Pada bulan Oktober 2009 mendatang, Pemerintah Baru hasil pemilihan yang baru saja berlalu akan resmi membentuk kabinet yang baru untuk masa bahakti 2009 – 2014. Tahun ini, khususnya di bulan Oktober 2009 seluruh penduduk Indonesia sudah harus menentukan definisi tentang “Siapa Rakyat” dan “Siapa Bukan Rakyat”. Kerancuan tentang definisi “rakyat” sering menjadi objek yang dimanfaatkan oleh kelompok sehingga sudah 64 tahun Indonesia merdeka dan membentuk Negara yang berdaulat dari rakyat namun yang disebut rakyat ternyata sering menjadi sesuatu yan hina dan tercela dan masih tertindas dan terjajah. 

Oleh karena itu, apakah tanggal 10 Oktober 2009 atau tanggal 20 Oktober 2009, atau tanggal mana yang paling bernilai sejarah bahwa rakyat Indonesia sudah harus menentukan hari mulianya yaitu “Hari Rakyat” yang akan menjadi titik awal bahwa rakyat harus berdaya, rakyat harus menjadi penentu kemajuan Indonesia sebagai negara mulai sekarang dan sampai selanjutnya ke masa depan. 

Seluruh rakyat bangsa Indonesia, atau kepada komponen bangsa yang merasa dirinya sebagai rakyat, atau kepada para ahli-ahli kemasyarakatan yang terdefinisi sebagai rakyat sebenarnya, atau kepada pengamat-pengamat sosial yang terdefinisi sebagai rakyat sebenarnya, dihimbau untuk mengkampanyekan “Hari Rakyat” menjadi rakyat yang tidak dirampas lagi haknya sebagai majikan penentu adanya Negara Republik Indonesia. 

Definisi rakyat yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai berikut: 

rak·yat n 1 penduduk suatu negara: segenap — Indonesia berdiri di belakang pemerintah; 2 orang kebanyakan; orang biasa: bioskop untuk –; 3 kl pasukan (balatentara): maka raksasa itu pun terbang diiringkan segenap — lengkap dng senjatanya; 4 cak anak buah; bawahan: Lurah harus melindungi — nya;
biasa orang kebanyakan; bukan bangsawan; bukan hartawan; — gembel Jk orang (golongan orang ) yg sangat papa, tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap; — jelata rakyat biasa (bukan bangsawan, bukan hartawan); orang kebanyakan; — kebanyakan rakyat biasa; — kecil orang yg tingkat sosial ekonominya sangat rendah; orang kebanyakan (bukan penguasa pemerintahan);
me·rak·yat a 1 sampai ke rakyat; sudah populer dl kehidupan rakyat: senam kesegaran jasmani sekarang sudah ~; 2 bersifat (berlaku) spt rakyat atau orang kebanyakan; memasyarakat: banyak pemimpin yg ~;
me·rak·yat·kan v menyerahkan kpd rakyat dan untuk rakyat: ~ seluruh areal tebu, pabrik, dan produksinya;
pe·rak·yat·an n proses, cara, perbuatan menyerahkan kpd rakyat;
ke·rak·yat·an n 1 segala sesuatu yg mengenai rakyat; 2 demokrasi; 3 ark kewarganegaraan 

Semasa kampanye pemilihan legislatif banyak slogan-slogan yang menyuarakan tentang rakyat, apalagi semasa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Tak satupun diantara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak membawakan slogan rakyat. 

Seorang presiden juga mengakui dirinya sebagai rakyat, seorang jendral juga mengakui dirinya sebagai rakyat, seorang anggota DPR juga mengakui dirinya sebagai rakyat, seorang pejabat Negara mengakui dirinya sebagai rakyat, lalu timbul pertanyaan “siapa yang bukan rakyat?”. 

Sudah seharusnya ada definisi yang jelas untuk membedakan “siapa yang disebut rakyat” dan “siapa yang bukan rakyat”. Selama definisi ini tidak jelas diketahui masyarakat maka selamanya akan terjadi pengkaburan definisi yang berdampak adanya sikap pembodohan antara yang lemah oleh yang kuat, antara non pejabat oleh pejabat, antara yang dikuasai oleh yang berkuasa, antara non aparat oleh aparat. 

Menurut KBBI yang diuraikan di atas disebutkan definisinya bahwa; 

1. Rakyat adalah penduduk suatu Negara

Bila kita melihat definisi ini bahwa tanpa terkecuali semua manusia atau masyarakat yang menjadi penduduk resmi Indonesia disebut Rakyat Indonesia. Seorang presiden, wakil prseiden, mentri Negara, pejabat pemerintah, aparat kepolisian, tentara, pegawai negri, pengusaha, pedagang, pengangguran, perampok, koruptor, pamulung dan lain-lain semuanya disebut rakyat. Kalau kita memahami secara mendalam definisi pertama kata ‘rakyat’ ini secara internal didalam sebuah Negara maka nuansa ketidak adilan ada di dalamnya. Sebagai contoh: antara seorang presiden dengan seorang pamulung adalah sama-sama menyandang kata rakyat, antara seorang mentri dengan seorang koruptor, antara seorang aparat kepolisisan dengan seorang pengangguran, antara seorang pengusaha dengan seorang tentara, antara seorang pegawai negri dengan seorang perampok, secara umum diketahui memiliki pengertian yang tidak sama padahal mereka harus memegang definisi sebagai rakyat yang sama. Kerancuan definisi rakyat yang pertama inilah yang membuat banyak orang memanfaatkan dan berperilaku mengadakan pembodohan antara satu dengan lainnya. Definisi pertama tentang rakyat akan lebih tepat dikatakan untuk eksternal Negara semisal sewaktu terjadi konflik dengan Negara lain maka semua penduduk dapatlah disebut sebagai rakyat, sementara apabila istilah rakyat untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan internal di Negara Indonesia maka harus ada pemahaman definisi rakyat dan bukan rakyat”, dan tidak boleh dicampur adukkan kesetaraannya. 

2. Rakyat adalah orang kebanyakan; orang biasa:

Kalau dalam definisi ini bahwa rakyat adalah orang kebanyakan atau orang biasa saja berarti para elit bukanlah rakyat, atau katakanlah para aparat dipemerintahan yang dalam jumlah adalah sangat sedikit (2%) saja bukanlah menjadi orang kebanyakan bolehlah kita sebut bukan rakyat. 

3. Rakyat adalah pasukan (balatentara):

Pada jaman Indonesia belum berbentuk Negara Republik Indonesia, maka banyak kerajaan-kerajaan atau kesultanan baik besar dan kecil memiliki pengikut di dalam suatu wilayah tertentu dan mereka layaklah disebut sebagai rakyat yang mengabdi kepada rajanya. Yang disebut rakyat dalam hal ini adalah orang-orang atau penduduk suatu kerajaan yang rela berkorban demi rajanya dan mereka secara mutlak harus menjadi pasukan atau balatentra yang membela kerajaan dari penyerangan atau penguasaan kerajaan lain atau bahkan untuk menguasai kerajaan lain. 

4. Rakyat adalah cak anak buah; bawahan:

Rakyat didefinisikan juga sebagai cak anak buah atau bawahan yang berarti tidak ada kesetaraan di dalam pengertiannya semua penduduk adalah rakyat. Rakyat digolongkan sebagai orang yang hierarkinya lebih rendah atau dibawah derajat. 

5. Selain empat definisi rakyat yang diuraikan di atas, ada juga istilah lain yang berkembang di Indonesia sebagaimana yang telah tercatatkan pada KBBI seperti:

  • rakyat biasa = orang kebanyakan; bukan bangsawan; bukan hartawan
  • rakyat gembel = orang (golongan orang ) yg sangat papa, tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai pekerjaan tetap
  • rakyat jelata = rakyat biasa (bukan bangsawan, bukan hartawan); orang kebanyakan
  • rakyat kebanyakan = rakyat biasa
  • rakyat kecil = orang yg tingkat sosial ekonominya sangat rendah; orang kebanyakan (bukan penguasa pemerintahan);  

Sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 resmilah Indonesia menjadi sebuah Negara yang berdaulat dari rakyat. Sedemikian banyak pengorbanan rakyat untuk berjuang demi untuk bersatu membentuk sebua Negara yang disebut Negara Republik Indonesia. Sudah demikian banyak kekuasaan-kekuasaan lokal seperti kesultanan yang menguasai wilayah-wilayah kecil yang sejak dahulu sudah eksis harus rela menyerahkan kekuasaan untuk membaur menjadi sebuah Negara yang berdaulat mengatas namakan rakyat. 

Perjalanan panjang selama 64 tahun sudah cukup untuk membuktikan kesungguhan dari kelompok-kelompok yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengelola Negara ini berazaskan kedaulatan rakyat ternyata rakyat hanya sebatas definisi yang resmi disebutkan diatas. Kelompok yang dipercayakan oleh kedaulatan rakyat untuk mengelola pemerintahan ternyata menjadi bentuk penjajahan yang justru menyengsarakan rakyat dan mengabaikan kedaulatan rakyat yang memandatkan pengelolaan pemerintahan. 

Indonesia menjadi Negara demokrasi yang dipersiapkan dan diperlengkapi dengan perangkat-perangkat hukum dan ketatanegaraan yang mengakui kedaulatan Negara berada ditangan rakyat. Sudah banyak pengujian melalui pergolakan-pergolakan yang dilakukan oleh elit maupun oleh kelompok-kelompok yang menyuarakan atas dasar kedaulatan rakyat dan dalam kenyataannya bahwa rakyat hanyalah sebatas definisi yang resmi seperti yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan produk yang disebut sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Demokrasi yang berbasis dari kata demos = rakyat dan kratos = kuasa, maka demokrasi bermakna luhur sebagai kekuasaan ada ditangan rakyat. 

Apabila rakyat sudah memandatkan pengelolaan pemerintahan yang secara periodik bergulir dan sudah berlangsung selama 64 tahun sejak awal terbentuknya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan sudah terbilang 2 generasi yang hilang maka selayaknyalah rakyat menjadi rakyat dan yang bukan rakyat harus rela bukan rakyat. 

Saatnya rakyat menggugat membenarkan definisi rakyat menjadi arti yang bermakna sebenarnya didalam sebuah Negara Republik Indonesia. Oleh karena ada “rakyat” yang memandatkan kedaulatannya maka harus ada pula yang disebut “bukan rakyat” adalah kelompok yang menerima mandat untuk mengelola pemerintahan negara yang dimandatkan rakyat. 

Oleh karena itu, “rakyat” mendefinisikan dirinya sebagai berikut:

  1. Rakyat adalah penduduk Indonesia yang telah setuju dengan berdirinya Negara Republik Indonesia dan memberikan mandat kepada sekelompok orang Indonesia yang rela melepaskan haknya sebagai rakyat untuk bersedia mengelola pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dimandatkan atas kedaulatan rakyat dan hanya mengabdi kepada rakyat.
  2. Bukan Rakyat adalah sekelompok orang Indonesia yang telah melepaskan haknya sebagai rakyat dan menerima mandat dari rakyat untuk mengelola pemerintahan Negara Republik Indonesia atas dasar kedaulatan rakyat dan disebut sebagai “abdi rakyat”.
  3. Wakil Rakyat adalah sekelompok orang Indonesia yang telah melepaskan haknya sebagai rakyat dan menerima mandat dari rakyat untuk mengawasi pengelolaan pemerintahan Negara Republik Indonesia oleh “abdi rakyat = bukan rakyat” atas dasar kedaulatan rakyat. 

Penjabaran dari definisi ini adalah sebagai berikut:

  1. Rakyat adalah penduduk Indonesia yang tidak ikut mengelola pemerintahan Negara Republik Indonesia yang menghidupi kehidupannya sendiri atau keluarganya sendiri atas dasar kemampuannya sendiri mengelola kekayaan alam yang menjadi hak miliknya sendiri dan atau diberbagai bidang kegiatan yang ada di Negara Republik Indonesia atau ditempat lain, dan dengan berbagai mekanisme yang berlaku dalam hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sudah ikut dan termasuk membiayai pengelolaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.
  2. Bukan Rakyat (Abdi Rakyat) adalah sekelompok orang Indonesia yang mengelola pemerintahan Negara Republik Indonesia dan melepaskan haknya sebagai rakyat tetapi dibiayai oleh rakyat melalui mekanisme mekanisme yang berlaku dalam hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Yang termasuk Bukan Rakyat (Abdi Rakyat) adalah seluruh orang yang terdaftar sebagai Pegawai Negri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi, Badan-badan atau organisasi-organisasi yang dibiayai oleh negara yang mendapat penghidupannya dari kekayaan negara dan penggajian yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Berikutnya, Bukan Rakyat (Abdi Rakyat) adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri kabinet yang jabatannya dimandatkan oleh rakyat untuk kedaulatan rakyat yang mengelola pemerintahan Negara Republik Indonesia sesuai periodenya dan dibiayai oleh Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku dalam hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Apabila kelompok orang Indonesia Bukan Rakyat (Abdi Rakyat) sudah melepaskan statusnya dari Bukan Rakyat (Abdi Rakyat) dan tidak lagi dibiayai oleh Negara maka secara otomatis haknya sebagai rakyat dikembalikan.
  3. Wakil Rakyat adalah kelompok orang Indonesia yang melepaskan haknya sebagai rakyat dan dimandatkan oleh rakyat dalam mengawasi pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk kedaulatan rakyat. Yang termasuk Wakil Rakyat adalah semua anggota dewan-dewan yang dibiayai oleh negara yang mendapat penghidupannya dari penggajian dan penghasilan yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Apabila anggota dewan yang sudah melepaskan haknya sebagai wakil rakyat dan tidak lagi dibiayai oleh Negara maka secara otomatis haknya sebagai rakyat dikembalikan. 

Olehkarena itu semua yang Bukan Rakyat (abdi rakyat) dan Wakil Rakyat wajib mematuhi perangkat yang sudah dimandatkan oleh rakyat yang termaktub dalam butir-butir UUD’45 dan pengejawantahannya harus dilaksanakan sesuai yang terdapat pada undang-undang dan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk kedaulatan rakyat. 

  • Hiduplah Rakyat…! 
  • Jujurlah Abdi Rakyat …! 
  • Bijaklah Wakil Rakyat …!

Baca juga:

Back home again to see more>>>