dan jasa, kredit konstruksi perumahan.
  2. Media Penyalur KUR, memanfaatkan kredit eksisting BTN yaitu: Kredit Vasa Griya (modal kerja konstruksi), Kredit Pendukung Perumahan, Kredit Modal Kerja, Kredit modal kerja Kontraktor, Kredit Investasi, Kredit Pemilikan Ruko/Kios dan lainnya

Plafond Kredit:

  1. Maksimal kredit sebesar Rp. 500.000.000,-
  2. Kredit Investasi sebesar maksimal 70% dari total biaya investasi.
  3. Kredit modal kerja sebesar maksimal 80% dari modal kerja yang dibutuhkan.
  4. Tingkat Suku Bunga 14,00 % (floating)

Persyaratan mengajukan Kredit:

Debitur Perorangan mengajukan surat permohonan KUR dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

  1. KTP dan KK
  2. Surat Nikah, bila telah nikah.
  3. Perizinan usaha (surat izin dari Dinas Pasar bila usaha di pasar, surat keterangan minimal Ketua RT/RW untuk lokasi dilingkungan pemukiman dan sejenisnya).
  4. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
  5. Rincian peruntukkan kredit.
  6. Agunan, jika ada disyaratkan bank.

Untuk Usaha Kecil dan Menengah (Badan Usaha) mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

  1. Akte Pendirian Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir.
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  3. SIUP, TDP, dan sejenisnya atau sekurang-kurangnya memenuhi kriteria perijinan usaha mikro.
  4. Legalitas tempat usaha, bila ada, misalnya bukti hak atas tanah, perjanjian sewa, atau lainnya.
  5. Laporan keuangan terakhir/minimal catatan keuangan usaha sebagaimana persyaratan untuk perorangan.
  6. Rincian peruntukkan kredit.
  7. Agunan, jika ada disyaratkan bank.

Mekanisme pengajuan kredit:

  1. Permohonan yang memenuhi persyaratan dapat menghubungi seluruh Kantor Cabang Bank BTN di Indonesia.
  2. Bank akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan kredit sesuai ketentuan.
  3. Pemohon dikenakan biaya pemrosesan dan harus dibayar sekaligus dan seketika pada saat ditagih oleh Bank yaitu:
    *Biaya Provisi
    *Biaya Notaris/PPAT/Legal Fee
    *Biaya lainnya, jika ada dipersyaratkan bank

BNI-Mandiri Lomba Kucurkan KUR

Dua bank BUMN, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri Ttbk berlomba menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran kredit kedua bank  BUMN  itu dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan di Desa Eretan, Kecamatan Kandang Haur,  Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (8/4/2008).

Untuk BNI, penyaluran kredit secara simbolis ditandatangani melalui perjanjian kredit antara Direktur Utama BNI Gatot Suwondo kepada 6 perwakilan debitor dan koperasi senilai Rp 3,93 miliar. ”Kredit yang diberikan memiliki plafon hingga Rp 500 juta dengan keunggulan kemudahan persyaratan dan suku bunga yang ringan,” ujar Gatot.

Tak mau kalah, Bank Mandiri juga menyerahkan KUR kepada 15 debitor UMKM senilai Rp 3,5 miliar. Mandiri jugamenyerahkan bantuan kredit kepada 200 peternak sapi senilai Rp 5 miliar untuk pengadaan 400 ekor sapi perah di Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

GM Divisi Usaha Kecil BNI Tati Widayati mengatakan untuk tahun ini target untuk KUR BNI adalah Rp 2 triliun yang akan disebar di 12 wilayah. Tapi yang terbesar memang di Jawa Tengah dan Kawa Barena itu market terbesar kami, targetnya untuk Indramayu dan Pekalongan adalah Rp 250 miliar,” tuturnya.

BNI menjanjikan kemudahan kredit yakni bisa disetujui tanpa jaminan, dapat diputus di tempat, hanya berdasarkan wawancara, suku bunganya antara 12-14 persen. Sampai saat ini besaran KUR yang diberikan BNI adalah plafon 558 miliar dengan total debitur UKM sebanyak 5.536. “Jadi average kreditnya di bawah Rp 10 per debitur,” imbuhnya.

Sementara KUR Bank Mandiri adalah kredit program untuk tujuan produktif yang memenuhi kriteria limit kredit Rp 500 juta , suku bunga maksimal 16% efektif per tahun dan sebagai jaminan ditutup melalui penjaminan dari PT Askrindo dan Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Januari 2008 mencapai total Rp851,474 miliar dengan total debitur 13.665 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) melalui enam perbankan yang ditunjuk. “Realisasi penyaluran KUR per 16 Januari 2008 mencapai Rp851 miliar lebih dengan rata-rata kredit Rp62,31 juta,” kata Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali di Jakarta, Senin.

Pemerintah baru-baru ini meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan enam bank pelaksana yang turut terlibat dalam program penjaminan UMKM. Enam bank tersebut adalah BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri.

“Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp500 juta dengan bunga maksimal 16 persen per tahun (efektif),” katanya. Program penjaminan itu melibatkan Perum SPU dan PTB Askrindo dengan komposisi penjaminan 70 persen penjamin dan 30 persen risiko perbankan.

Sedangkan premi asuransi/imbalan jasa sebesar 1,5 persen akan ditanggung pemerintah. Hingga 16 Januari 2008 dilaporkan BNI telah menyalurkan kredit sebesar Rp20,300 miliar dengan total debitur 149 orang dan rata-rata kredit Rp136,20 juta.

Pada periode yang sama BRI telah menyalurkan Rp301,128 miliar dengan total debitur 2.240 orang dan rata-rata kredit Rp134,43 juta.
Sementara itu Bank Mandiri telah menyalurkan Rp499,500 miliar dengan total debitur 11.162 orang dan Rp44,75 juta. BTN sendiri telah menyalurkan Rp2,000 miliar dengan total debitur 29 orang dan Rp70 juta.

Sedangkan Bukopin menyalurkan Rp21,795 miliar dengan total debitur sebanyak 51 orang dan rata-rata kredit Rp175,90 juta. Bank Syariah Mandiri (BSM) menyalurkan kredit Rp6,751 miliar dengan total debitur 34 orang dan rata-rata kredit Rp175,90 juta.

Kredit macet

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) tak takut kenaikan plafon kredit usaha rakyat tanpa agunan dari Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta akan memicu kredit macet. Pemerintah baru-baru ini memutuskan untuk meningkatkan alokasi batas maksimal pengucuran nilai kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro yang semula maksimal Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta.

Menteri KUKM Sjarifudin Hasan mengatakan perlu ada terobosan untuk memperbesar kucuran kredit usaha rakyat (KUR) tahun ini, mengingat realisasinya masih sangat minim. Dari target tahun ini sebesar Rp 20 triliun, realisasi KUR hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp 5,3 triliun.
“Salah satu terobosan tersebut melalui kebijakan kenaikan pagu kredit untuk KUR yang tanpa agunan, kami yakin dengan cara ini usaha mereka (pelaku KUKM) bisa berkembang,” katanya di sela-sela pameran Cooperative Fair Jabar, Rabu (4/8/2010) di Lapangan Gasibu Bandung.

Menurut dia, apabila pemerintah tidak berani menaikkan plafon kredit tersebut, dengan pertimbangan risiko kredit macet, maka program pemerintah melalui pembiayaan tidak akan berjalan. “Kita jangan terlalu memikirkan tentang kredit macet, yang penting sekarang bagaimana usaha rakyat bisa berjalan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kementerian sudah membicarakan mengenai kenaikan plafon tersebut dengan bank-bank penyalur KUR. “Bank penyalur sudah siap, mereka mendukung kenaikan plafon ini karena pemerintah kan ikut menjamin plafonnya sebesar Rp 2 triliun,” katanya.

Syarifudin menjelaskan, pelaku KUKM memiliki tiga permasalahan penting yaitu pembiayaan, pembinaan, dan pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan, pemerintah membantu melalui KUR. “Kebijakan pembiayaan KUR akan terus kami perlunak, mulai dari menambah jumlah bank penyalur, menaikkan plafon, hingga mendorong bank pemerintah daerah ikut menyalurkan KUR,” katanya.

Dia mencontohkan, untuk BPD Bank Jabar Banten saja, kementerian sudah mendorong bank tersebut untuk mau dan berani mengucurkan kreditnya hingga mencapai Rp 1 triliun pada akhir tahun ini. “Mudah-mudahan pada November terealisasi, nanti saya akan mengeceknya langsung ke Bank Jabar,” ujarnya.

JAKARTA. Kredit murah kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menyisakan masalah.

Kalau Anda ingat, jauh-jauh hari sebelum pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KLIR), pemerintah telah memiliki program serupa. Namanya, Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK). Saat itu, pemerintah meminjam duit kepada Bank Indonesia (BI) dengan menerbitkan Surat Utang Pemerintah seri SU-005. Nilai plafon KUMK sebesar Rp 3,1 triliun.

Duit ini mengalir melalui 31 BUMN dan Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Kebanyakan penyalur kredit KUKM adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi, ataupun Baitul Mal wa Tanwil (BMT).

Ternyata, penyaluran dana yang bersifat dana bergulir ini masih banyak yang macet. Per awal Desember 2008, kredit KUMK yang macet mencapai Rp 270,9 miliar. Perinciannya, angsuran pokok Rp 204,04 miliar, bunga Rp 63,80 miliar, dan denda Rp 3,11 miliar.

Soritaon Siregar, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan, menyatakan, laporan kredit macet itu diperoleh dari Tim Monitoring dan Evaluasi penyaluran KUMK.

Dalam skim KUKM ini, pengusaha kecil individu bisa memperoleh kredit maksimal Rp 500 juta. Sedangkan debitur yang berstatus usaha mikro berhak atas plafon sebesar Rp 50 juta.

Pola penyaluran KUMK ada dua macam. Pertama, pemerintah menyalurkan dana KUMK ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola. Lalu, BUMN pengelola menyalurkan ke LKP. Baru, LKP meminjamkan ke debitur akhir. Kedua, pemerintah me-minjamkan dana langsung ke LKP, tanpa melalui BUMN pengelola.

Soritaon mengaku sudah ada 22 BUMN dan LKP yang minta perpanjangan pii\jaman hingga 2019. Dan, hanya sembilan BUMN serta LKP yang bersedia mengembalikan pinjaman sesuai jadwal angsuran. Kesembilan BUMN dan LKP itu telah mengangsur tiga kali dengan nilai angsuran Rp 662,132 miliar. Kini outstanding KUMK yang berputar Rp 2,43 triliun.

Andri Indradle Kepala BPR Dicopot Diduga Akibat Kredit Macet Milliaran
Kamis, 13 Mei 2010 22:10:34 WIB
Reporter : Nanang Masyhari

Kediri (beritajatim.com) – Ditengarai berkaitan dengan kredit macet sebesar Rp 2,6 milliar, Direktur Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri Tri Waspodo dicopot dari jabatannya. Kini, jabatan Tri Waspodo digantikan oleh Atik Surti Nurhayati, berasal dari BPR Ngawi

Acara mutasi tersebut dilakukan di restoran Panglima jalan Panglima Polim Kota Kediri. Sementara, Surti yang sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dilantik langsung oleh Wali Kota Kediri Samsul Ashar.

Kabar miring tersebut kini menyeruak di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Dimana, persoalan aliran dana kredit bermasalah yang melibatkan pejabat dan wakil rakyat serta mantan Wali Kota Kediri Achmad Maschut hingga Rp 1,6 miliar, memang disebut-sebut

Isu itu diperkuat dengan aksi unjur rasa yang digelar sejumlah pemuda dari LSM IPK pada bulan Februari 2010 lalu. Kelompok pemuda itu mendesak Tri Waspodo dicopot dari jabatan Direktur PD BPR karena dari hasil temuan BPK, BPR Kota Kediri mengalami kredit macet hingga miliaran rupiah

Dimana, dalam orasi terbukanya, IPK menyebutkan persoalan itu melibatkan enam debitor kredit macet sebesar Rp 2,6 miliar pada BPR Kota Kediri ini diantaranya adalah Mantan Walikota Kediri HA Maschut beserta keluarga dan kerabatnya.

Maschut sendiri memiliki hutang sebesar Rp 1,6 milliar, dan sisanya Rp 1 milliar adalah mantan anggota DPRD Kota Kediri dan masyarakat biasa.

Sementara Kepala Bagian humas Pemkot Kediri Nur Muhyar menyanggah pergantian PD BPR Kota Kediri karena kaitan dengan permasalahan kredit macet yang membuat pihak BPK menegurnya.[nng/ted]

USAHA Maman menanam cabai tergolong lancar. Naik-turunnya harga komoditas pertanian jenis ini tak membikin warga Purworejo, Jawa Tengah, itu menunggak pembayaran utang. Cicilannya, sekitar Rp 900 ribu per bulan untuk pinjaman Rp 5 juta dengan tempo enam bulan, lancar jaya.

Sudah tiga kali ini Maman menerima kredit yang sama. Awalnya, Januari 2008, bapak dua anak ini memperoleh Rp 3 juta. Setiap Rp 1 juta, ia diwajibkan mengembalikan Rp 1.119.000. Setelah pinjaman itu lunas, enam bulan kemudian pinjaman kedua cair, Rp 5 juta. Lantas berlanjut dengan kredit ketiga, juga Rp 5 juta, enam bulan berikutnya. “Pinjaman ketiga jatuh tempo Juni nanti,” kata dia kepada Tempo akhir pekan lalu.

Maman adalah penerima kredit usaha rakyat yang disalurkan BRI. Program kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi ini diberikan dengan pola penjaminan pemerintah. Dua lembaga penjaminan pelat merah-PT Asuransi Kredit Indonesia alias Askrindo dan Perum Jaminan Kredit Indonesia atawa Jamkrindo-ditugasi menjamin kredit yang disalurkan melalui perbankan.

Pengusaha cabai itu termasuk yang beruntung bisa menyetor cicilan tepat waktu. Tak sedikit pengusaha mikro dan kecil lain yang menunggak pokok dan bunga pinjaman karena usahanya mengendur. Permintaan barang dari luar negeri yang berhenti karena krisis keuangan global menyebabkan produksi mereka merosot. Akibatnya, penghasilan anjlok.

Kredit yang nyangkut di sektor usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi cenderung naik sejak akhir tahun lalu. Ini ditunjukkan dengan permintaan klaim yang membanjiri lembaga penjaminan. Askrindo, misalnya, selama triwulan pertama 2009 ini telah mencairkan Rp 6,7 miliar, meningkat tiga kali lebih dibanding akhir tahun lalu (Rp 2,2 miliar).

Klaim yang dicairkan Askrindo itu baru sekitar separuh. Sebenarnya, total klaim yang diajukan perbankan mencapai Rp 12,8 miliar untuk triwulan pertama 2009. Bandingkan dengan permintaan klaim triwulan keempat 2008, yang baru Rp 3,6 miliar. Sedangkan Jamkrindo, menurut Direktur Utama Nahid Hudaya, telah mencairkan Rp 2,56 miliar per triwulan pertama tahun ini, dari total permintaan klaim sekitar Rp 3 miliar. Sedangkan pencairan akhir tahun 2008 Rp 1,92 miliar.

Sebagian klaim belum dibayarkan karena beberapa dokumen yang menjadi persyaratan mutlak pencairan klaim, seperti BI checking, belum dilampirkan pihak bank. BI checking adalah proses pengecekan oleh lembaga keuangan-baik bank maupun nonbank-ke sistem informasi debitor yang dikelola Bank Indonesia. Dari sini bisa diketahui kualitas kredit debitor, apakah berstatus lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.
Jumlah kredit yang telah disalurkan tahun lalu Rp 11,03 triliun, dan kredit baru per triwulan pertama tahun ini Rp 1,9 triliun. Sekitar 80 persen dijamin Askrindo dan sisanya oleh Jamkrindo. Artinya, kata Direktur Pertanggungan dan Pemasaran Askrindo Hartono, tingkat non-performance loan termasuk kecil untuk 2008. Tapi, sampai Maret 2009, terjadi peningkatan non-performance loan dan klaim. “Angka NPL persisnya belum dikeluarkan pemerintah,” kata Hartono kepada Tempo pekan lalu.

Peningkatan kredit seret usaha kecil membikin pemerintah gelisah. Sebab, kenaikan kredit macet berbanding lurus dengan klaim yang harus dibayarkan Askrindo dan Jamkrindo. Bila hal ini tak diurus, ujung-ujungnya BUMN penjaminan kredit ini yang bakal tekor. Kantong mereka terancam ludes hanya untuk membiayai klaim.

Dua pekan lalu, masalah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri perekonomian. Intinya: bagaimana upaya untuk memperbaiki performa kredit jenis ini. Misalnya dengan merestrukturisasi utang, juga melakukan pembinaan terhadap kelompok usaha. Rencananya, pembahasan akan dilanjutkan pekan ini.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil seusai rapat dua pekan lalu mengatakan perkembangan kredit seret atas pinjaman yang dijamin pemerintah ini harus diawasi. Langkah pemetaan ini, kata dia, dilakukan sebelum pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan dana segar kepada dua BUMN penjamin kredit sebagai penyertaan modal negara.

KREDIT usaha rakyat diluncurkan pada November 2007. Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan mengurangi angka pengangguran. Ada lima sektor usaha yang menjadi sasaran, yakni pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.
Enam bank bertindak sebagai penyalur pinjaman, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri. Berbagai aturan pun dibikin untuk memuluskan program ini. Misalnya mempermudah persyaratan bagi peminjam baru dan memperpanjang skema kredit bagi peminjam lama yang ingin mengembangkan usaha.

Satu tahun berjalan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat evaluasi di Gedung BRI pusat akhir tahun lalu. Diputuskan, pemerintah akan meningkatkan penjaminan kredit dengan cara menyuntikkan modal ke Askrindo dan Jamkrindo sebesar Rp 2 triliun. Asumsinya, bila gearing ratio 10 persen, itu berarti kredit yang bisa dikucurkan akan mencapai Rp 20 triliun. “Untuk menggerakkan sektor riil di tengah krisis keuangan global,” kata Yudhoyono saat itu.

Perinciannya, menurut Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Bidang Pengembangan, Restrukturisasi, dan Usaha Chairul Jamhari, Rp 1 triliun akan dikucurkan semester pertama tahun ini. Separuhnya lagi akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan semester kedua.

Penambahan modal itu, kata Hartono, untuk merespons lonjakan permintaan kredit. Pada akhir 2007, pemerintah menyetor modal Rp 1,45 triliun: Rp 800 miliar untuk Askrindo dan sisanya buat Jamkrindo. Rencananya, dana tersebut dipakai selama tiga tahun (2008, 2009, dan 2010). Asumsinya, kredit yang disalurkan Rp 5 triliun per tahun. Nyatanya, pinjaman yang terealisasi hampir Rp 12 triliun dalam tempo setahun saja.
Namun krisis membalikkan skena-rio. Rencana menyuntikkan Rp 1 triliun semester awal ini menyusut tinggal separuh. Menurut Hartono, ada kemungkinan tambahan modal Rp 500 miliar untuk Askrindo dan Jamkrindo disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Berapa persen porsi masing-masing belum ditetapkan.”

Hitung-hitungan penambahan modal, seperti dikatakan Menteri Sofyan Djalil, berkaitan dengan tingkat kredit macet. Sumber berbisik, beberapa bank membukukan NPL kredit usaha rakyat di atas 5 persen. Perbankan memang tak terbuka soal ini. BRI, misalnya, yang menyalurkan sekitar 90 persen kredit usaha rakyat, mencatat NPL 3,02 persen. Kepala Divisi Program BRI Eria Desomsoni mengatakan ada macam-macam penyebab pengusaha kecil merugi. “Ada yang beralih sektor usaha, ada yang kena penggusuran,” katanya.

Direktur Usaha Kecil, Menengah, dan Syariah BNI Achmad Baiquni mengaku, dari total outstanding kredit jenis ini Rp 935,4 miliar, tingkat NPL-nya hanya 2,7 persen. Bank Mandiri, yang “memborong” kredit sektor komoditas, mengaku kredit macet pada kredit usaha rakyat hanya 0,5 persen. “Kami tidak banyak bergerak meski harga komoditas turun. Mungkin karena harga sawit sudah membaik,” kata Gunadi Sadikin, Direktur Mikro dan Retail Banking Bank Mandiri.

Askrindo, menurut Hartono, sudah mengambil ancang-ancang. Perseroan memperkirakan kredit seret akan naik ke posisi 5-6 persen. Prediksi ini didasarkan atas rata-rata NPL usaha mikro, kecil, dan menengah selama lima tahun terakhir, yakni 5,48 persen. Malah, berdasarkan informasi yang diterima Hartono, beberapa bank meramal kredit seret sektor ini bisa mencapai 8 persen dalam kondisi krisis. “Kalau normal saja 5,48 persen, kondisi abnormal begini bisa lebih tinggi.”

Chairul berpendapat peningkatan kredit seret harus dipahami sebagai ongkos dari pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Lihat saja, kata dia, program kredit usaha rakyat diprioritaskan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah baru, yang belum pernah memperoleh fasilitas kredit perbankan. Maka, bisa dipahami, kemampuan pengelolaan, perencanaan bisnis, dan konsekuensi terhadap kinerja masih merupakan persoalan.
Karena itu, Hartono menambahkan, peningkatan NPL yang membuat biaya klaim membesar jangan sampai membikin lembaga penjamin kredit rakyat kedodoran. Maksudnya, kata dia, suntikan modal diperlukan sebelum kantong kempis, agar lebih banyak lagi debitor lancar yang bisa difasilitasi. Tapi, kata Hartono, konsep kredit usaha rakyat harus lebih ditegaskan, yakni pengusaha kecil yang feasible dan belum tersentuh kredit bank diprioritaskan.

Retno Sulistyowati, Amandra Mustika Megarani, Heru Catur Nugroho (Purworejo)

Realisasi Kredit Usaha Rakyat 2008, Rp 12 triliun, disalurkan melalui:

  • BRI Rp 8,603 triliun
  • BNI Rp 1,163 triliun
  • Bank Mandiri Rp 1,13 triliun
  • Bukopin Rp 628 miliar
  • Bank Syariah Mandiri Rp 332 miliar
  • BTN Rp 176 miliar

Realisasi Kredit Usaha Rakyat Triwulan I 2009, Kredit yang dijamin Askrindo Rp 1,7 triliun, melalui:

  • BRI Rp 1,64 triliun
  • BNI Rp 34 miliar
  • Bank Mandiri Rp 42 miliar
  • Bukopin Rp 20 miliar

DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

About these ads