Indonesia dan Malaysia negara serumpun yang memiliki kemiripan budaya mengalami konflik. Banyak titik rawan yang dengan gampang dapat memicu perseteruan. Semua yang ada di Malaysia ada di Indonesia sementara yang ada di Indonesia belum tentu ada di Malaysia. Sungguh sangat banyak cerdik cendekia di Indonesia yang jauh lebih banyak daripada jumlah cerdik cendekia di Malaysia karena mereka memang secara langsung dididik oleh Indonesia. Demikian pula untuk kategori kaum tak berdaya dalam segala hal jauh lebih banyak di Indonesia. Demikian pula etnis yang berasal dari Indonesia banyak bermukim dan menjadi pribumi yang membentuk dan mengembangkan kultur masing-masing. Dari mulai suku Aceh, Batak, Minang, Jawa, Madura, Bugis sudah membentuk budaya bangsa Malaysia disamping suku bangsa lainnya seperti etnis Cina, India dan lainnya. Jumlah penduduk yang sedikit dan luas wilayah kecil memungkinkan kehidupan rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia secara individu. Pengelolaan administrasi negara juga lebih gampang dibanding Indonesia. 

Tidaklah heran kalau batik menjadi salah satu nilai budaya yang mereka claim menjadi milik mereka juga. Demikian pula jenis-jenis tarian, buku-buku novel, lagu-lagu, karya sastra yang sangat mungkin mereka munculkan kepermukaan dengan dukungan kemampuan finansial yang berorientasi kepada aktualisasi diri menjadi aktualisasi bangsanya. Kearifan Lokal (Local Wisdom) yang demikian banyak bertebaran di Indonesia masih sangat jauh dari perhatian pemerintah Indonesia menjadi bernilai sebagai pembentuk empati kebangsaan sementara kearifan lokal tersebut tidak mampu dimunculkan oleh kelompok yang mencintainya menjadi empati kebangsaan yang dihargai. Maka hilanglah identitas kebangsaan Indonesia yang di-claim oleh bangsa lain menjadi miliknya, lantas Indonesiapun memprotes. Siapa yang salah? Bukan bunda salah mengandung tetapi pemerintah yang salah mengayun! 

Masa Media Massa 

Belakangan ini kita telah banyak disuguhkan berita-berita tentang adanya gesekan-gesekan dengan Malaysia. Bermula dari berita-berita tentang Manohara yang pada dasarnya adalah masalah pribadi yang kemudian terbawa-bawa menjadi kasus yang menyinggung emosi antar bangsa. Belum lagi pupus kehangatan Manohara yang berkasus dengan Kesultanan Kelantan, kita juga disuguhkan berita-berita tentang manuver-manuver kapal patroli Malaysia yang memasuki kawasan kelautan Indonesia di Pulau Ambalat. Kemudian berentet kepada kasus-kasus tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia, yang memang menjadi konsumsi yang menguntungkan bagi media. 

Apa sebenarnya yang perlu kita cermati dengan adanya berita-berita yang menjadi kasus seolah-olah semuanya menjadi serius memancing emosi dan empati berbangsa? Dari tiga kasus yang mengutama disebutkan di atas belakangan ini, tentu kasus manuver kapal patroli Malaysia yang memasuki perairan indonesia yang sangat perlu dicermati. Dua kasus lainnya bukan berarti tidak perlu, akan tetapi kasus-kasus tersebut semata hanyalah sebagai lahan berita media massa saja. Mengenai tenaga kerja migran Indonesia yang mengalami penganiayaan dan sebagainya hanyalah porsi kecil mengenai hak azasi manusia yang justru di Indonesia jauh lebih banyak terjadinya dan tidak menjadi topik yang penting bagi media-media. Satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi dengan istrinya yang menyiksa pembantu rumah tangganya juga pernah diberitakan. Eksploitasi pekerja dibawah umur sangat banyak juga dilakukan di Indonesia, toh media boleh dikata tutup mata saja. Praktek-praktek anarkis yang dilakukan oleh petugas pamongpraja sangat sering terjadi berupa penyiksaan kepada pedagang yang tidak pernah mendapatkan solusi oleh pemerintah bahwa mereka juga berhak hidup di bumi pertiwi ini. Untuk kasus-kasus seperti ini kita buka dulu mata sebagai porsi internal Indonesia saja, bukan lantas tenaga kerja migran Indonesia di Malaysia di-blowup menjadi konflik antar bangsa, dan yang jelas pemerintah tidak mampu memberikan lapangan kerja untuk mereka, dan jangan pula lantas menyalahkan Malaysia sebagai negara pemberi kesempatan bekerja. 

Kasus Ambalat sebenarnya dapat menjadi jalan untuk mengungkap potensi positif dan negatif yang tujuannya dapat bermuara kepada kejayaan Indonesia sebenarbenarnya. Untuk sisi positifnya maka kasus Ambalat sangat berpotensi untuk menjaring empati berbangsa untuk lebih mempererat dan lebih mempersatukan keberagaman etnis yang berjumlah 300-an etnis menjadi benar-benar satu bangsa. Sayang kasus ini tidak dimanfaatkan oleh satupun dari tiga capres dan cawapres. Pengertian kata dimanfaatkan dalam konteks bernegara dan berbangsa yang berdaulat tentu menjadi satu keharusan bagi calon pemimpin bangsa, walaupun berindikasi untuk tujuan kelompoknya. Kesan ini menunjukkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden (SBY-Budiono, JK-Wiranto, Mega-Prabowo) yang bertarung dalam kampanyenya hanyalah bertujuan untuk menjadi pemimpin negara tanpa mau memberi porsi perduli diutamakan atau mungkin tidak mau mengerti apa yang sebenarnya diperlukan oleh Indonesia sebagai satu bangsa. 

Empati Berbangsa 

Ganyang Malaysia! Mungkin menjadi satu kata kunci untuk membangun kembali empati berbangsa dimana Presiden RI-I Soekarno secara cerdik dapat memanfaatkannya, dan kenyataannya bahwa kata kunci tersebut berhasil menggalang empati berbangsa walaupun kondisi sosial rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan. Pada tahun 1962-1966 semasa konfrontasi dengan Malaysia yang dituduh Soekarno sebagai boneka Inggris memang menjatuhkan korban sebanyak 1.000 orang, 500 orang terluka dan 4 orang digantung menjadikan taruhan untuk mempersatukan empati berbangsa yang pada saat itu Indonesia hanya sendiri melawan 4 negara Malaysia, Inggris, Selandia Baru, dan Australia. 

Crush Malaysia ! seharusnya dimunculkan kembali oleh salah satu capres dan cawapres yang sedang berkampanye sekarang ini, agar kelunturan empati berbangsa yang begitu terasa gaungnya di daerah seperti di Aceh dan Papua, atau masih banyak yang bersifat api dalam sekam, dapat tetap konsisten bersikap dalam NKRI. Memang tidak dapat dipastikan, akan tetapi sangat mungkin issu Crush Malaysia ! akan memutlakkan kemenangan menuju puncak kekuasaan pemerintahan. Kalaupun tidak se-eforia frasa Ganyang Malaysia !, mungkin istilah yang pernah disampaikan oleh Soeharto dengan frasa Saya Gebuk !, menjadi Gebuk Malaysia !, mungkin ampuh juga. Kalaupun masih dianggap terlalu norak, dapat juga disebutkan dengan lebih diplomatis seperti Tekan Malaysia ! atau sejenisnya. Tetapi kalau hanya seperti apa yang dikatakan oleh SBY atau capres dan cawapres lainnya seperti frasa “Kita harus tegas”, kata-kata ini tentusaja tidak bermakna apa-apa untuk konteks menarik empati berbangsa, malah ada kesan menyembunyikan kelemahan sendiri. 

Mengapa capres dan cawapres yang sedang berkampanye sekarang ini tidak berani menggunakan kata-kata kunci sebagaimana disebutkan di atas? Banyak penafsiran yang dapat dikemukakan; mungkin saja memang sudah tidak memiliki empati berbangsa atau memang tidak mampu lagi memaknainya, atau memang tidak berkemampuan olah pikir untuk memanfaatkan suasana, atau merasa rendah diri karena merasa memiliki Alutsista yang tidak memadai. Demikianlah para calon pemimpin negara ini yang masih jauh derajat menjadi pemimpin bangsa. 

Hanya Data Harta Karun 

Indonesia adalah negara besar ! atau Indonesia adalah bangsa besar ! sebenarnya bukanlah hanya slogan, tetapi kenyataannya memang demikian kalau memang kita mau menyadari sebagai negara yang besar, bahkan memang benar dapat menjadi bangsa yang besar. Menjadi negara besar bukanlah hanya sebatas menjadi negara berpenduduk berjumlah besar! Penduduk Indonesia saat ini berdasarkan perkiraan Juli 2009 sebanyak 240.271.522 jiwa (Sensus tahun 2000 = 206.264.595) menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, atau juga sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, tetapi bukan sertamerta menjadi negara besar! Bagaimana 240 jutaan rakyat Indonesia itu dapat berdaya didalam kehidupannya mungkin menjadi salah satu indikasi sebagai negara besar. 

Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia baik dari segi luas maupun jumlah pulaunya. Sebanyak 6.000 pulau yang berpenduduk hanya sepertiga dari keseluruhan pulau yang ada tentu secara nyata pulau-pulau yang tak berpenghuni ini menjadi rawan pencaplokan oleh negara lain disekitar Indonesia. Kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dengan sangat gampang menjadi resmi milik Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara besar, apalagi Ambalat yang nyaris atau boleh jadi berpindah tangan juga kepada penguasaan Malaysia menjadi kekawatiran rakyat, apakah memang benar Indonesia sebagai negara besar? Penguasaan seluruh pulau yang berjumlah 17.508 pulau dengan bentuk pengelolaan oleh negara atau oleh rakyat tentu akan mensyahkan kepemilikan pulau oleh Indonesia dan menyurutkan niat negara asing untuk mencaploknya. Ancaman pencaplokan dari luar yang mungkin saja terjadi akan menggiurkan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunai, Thailand, Filippina, Australia, Selandia Baru, Papua untuk memiliki pulau-pulau yang tak berpenghuni tersebut. Hilang pulau memastikan hilangnya garis pantai dan laut yang menjadi modal Indonesia menjadi Negara Besar. Sikap rakus, kebodohan, atau ketidakpedulian aparat negara yang berkompeten mengenai urusan pulau dan laut tidak pernah mampu men-sinergikan potensi ini menjadi berdaya sebagai negara besar. Kerakusan diatas ketidakmampuan memodali penguasaan pulau dan laut ternyata mengkebiri kemampuan rakyat baik secara perorangan atau institusi swasta untuk dimanfaatkan pengelolaannya, yang secara tidak langsung menjadi pengaman terhadap rongrongan dari luar. 

Luas daratan sekitar 1,919,440 km² tidak termanfaatkan secara optimal untuk hajat hidup orang banyak, bahkan exploitasi pemanfaatan lahan, hasil tambang, hasil hutan, dan tata ruang tidak terkelola untuk kemaslahatan orang banyak sebagai pembentuk bangsa, malah penguasaan oleh Negara lebih sering membuat rakyat terpinggirkan. Perencanaan pembangunan yang dengan sendirinya sebagai pusat perekonomian hanya terkelola secara terpusat yang menjadi ciri penjajahan baru terhadap rakyat lain yang terpinggirkan dan tetap terasing, menimbulkan kecenderungan untuk menghilangkan makna bangsa yang besar karena mereka-mereka tidak merasakan arti kemerdekaan yang telah mereka korbankan untuk membentuk NKRI. Sebagai contoh kecil yang saat ini sedang dalam pembangunannya adalah pembangunan perumahan ratusan hektar dan ribuan hektar kedok pembangunan perkebunan sawit sambil menggerus tanah untuk tanah timbun, yang mereklamasi sawah produktif seperti terjadi di Cileungsi-Bogor-Jawa Barat, padahal tanah untuk peruntukan ini masih memungkinkan tanpa harus mereklamasi sawah produktif. Tentu kasus ini akan menurunkan ketahanan pangan yang menopang Indonesia sebagai Negara besar. Kasus-kasus seperti ini sedemikian banyak terjadi di Indonesia dan tidak mampu dikelola oleh triparti institusi pemerintah. 

Garis pantai sepanjang 54,716 km atau lebih dari panjang keliling bumi, merupakan sumber daya alam yang tak ternilai tingginya. Memberdayakan rakyat untuk bermukim di sepanjang garis pantai tentu akan meleburkan konsentrasi pemukiman padat dan kumuh menjadi salah satu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sasaran program transmigrasi kearah garis pantai mungkin salah satu jalan keluarnya. Potret nelayan miskin membuyarkan impian masyarakat untuk tertarik memanfaatkan garis pantai yang sangat panjang itu. Prasarana dan sarana yang mendukung pemberdayaan sumberdaya manusia dan sumberdaya pantai mengakibatkan biaya hidup yang mahal tidak pernah terlirik oleh Negara yang sebenarnya secara tidak langsung menjadi bumper zone pertahanan Negara dari susupan ancaman dari luar. Batas dasar territorial laut sejauh 12 nm (nautical mile) sampai ke jarak 200 nm zona ekonomi eksklusif di laut memiliki potensi perikanan yang luar biasa besarnya dari segi ekonomis. Kegiatan dilaut yang dilakukan oleh rakyat nelayan secara aktif memperkuat pertahanan wilayah dari garis batas laut dan dengan sendirinya mengurangi pendanaan biaya pertahanan wilayah di laut. Malah penangkapan para nelayan local yang lebih banyak dilakukan atas dasar tak ada ijin berlayar? Suatu kenistaan aparat pemerintah yang tak mampu menjaring nelayan pencuri dari Negara asing. 

Garis perbatasan di daratan dengan negara lain sepanjang 2,830 km yang berbatasan dengan negara Malaysia 1.782 km, Timor Leste 228 km, Papua New Guinea 820 km, menjadi hal yang perlu dicermati secara serius. Tanggal 5-6 Juni 2009, aparat tentara dan polisi Diraja Malaysia menggeser patok batas sejauh 100 m di Dusun Seberang, Kecamatan Sebatik, Kalimantan Timur dilaporkan oleh warga setempat, sehingga sawah-sawah warga menjadi masuk wilayah Malaysia. Tahun 2005 dan 2007 di Desa Temanjuk – Kalimantan Barat telah membuat patok baru tanpa sepengetahuan Indonesia. Ada catatan bahwa kapal-kapal Malaysia sudah melanggar wilayah laut Indaonesia di tahun 2007 sebanyak 76 kali, tahun 2008 sebanyak 23 kali, tahun 2009 sebanyak 11 kali. Kerawanan garis batas darat ini ternyata ditanggapi dengan kebodohan oleh pemerintah Indonesia. Kebodohan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu hanya dengan mengajukan Nota Protes sudah yang ke-36 kali. Mungkin sudah semua rakyat Indonesia dari yang kaya dan miskin, pintar dan bodoh, dikota dan di desa bahwa bentuk peringatan hanya sebatas 3 kali saja, lantas kedunguan Indonesia dengan Nota Protes sebanyak 36 kali yang disampaikan oleh Deplu tanpa digubris oleh Malaysia lalu hanya ditanggapi oleh petinggi Indonesia dengan mengatakan “Kita harus tegas” atau “Kita berunding dulu” atau “Kekuataan TNI kita perlu ditingkatkan”. Mengapa patok batas yang digeser 100 m tidak langsung saja dikembalikan ketempatnya semula? Pelaporan warga tentang penggeseran patok batas oleh tentara dan polisi Diraja Malaysia menunjukkan kecintaan rakyat kepada negara namun pemerintah tidak menganggapnya penting, lalu bagaimana mungkin Indonesia menjadi negara besar? Apalagi harus menyebut bangsa besar? 

Cikal-bakal Bangsa yang tersiasiakan 

Ada sekitar 300-an etnis dan sebanyak 742 bahasa lokal menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling beragam. Ada sekitar 300 agama lokal yang dianut oleh masyarakat yang membentuk negara Indonesia sekarang, sudah memeluk agama lokalnya yang sebenarnya memahami kearifan lokal masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu jauh sebelum merdeka dan sebelum masuknya 6 agama yang diakui oleh negara sekarang. Tak satupun diantara agama-agama lokal tersebut yang diakui oleh Negara Republik Indonesia ini. Dengan catatan keberagaman yang tidak diadopsi oleh Negara Republik Indonesia, apa lantas masyarakat menganggap Indonesia sebagai bangsa? Bagaimana pula kita berani mengatakan Indonesia menjadi bangsa besar? 

Sejak tahun 1928, konsep Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa pemuda selalu penjadi pioner dalam pembentukan perubahan untuk kebaikan. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa menjadi satu tujuan yang masih jauh pencapaiannya. Satu Nusa yang diwujutkan dengan tanah, laut, udara ternyata masih jauh dari harapan untuk tujuan kemaslahatan rakyat, dan bahkan tak mampu dijaga oleh negara yang dimandatkan oleh rakyat, sehingga kelompok yang disebut pemerintah menganggap dirinya raja yang dilayani dan rakyat menjadi kelompok yang dirajai dan bahkan masuk dalam strata perbudakan. Demokrasi (demos = rakyat, kratos = kekuasaan) menjadi kekuasaan ditangan rakyat diputar balik arti oleh aparat pemerintah yang berprinsip “kalau boleh dipersulit mengapa harus dipermudah” karena dengan mempersulit akan menambah rejeki. 

Satu Bangsa, belum ada kenyataan bahwa Indonesia sudah berbentuk bangsa yang berdaulat, karena kedaulatan masih ada di tangan aparat pemerintah yang hanya berjumlah 5.000.000-an orang dibanding jumlah seluruh penduduk Indonesia. Pemerintah dan aparatnya yang selayaknya menjadi budak rakyat, kok malah terbalik pengertiannya. Tentu ada yang salah. Penghargaan tentang keberagaman dengan 300-an etnis, 742 bahasa, 300-an agama lokal dan kultur lokalnya tidak diperlakukan kesetaraannya secara proporsional maka cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa masih akan menjalani perjalanan panjang. 

Satu Bahasa, menjadi suatu pencapaian yang luar biasa menjadi bahasa pemersatu tanpa ada penekanan yang berarti dari pemerintah terhadap sejumlah 742 bahasa lokal. Nasib bahasa lokal dianggap mujur dibanding agama lokal yang tidak diberi ruang gerak sedikitpun. Memperkaya Bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa lokal tentu suatu kebijakan yang diagungkan. Butir-butir Sumpah Pemuda yang menjadi basis berdirinya Negara Republik Indonesia masih menjadi tujuan yang mungkin masih jauh pula pencapaiannya 

Konflik Diujung Tombak 

Sembari kita membenahi diri untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berbasis pada butir-butir Sumpah Pemuda, tentu melalui kesadaran makna dan fungsi pemerintah dan aparatnya secara hirarki terhadap mandat yang diberikan oleh keberagaman etnis untuk membentuk negara.  Kita juga sudah menyepakati bahwa Demokrasi menjadi model pemerintahan yang menempatkan kekuasaan ada ditangan rakyat. Pileg sebagai bentuk keterwakilan rakyat sudah berlangsung dengan banyak cacat disana sini masih diharapkan untuk merubah paradigma bahwa kelompok legislatif harus tegas sebagai abdi rakyat, kelompok judikatif juga tegas sebagai abdi rakyat, eksekutif juga harus tegas sebagai abdi rakyat (menurut KBBI, abdi = orang bawahan, budak belian). 

Biarlah masing-masing mengemban tugasnya untuk konsekwen terhadap cita-cita, akan tetapi abdi rakyat yang dimandatkan untuk mengelola negara secara berdaulat harus dituntut pula menjalankan pengabdiannya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai ujung tombak penjaga tanah air sangat dikhawatirkan kemampuannya untuk menjalankan tugasnya. Pendanaan sebesar 3,6% dari APBN dirasa tidak memadai untuk mengelola TNI secara profesional terutama untuk kesiapan Alat Utama Sistim Persenjataan (Alutsista). Berita-berita yang berkembang belakangan ini membuktikan ketidak perdulian para abdi negara untuk mengelola TNI secara profesional. Jatuhnya berbagai jenis pesawat untuk operasional TNI memang menjadi bukti nyata. Jumlah anggota TNI yang hanya 432.129 personil, sekitar 328.517 aktif bertugas dirasa sedikit untuk mengawal tanah air dari ancaman luar. Bila dibandingkan dengan negara yang relatif kecil seperti Korea Utara yang memiliki 1 juta personil tentara, memang Indonesia sebagai negara yang mempunyai luas wilayah besar hanya memiliki tidak sampai ½ jumlah personil Korut. 

Potensi konflik dengan negara tetangga bukan hanya kasus Ambalat dengan Malaysia yang sudah mencaplok Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pulau Atol Unarang juga sedang diincar oleh Malaysia. Dengan Singapura juga ada persoalan garis batas laut yang menyangkut kepulauan kecil disekitar Batam. Kasus lama seperti ini sudah sejak tahun 1973 tidak ada penyelesaiannnya mengundang tanya tentang kemampuan dialogis politis pemerintah untuk menyelesaikan masalah kecil. Masalah perbatasan dengan Timor Leste yang menyangkut pulau-pulau karang seperti Pulau Batek dan Fatu Sinai yang juga di-claim oleh Australia belum tersentuh penyelesaiannya. Australia juga meng-claim Pulau Karang Ashamore dan Cartier yang sudah sejak dahulu dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia tanpa perlindungan. Pulau-pulau disekitar Kepulauan Palau di perbatasan Papua New Guinea juga menjadi persoalan yang belum tersentuh penyelesaiannya, bahkan Amerika Serikat berencana memindahkan penghuni penjara Guantanamo ke pulau-pulau di perbatasan itu. Selat Malaka sebagai pintu gerbang perdagangan laut dunia tidak termanfaatkan oleh Indonesia, padahal sudah sejak jaman dahulu menjadi dominasi Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, malah dimanfaatkan oleh Singapura sebesar-besarnya. 

Peta Kekuatan Militer 

Ada apa dengan Indonesiaku ! Engkau kehilangan kepercayaan diri oleh karena Alsista yang samasekali tidak memadai untuk melindungi dirimu ! Rakyatmu masih mau membela negrimu sampai titik darah penghabisan walaupun engkau tidak perduli dengan anak negrimu ! Bila perlu; “Ganyang Malaysia !, Crush Malaysia !” kami anak negri telah siap berkorban. Begitulah sekelompok pen-demo yang prihatin dengan kondisi ketentaraan Indonesia. 

ALUTSISTA TNI-AU

ALUTSISTA TNI-AU

ALUTSISTA MALAYSIA AIRFORCE

ALUTSISTA MALAYSIA AIRFORCE

Melihat perbandingan kekuatan antara dua kubu mesin perang Indonesia dan Malaysia, sepertinya tidak jauh beda dari segi jumlah, akan tetapi kecanggihan mesin perang yang dimiliki oleh Malaysia masih di atas Indonesia, belum lagi pesanan yang sedang menunggu kedatangannya akan menjadi superioritas di atas Indonesia. Jika dua perbandingan diatas digunakan untuk penguasaan wilayah maka kekuatan mesin perang Indonesia tidak ada apa-apanya dibanding Malaysia dengan wilayah yang kecil. 

Industri Strategis yang tidak mendapat dukungan  

Semasa B.J. Habibie aktif mengepalai Industri Strategis, banyak peluang yang menjadi harapan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar. Industri kedirgantaraan  berkembang sangat pesat untuk menopang kebutuhan strategis bahwa Indonesia terdiri dari 17.508 pulau akan memungkinkan untuk dijembatani melalui udara. Bermula dari berdirinya PT. Nurtanio pada tanggal 26 April 1976 kemudian berubah menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) pada tanggal 11 Oktober 1985, dan terakhir berubah menjadi PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) pada tanggal 24 Agustus 2000 dengan pengurangan karyawan sebanyak 9.670 hingga tersisa sebanyak 3.720 karyawan saja. 

Kemampuan PT. DI yang sudah menyamai pabrik pesawat terbang dunia, harus tenggelam karena ketidak fahaman rakyat melalui wakilnya yang menolak industri strategis ini dikembangkan. Jenis-jenis pesawat sayap tetap (fixed wing) yang sudah diproduksi oleh PT. DI seperti NC-212 lisensi dari Casa C-212 Aviocar, CN-235 versi sipil, militer, dan maritim merupakan pengembangan bersama dengan Casa – Spanyol, N250-Gatotkoco hasil rancangan sendiri untuk pesawat komersil dengan prototype yang sukses diterbangkan tanggal 10 Agustus 1995, kemudian N2130 jenis pesawat jet komersil yang sedang dalam rancangan. Untuk jenis pesawat sayap putar (rotary wing) juga mampu diproduksi atas lisensi, seperti NBO-105 dari Bolkow Blohm Helicopter BO-105 Jerman, Nbell-412 dari Bell Helicopter Amerika Serikat Bell-412, NAS-330J dari Aerospatiale Puma Helicopter Prancis, NAS-332 dari Eurocopter Super Puma Helicopter (Consortium Eropah). Disamping itu, PT.DI juga dipercaya untuk memproduksi komponen pesawat seperti Airbus A330, A340, A380 dari Airbus Industries (consortium Eropah); Boeing dari Amerika Serikat juga mempercayakan untuk memproduksi komponen pesawat B-737, B-757, B-767, demikian pula Fokker Belanda juga mempercayakan untuk memproduksi komponen Fokker F-100, dan bahkan komponen pesawat tempur Amerika Serikat F-16 Fighting Falcon. Bahkan jenis persenjataan seperti hulu roket, pelontar roket, dan torpedo juga telah diproduksi oleh PT. DI seperti Rocket FFAR 2.75 inci dibawah lisensi Belgia, termasuk Pelontar Roket NDL-40, dan SUT-Torpedo. Industri Strategis ini tentusaja sudah berkemampuan untuk menyediakan kebutuhan Alutsista TNI, terutama untuk TNI-AU. 

Disamping industri kedirgantaraan, B.J. Habibie juga membangun Industri Strategis lainnya untuk tujuan Indonesia berkemampuan di laut, maka PT. PAL Surabaya didirikan pada 15 April 1980 yang sejak jaman Belanda sudah berdiri dengan nama Marina di tahun 1939. PT. PAL Surabaya sudah berkemampuan untuk membangun kapal laut sampay seukuran 50.000 DWT untuk jenis kapal bulker, tanker, container, penumpang, ferry, tugboat, penangkap ikan, bahkan kapal patroli cepat. Industri Strategis ini tentusaja sudah berkemampuan untuk menyediakan kebutuhan Alutsista TNI, terutama untuk TNI-AL. 

Industri Strategis untuk memenuhi kebutuhan TNI-AD juga dapat didukung oleh PT. PINDAD. Sudah banyak jenis keperluan militer yang mampu diproduksi oleh PT. PINDAD, baik jenis senjata gengam, senapan, senapan mesin, senjata berat, granat dan peluncur granat, kendaraan tempur, diantaranya jenis pistol Pindad P2 9x19mm, Pindad PM2 9mm, Pindad SS1/SS2, Pindad SM-2 7.62 mm, Pindad SM-3 5.56 mm, Pindad SMB-2 12,7 mm, Pindad SPR-1 7.62 mm, Pindad SPR-2 12.7 mm, Pindad SPR-3 7.62 mm, Pindad SPG-1/SPG-3 40mm, Pindad 1” Signal pistol, Pindad Mo-1/Mo-2 60mm Mortar, Pindad Mo-3 81mm Mortar , Pindad 40mm Silent Mortar, Pindad ME-105 105mm Howitzer, kendaraan Pindad Panser, Pindad APR, RANTIS APC, Water caon M1W-40, RPP-M. Industri Strategis ini tentusaja sudah berkemampuan untuk menyediakan kebutuhan Alutsista TNI, terutama untuk TNI-AD.

Sumber Kebodohan 

Kalau kita mengulangi pertanyaan yang muncul di atas; Apa yang salah dengan Indonesia? Jawabannya harus ditumpahkan kepada kesalahan rakyat Indonesia sendiri. Eforia reformasi yang dicetuskan oleh pemuda sejak tahun 1998 ternyata meruntuhkan pemahaman tentang makna Sumpah Pemuda sebagai pencetusan berdirinya Negara Republik Indonesia. Satu Bahasa yang sudah terwujud di negri ini belum cukup untuk menyebut Indonesia sebagai negara besar. Masih ada dua sumpah lagi yang harus kita penuhi bersama-sama yaitu Satu Nusa dan Satu Bangsa, dan jangan kita berharap semua itu dapat terwujud dari orang-orang pendatang yang bukan asli Indonesia dan malah diidolakan tak bercacat. Percayalah, itu sama dengan sebutan ‘jauh panggang dari api’. 

PT. DI runtuh tanpa dukungan rakyat dan malah dituduh tak bermanfaat. Kenyataan setelah ditinggalkan selama 1 dekade baru disadari ternyata kebodohan sendiri terlanjur malu untuk mengakuinya. Salah satu pendukung Alutsista dibidang kedirgantaraan ditelantarkan dan baru terbuka mata setelah Ambalat diutak atik oleh Malaysia. Alangkah baiknya apabila pemerintah menghargai produksi CN-235 MPA untuk patroli maritim yang disebar diseluruh pelosok tanah air untuk mengawasi batas-batas laut dan pulau-pulau yang bertendensi dicaplok oleh negara lain. Alangkah baiknya jika pemerintah menghargai produksi CN-235 untuk paratrooper pengangkut pasukan yang setiap saat siap sedia menerjunkan pasukan ke pulau-pulau yang terancam pencaplokan.  Alangkah baiknya jika CN-235 dimanfaatkan oleh airliner untuk jembatan udara penumpang agar semua pulau utama memiliki kegiatan komersil yang menumbuhkan perekonomian rakyat, dan apabila memang diperlukan oleh negara untuk belanegara maka disetiap pelosok Indonesia sudah tersedia pesawat yang setiap saat dapat dirubah menjadi versi militer. Demikian pula NA-212 dari jenis yang lebih kecil yang sudah sangat terkenal keunggulannya. Demikian pula produk helikopter yang memang berkemampuan untuk tugas militer. Belum lagi produk roket untuk angkatan darat dan torpedo untuk angkatan laut. 

Tanpa ambil pusing untuk mikir-mikir, maka sebagian Alutsista sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Mengapa tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya? Kebodohan rakyat sendiri melalui wakil-wakilnya ternyata tidak mampu mmemaknai arti berbangsa sehingga pengkebirian Industri Strategis seperti ini dianggap tidak penting. 

Rakyat bersujud 

Walaupun pemerintah dan aparatnya sebagai abdi rakyat dalam Negara Republik Indonesia yang demokratis dan perjalanan sejarah bernegara sudah cukup tua untuk mewujutkan cita-cita bersama, maka kali ini rakyat bersujud untuk meminta pemerintah dan aparatnya agar mau mengelola negara untuk mewujudkan cita-cita sebagai butir Sumpah Pemuda. Sudah banyak yang dipertaruhkan oleh 300 etnis di Indonesia untuk mempercayakan pengelolaan negara kepada 5 jutaan aparat negara, dan akan tiba saatnya bagi rakyat untuk menggugat. Kalau tidak mampu mengelola maka membubarkan negara ini bukanlah hal yang haram dalam berdemokrasi dan biarlah kearifan lokalnya yang mengatur diri masing-masing dan mungkin mereka akan lebih berdaya mengatur diri sendiri daripada hanya mendapat gelar kedaulatan ada ditangan rakyat yang tetap melarat, dan hati-hatilah para aparat yang menjadi mudarat dan mendapat kualat bahkan sebelum akhirat dikandung hayat.   

Wahai wakil rakyat yang didaulat oleh rakyat untuk berbuat banyak pada kemaslahatan rakyat banyak supaya berdaulat. Janganlah menjadi laknat dibalik martabat karena akan ada kualat sepanjang hayat sebelum kiamat. Sungguh berat… berat… berat. Usiklah pemerintah untuk berbuat pada laut udara dan darat demi kepentingan rakyat. Maksimalkan industri strategis untuk menjaga hak ulayat rakyat dalam negara yang berdaulat. Kalau ada yang mencoba merongrong martabat, ayo Ganyang Malaysia untuk Ambalat.

Sumber: Central Intelligence Agency United State of America (CIA), Wikipedia,  World Airforce, Jet Fighter,  dan berbagai sumber lainnya.