“Toke ! aku pulang dulu ya ! agak tak enak aku rasa hari ini !” Demikian kata Saut kepada boss-nya Atong untuk pamitan. “Haiya… yu ini ada sakit ya !, dali tadi uling-ulingan saja” maksud si-Atong kok dari tadi si-Saut kelihatan uring-uringan. Sore itu, tidak biasanya Saut cepat-cepat mau pulang sehabis menutup toko. Saut bekerja sebagai pelayan toko pada seorang Cina yang menjual alat-alat teknik di sekitar jalan Pandu – Medan. 

Saut memacu motor dua-tak tuanya mengarah pulang ke rumahnya yang berjarak kira-kira 20 km arah pinggiran Kota Medan. Seperti biasanya Saut tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi mampir dulu disebuah warung di dekat rumahnya. Di warung itu dia sudah menemukan beberapa temannya seperti si-Monang dan Suyono anak Pujakesuma yang sedang canda sambil menonton televisi menjelang malam. 

Saut baru saja memarkirkan sepeda motornya di depan warung dimana mereka sering ngumpul sore menjelang malam. Tiba-tiba nyeletuk dan mengatakan; “Ternyata eko-r itu bukan punya ‘bu Mega” katanya dengan rasa sangat kesal.  “Eh Saut ! matikan dulu kreta kau itu, merepet kali suaranya ! suara kaupun merepet pula !” demikian Monang menyambut Saut. Sesaat Saut mematikan motornya, sambil membuka helm-nya dan meletakkan di atas meja warung itu. Suyono menyapanya: “Ono opo iki sa’ut! Duduk dulu lah kau” katanya dengan logat jadelnya. Lalu Saut nyerocos saja: “Apa kalian tidak liat (lihat) tadi di tipi (TV)? Mega itu eko-r nya sudah putus!” katanya dengan serius. Lalu Monang nyeletuk juga; “Eko-r apa maksudmu kawan !, apa Mega memang punya eko-r?”. “Ya iyalah… kan Mega itu promotornya Ekonomi Rakyat?” kata Saut membalas. “Oooo… itu nya maksudmu? Ya sudahlah, permainannya itu kawan ! Kayak nggak tau saja kau bah..” “Awak pun lagi nonton itunya sekarang ini” kata Yono menenangkan sambil menyapa pemilik warung, “Bu’, bikinin si Saut ini tes (teh) manis, biar tenang dulu dia”. 

Demikian kalimat-kalimat yang sempat keluar dari sebuah obrolan kecil antara Atong, Saut, Suyono, Monang. Memang Saut tadinya adalah pendukung Capres dan Cawapres Megapro. Sorenya setelah ada hasil quick-count yang sangat menyolok perbedaan suara di antara 3 kontestan capres-cawapres, dia merasa sangat kecewa, soalnya dia sudah berencana akan beralih dari profesi sekarang sebagai pegawai toko yang tak ada kemajuannya. Harapannya pupus sebagaimana rencananya akan mengelola sebidang tanah warisan menjadi seorang petani. Saut sangat yakin bahwa dengan tanah seluas 1 ha, dia akan mudah mendapatkan permodalan untuk rencananya bertani sesuai dengan janji-janji pada kampanya capres-cawapres sebelum pemilihan, dan harapannya ini dipercayakannya kepada Megapro. 

Ekonomi Rakyat (Saut menyebutnya Eko-r) sering di kampanyekan melawan istilah lainnya yang disebut Eko-lib untuk sebutan Ekonomi Liberal atau Ekonomi Neo Liberal. Apa sebenarnya Ekor dan Ekolib/Ekoneolib? Banyak perbincangan di televisi yang membahas tentang program-program ekonomi yang ditawarkan oleh masing-masing capres-cawapres dalam kampanyenya menjelang pemilu tanggal 8 Juli 2009 yang lalu. Ada pengamat ekonomi yang pro kepada program Ekonomi Rakyat dan menuding bahwa yang sedang terjadi saat ini adalah program Ekonomi Neo-Liberal yang tidak berpihak kepada rakyat. Di pihak capres-cawapres lain sibuk pula berjanji mempromosikan ‘Sekolah Gratis’ dan ‘BLT”. Memang kebanyakan orang-orang akan menjadi bingung, biiiiinguuuuuung….. 

Sebenarnya, tanpa harus menjadi bingung, para pendiri negara (the founding father) telah merumuskan resep-resep canggih untuk mengelola Indonesia sebagai sebuah negara. Kita sebut saja Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pada butir-4: 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Bahwa pada butir ini sudah sangat jelas dan sekarang kita akui sudah terbentuk Pemerintah Negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah badan-badan yang mengurusi pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia disebut sebagai Badan Legislatif (pembuat hukum dan undang-undang), Judikatif (sebagai badan yang menegakkan hukum dan undang-undang), Eksekutif (secara administratif menjalankan roda pemerintahan berdasarkan hukum dan undang-undang). Prinsip inilah yang disebut sebagai Triaspolitika yang masing-masing badan berdiri sendiri sejajar dan setaraf menjalankan fungsinya masing-masing untuk saling mengawasi secara seimbang. 

Mega-Pro – Ekonomi Kerakyatan

Rakyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penduduk di suatu negara. Karena Indonesia adalah sebuah Negara Indonesia, maka semua insan yang menjadi penduduk Indonesia adalah Rakyat Indonesia. Jadi semua insan baik kecil, besar, muda, tua, jelata, melarat, miskin, kaya, berpendidikan, tak berpendidikan, bodoh, pintar, gila, waras, cacat, sakit, sehat, jelek, cantik, pengangguran, bekerja, pengusaha, petani, nelayan, perampok, penipu, penjahat, jongos dan lain-lain yang menjadi penduduk resmi Negara Indonesia adalah rakyat. 

Menurut data terakhir bahwa penduduk Indonesia perkiraan Juli 2009 sebanyak 240.271.522 jiwa (Sensus tahun 2000 = 206.264.595). Maka semua definisi rakyat ada pada jumlah penduduk Indonesia ini. Di antara 240-an juta penduduk Indonesia terdapat juga sejumlah lebih dari 5.000.000-an yaitu Pegawai Negeri Sipil 4.083.360 (Des. 2008), Tenaga Honorer, Anggota Legislatif 692 orang, Kabinet Presiden, TNI, Polri, Badan-badan, Lembaga-lembaga, Komisi-komisi, semuanya dibiayai oleh rakyat melalui pajak, kekayaan alam, usaha-usaha yang dibawah naungan pemerintah. 

Untuk saat ini tidak ada definisi yang baku mengenai siapa yang menjadi rakyat dan siapa yang bukan rakyat. Mengenai rakyat dan bukan rakyat mungkin akan kita bahas pada artikel berikutnya, tetapi kita mengasumsikan saja dulu bahwa rakyat adalah penduduk Indonesia yang terpinggirkan dan hanya sedikit dapat menikmati kemerdekaan yang bernegara. Untuk menyederhanakan pembahasannya, kita sebut saja rakyat miskin yang mewakili sebutan rakyat yang masih belum mandiri. 

Menurut pendapat Professor Tresna Soemardi, seorang Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Manajemen-Fakultas Ekonomi- Universitas Indonesia, yang dilansir oleh Antara pada Maret 2007 bahwa 49% penduduk Indonesia masuk dalam Kategori Miskin dengan penghasilan kurang dari US$2,- (±Rp 20.000,-) per hari. Lebih lanjut disebutkan bahwa penyebaran kemiskinan ini 39% ada di perkotaan dan 53% ada di pedesaan. Bagi kalangan awam di Indonesia sungguh sulit untuk mendapatkan kebenaran data mana yang harus diyakini oleh karena banyak faktor kepentingan yang muncul dan tidak menjadi satu jiwa yang menyuarakan nurani rakyat: 

Ada juga yang disebut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan pemerintah yang bukan departemen dan secara langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Menurut satu berita yang dilansir dari KOMPAS, bahwa pada maret 2008 jumlah penduduk miskin Indonesia turun sebanyak 2,21 juta orang menjadi 34.960.000 orang dibanding Maret 2007. Artinya bahwa menurut BPS pada Maret 2007 hanya terdapat 37.170.000 orang miskin, sementara menurut Professor UI di atas adalah 49% x 240 juta = 117.600.000 orang. Menurut BPS, untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ditambahkan bahwa Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, Sementara Professor UI memakai pendekatan sederhana yang lebih masuk di akal yaitu pendapatan dibawah US$ 2,- (±Rp 20.000,-). 

Kalau kita asumsikan seorang manusia akan hidup dengan kebutuhan dasar makan minum. Bila sepiring nasi+lauk dinilai setara Rp 5.000, maka seorang manusia butuh Rp 12.000 (2x makan + sarapan + minum). Untuk ukuran penyediaan pangan siap jadi yang sangat sederhana, misalnya WARTEG (warung tegal), maka untuk 1 x makan setara dengan Rp 7.000 (nasi +telur). Jadi, pendekatan yang dilakukan oleh sang Professor yang lebih mengena karena sisa Rp 8.000 untuk seluruh kebutuhan lainnya, semisal mungkin seseorang tidak mampu membeli pakaian sehingga tidak lebih tinggi derajatnya dari binatang (bertelanjang), mungkin pula tidak dapat memenuhi papan sehingga harus hidup beratapkan langit berdindingkan angin sementara binatang saja memiliki sarang. Belum lagi kebutuhan pendidikan agar tidak disamakan dengan binatang yang tak tau baca tulis, lumba-lumba saja bisa baca. Kesimpulan rakyat miskin ini lebih tepat hitungannya berjumlah 117-an juta orang pada maret 2007.

Baikklah, kalau para pengamat berpatokan kepada data-data orang miskin yang dikeluarkan oleh BPS, kita coba mengacu pada berita yang dilansir KOMPAS Mei 2008, bahwa pada maret 2008 jumlah penduduk miskin Indonesia turun sebanyak 2,21 juta orang menjadi 34.960.000 orang dibanding Maret 2007. Artinya bahwa menurut BPS pada Maret 2007 hanya terdapat 37.170.000 orang miskin, sementara menurut Professor UI di atas adalah 49% x 240 juta = 117.600.000 orang. Menurut BPS, untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ditambahkan bahwa Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, Sementara Professor UI memakai pendekatan sederhana yang lebih masuk di akal yaitu pendapatan dibawah US$ 2,- (±Rp 20.000,-). 

Kalau kita asumsikan seorang manusia akan hidup dengan kebutuhan dasar makan minum. Bila sepiring nasi+lauk dinilai setara Rp 5.000, maka seorang manusia butuh Rp 12.000 (2x makan + sarapan + minum). Untuk ukuran penyediaan pangan siap jadi yang sangat sederhana, misalnya WARTEG (warung tegal), maka untuk 1 x makan setara dengan Rp 7.000 (nasi +telur). Jadi, pendekatan yang dilakukan oleh sang Professor yang lebih mengena karena sisa Rp 8.000 untuk seluruh kebutuhan lainnya, semisal mungkin seseorang tidak mampu membeli pakaian sehingga tidak lebih tinggi derajatnya dari binatang (bertelanjang), mungkin pula tidak dapat memenuhi papan sehingga harus hidup beratapkan langit berdindingkan angin sementara binatang saja memiliki sarang. Belum lagi kebutuhan pendidikan agar tidak disamakan dengan binatang yang tak tau baca tulis, lumba-lumba saja bisa baca. Kesimpulan rakyat miskin ini lebih tepat hitungannya berjumlah 117-an juta orang pada maret 2007. 

Baikklah, kalau para pengamat berpatokan kepada data-data orang miskin yang dikeluarkan oleh BPS, kita coba mengacu pada berita yang dilansir KOMPAS Mei 2008 bahwa berdasarkan penelitian ekonomi LIPI bahwa angka kemiskinan akan naik menjadi 41.1 juta orang akibat adanya kenaikan BBM. 

Pada Maret 2009 BPS mengumumkan jumlah orang miskin di indonesia menjadi 32.530.00 orang dibanding 34.960.000 orang pada Maret 2008. Pengumuman ini disambut para peneliti ekonomi LIPI menjadi bahan tertawaan karena pada saat banyaknya yang PHK akibat Krisis Global, malah orang miskin menjadi menurun. Jadi menurut para peneliti telah terjadi manipulasi metodologi data yang dilakukan oleh BPS yang bernuansa politis.

Kalau angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS (bertanggung jawab langsung kepada Presiden) sudah dipolitisasi sehingga terjadi perbedaan angka-angka antara BPS dengan para pengamat yang independen, maka dapat dibayangkan bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita sebagai pengejawantahan UUD’45 dalam butir-butir Pembukaan  yang berazaskan Pancasila bukan lagi sebagai tujuan. Promosi penurunan orang miskin yang manipulatif banyak juga dipromosikan oleh para Menteri Kabinet. 

Pada KOMPAS Mei 2008, Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas mempromosikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM dan akan mampu mempertahankan jumlah penduduk miskin tetap sekitar 37.2 juta jiwa. Promosi ini menunjukkan bahwa segala konsekwensi pengelolaan negara oleh pemerintah bukanlah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Mempertahankan jumlah penduduk miskin dianggap oleh pemerintah sebagai prestasi.  Program BLT, Raskin, dan program jenis lain yang dijalankan untuk meredam laju angka kemiskinan agar terkesan pemerintah berpihak kepada rakyat, pada kenyataannya adalah pembodohan yang berwujud pada bentuk penjajahan baru terhadap manusia Indonesia yang tidak berdaya. Kalau benih ikan lele dumbo diberikan BLT berupa pellet makanan pasti dalam 6 bulan akan menambah nilai tambah dari segi ekonomisnya, tetapi apabila kaum miskin yang sama sekali tidak berdaya dan tak mungkin berdaya, seperti kaum jompo, cacat, tak berpotensi maju, lalu diberi BLT, lalu dikonversi menjadi data penurunan atau mempertahankan laju pertumbuhan penduduk miskin, ya sama saja pembodohan.

KOMPAS Juli 2009 juga melansir berita Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan bahwa  sekitar 34 juta penduduk Indonesia masih di bawah garis kemiskinan sehingga semua pihak perlu melakukan penekanan bertambahnya angka kemiskinan.  “Kemiskinan adalah musuh bersama sehingga harus dilawan. Kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa tetapi harus diselesaikan dengan upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan.”  Dia menambahkan, ”Jumlah angka kemiskinan telah cenderung menurun sejak 2001. “Pada 2007 angka kemiskinan ada sekitar 37 juta penduduk dan menurun menjadi 34 juta pada 2008”, katanya karena adanya program BLT. 

Dari promosi-promosi BLT yang digencarkan oleh pemerintah, memang merupakan pembodohan yang terstruktur. Apabila ada kecenderungan naiknya jumlah angka kemiskinan, lalu dikucurkan BLT dan dimasukkan menjadi data pendapatan orang-orang miskin sehingga jumlah orang miskin dapat tetap dipertahankan, inilah prestasinya pembodohan oleh pemerintah. Apabila BLT tidak dikucurkan ya.. jumlah yang miskin bertambah lagi. Program yang dianggap bagus seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH) mungkin tidak pernah dilakukan pencerahannya sebagaimana pemerintah getol melakukan pencerahan terhadap BLT, karena Program BLT , Raskin tidak akan pernah mengajarkan sikap Tanggung Jawab dan pada dasarnya program ini adalah program penanggulangan yang tidak perlu diteruskan promosinya.
     
Sekarang sudah semakin jelas apa yang dimaksud dengan Ekonomi Rakyat atau Ekonomi Kerakyatan yaitu Sistim Ekonomi yang berpihak kepada rakyat yang belum mampu mandiri sebagaimana terdapat pada Bab-XIV Pasal-33 Ayat-3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. , atau Perubahan-IV UUD’45 sudah lebih jelas, dan Pasal-34; Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kalau begitu pemerintah tidak berjalan sesuai UUD’45, melainkan hanya memanfaatkan rakyat miskin untuk menaikkan pamor kinerja pemerintah. 

Aneh bin ajaib. Kampanye yang berbusa-busa, mengeluarkan daki dan keringat, menegangkan urat leher oleh Megawati dan Prabowo semasa kampanye capres-cawapres ternyata tidak membuahkan hasil. Makanya oknum Saut yang diceritakan di atas sangat berang dengan menyebutkan “Ternyata Eko-r itu bukan punya Bu’ Mega” dan ditambahkan pula “Mega itu eko-r nya sudah putus!”. Apa yang salah ?, ternyata ada indikasi bahwa yang dikatakan rakyat (rakyat yang belum mandiri) sudah tidak lagi terusik dengan issue-issue yang berbau rakyat, yang sejak pertamasekali negara terbentuk kenyataannya hanya sebagai janji-janji palsu. Tampaknya rakyat sudah bosan menyandang gelar rakyat, dan mereka lebih senang dikatakan moderen, semisal dengan istilah Neolib atau Neo Liberal yang sepertinya sesuatu yang baru ditelinga dan keren kedengarannya. Sebenarnya, melihat itikat baik dan pancaran airmuka dan keseriusan Megawati dan Prabowo untuk memajukan Ekonomi Kerakyatan, selayaknya mendapat dukungan dan memenangkan pemilu yang barusaja berlalu pada tanggal 8 Juli 2009. 

Kalau memakai pendekatan yang dikemukakan oleh si-Professor UI bahwa penduduk miskin Indonesia berjumlah 117 Juta-an dengan penyebaran 39% (45,63 juta ) ada di perkotaan dan 53% (62,01 juta ) ada dipedesaan, sudah seharusnya lebih mendukung Megapro, dimana Prabowo sudah lebih dikenal oleh para petani yang notabene di pedesaan, dan Megawati pun mendapat dukungan dari yang disebut wong cilik di perkotaan. Kitapun sebenarnya tidak persis tau apa yang benar-benar ada pada konsep yang ditawarkan oleh Mega-Pro oleh karena pada saat peralihan pemeritahan kepada Megawati bahwa Indonesia sudah mengalami demam Ekonomi Neo-Liberalisme, namun Megawati membantah bahwa dia terkondisi pada saat harus melakukan privatisasi asset-asset negara. Mungkin ada pergeseran dan perubahan paradigma di masyarakat yang tidak pernah diantisipasi oleh dua pasangan yang kalah, atau memang ada skenario penipuan perolehan suara? Sebenarnya pemikiran adanya skenario penipuan perolehan suara di kubu SBY-Budiono harus dihilangkan dari benak, karena pada kubu tersebut kan tempat orang-orang beragama yang jauh dari tabiat penipuan? Waallahuallam…. 

SBY-Budiono – Ekonomi Neo Liberal 

Istilah Neo-liberalisme sebenarnya sudah mulai berkembang pada tahun 1930-an yang dipelopori oleh ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli sosial yang kemudian banyak dianut oleh dunia barat terutama oleh pemerintahan Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat. Secara umum bahwa Sistim Ekonomi Neo-liberal berorientasi kepada peralihan pengawasan ekonomi publik yang dilindungi pemerintah menjadi milik dan dikuasai oleh pihak swasta dengan pamor istilah yang disebut privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi. Kita tidak sedang membuka teori-teori Ekonomi Neo-Liberalisme, akan tetapi kenyataan yang terjadi semasa pemerintahan SBY-JK (2004-2009) telah menerapkan sepenuhnya prinsip-prinsip Ekonomi Neo-Liberalime yaitu dengan berusaha untuk memutus beban negara atas subsidi-subsidi dimana pemerintah seharusnya melindungi rakyatnya. Rakyat yang sedang terpuruk dipaksa harus bersaing dengan dunia luar secara bebas tanpa ada perlindungan dan inilah yang disebut deregulasi, sementara warisan beban hutang harus pula dibebankan kepada rakyat melalu penyetopan pembangunan disegala bidang yang dialokasikan untuk membayar hutang yang dipersyaratkan oleh penghutang IMF. Setelah pemahaman Ekonomi-Neo-Liberalisme sudah merasuk kepada pelaku kebijakan ekonomi di pemerintahan SBY-JK, lantas berusaha menarik simpati dengan program BLT dengan promosi pembodohannya. Masih beruntung bahwa rakyat Indonesia sudah terbiasa tidak makan sehingga negara ini tidak jadi bubar.

Kenaikan harga BBM dengan mengurangi atau memutus subsidi sebanyak 3 x memicu kenaikan seluh kebutuhan pokok masyarakat sebanyak 3 x pula. Lalu pemerintah menawarkan dalih dengan memberikan dana kompensasi yang tentusaja tidak mungkin diberikan selamanya, sementara effek kenaikan BBM berdampak selamanya, terbukti bahwa selama pemerintahan SBY-JK menurunkan harga BBM yang notabene bukan bentuk penambahan subsidi melainkan karena peruntungan penjualan minyak mentah, tidak lantas menurunkan harga-harga bahan pokok lainnya. 

Iklan sekolah gratis yang dikeluarkan oleh Mendiknas yang penayangannya sangat intens semasa kampanye capres-cawapres dinilai oleh banyak kalangan bentuk terselubung yang berbau politis untuk kepentingan SBY-Budiono. Dikabarkan bahwa ide iklan gratis datangnya dari beberapa anggota DPR dan DPD, ternyata Komisi-X DPR menyarankan penarikan penayangannya karena dinilai menyesatkan dan tidak sesuai dengan realita. Tidak hanya itu, bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengindikasikan adanya sistim yang menghalalkan korupsi. Dan untuk iklan yang berdurasi tayang 30 detik dihargai senilai Rp 5 juta – Rp 10 juta setiap kali tayang. Apakah iklan dan kait-kaitannya ini masuk dalam kategori Politik Neo-Liberalisme? 

Faham Ekonomi Neo-Liberalisme melanda seluruh dunia dan Indonesia, sampai-sampai UUD’45 dengan Pancasila sebagai falsafah yang mendasar harus hilang dan mengalami perubahan sebanyak 4 x dalam kurun waktu 4 tahun sejak bergulirnya Era Reformasi 1998.

Memang banyak juga yang menentang kinerja pemerintahan SBY-JK selama masa kampanye capress-cawapres sebagai contoh yang dilakukan oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), atau kelompok mahasiswa yang menamakan Gerakan Rakyat Lawan Penjajahan Gaya Baru (Gerak Lapar) sebagaimana ditayangkan oleh Metrotvnews.

Di berbagai media, begitu banyak pendapat dan diskusi pengamat yang menyerang kubu SBY-Budiono dengan tuduhan yang akan menganut faham Ekonomi Neo-Liberalisme dalam programnya, kenyataannya kubu SBY-Budiono mampu memenangkan kompetisi secara mutlak dengan satu putaran (masih belum resmi). Ini suatu pencapaian yang luarbiasa dan lari dari hasil pengamatan orang-orang pintar di Indonesia.

 Masih Punya Harapan 

Apapun yang sudah terjadi, semua pihak harus berlapang dada. Sebentar lagi kabinet SBY-Budiono akan terbentuk, semua mekanisme yang ada di negara ini  masih dapat bersinergi untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sudah terdefinisikan dalam UUD’45. Rakyat masih akan mendengar, melihat, dan mengamati akan ada suatu cerita seru dalam pembentukan kabinet SBY-Budiono untuk masa pemerintahan tahun 2009 – 2014 mendatang. Koalisi 25 partai yang masing-masing tidak memiliki basis garis politis yang sama tentu sedikit banyak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Banyak kepentingan yang tentu saja tidak sepenuhnya mewakili kepentingan rakyat Indonesia akan bermunculan kepermukaan. Konflik-konflik kepentingan akan muncul kepermukaan dan dengan sendirinya pemerintah akan sibuk untuk mengurusi penyelesaian kepentingan kelompok, sementara kepentingan rakyat akan tetap terpinggirkan. 

Partai adalah kendaraan politik untuk mewujudkan cita-cita partai terwujud dalam roda pemerintahan. Kalau kita mengandaikan partai sebagai kendaraan politik berubah menjadi kendaraan sebenarnya, maka SBY-Budiono adalah operator Transjakarta yang harus membawa penumpangnya dengan kendaraan bis Metromini atau maksimal bis Mayasari yang sudah banyak bagiannya tidak lolos kir. SBY-Budiono akan mengalami beban berat untuk menjalankan roda pemerintahan untuk 5 tahun kedepan, dan kekecewaan seperti yang terekam dalam skenario komunikatif oleh oknum Atong, Saut, Suyono, Monang dapat menjadi kerikil-kerikil tajam dalam pemerintahannya. Kalau begitu jadilah SBY-Budiono menang.

Back home again to see more>>>