Bila seseorang selama ini belum pernah mengikuti kasus Bank Century yang banyak dipersoalkan oleh masyarakat, yang diketahui telah merugikan uang negara senilai 6,7 triliun, maka seseorang tersebut akan bertanya-tanya tentang arti kata ‘pansus’. 

Seseorang itu mungkin mereka-reka apa yang dimaksud dengan ‘pansus’? Bisa saja dia mengartikannya dengan sebutan ‘panser kasus’, atau ‘panser khusus’, atau ‘panitia kasus’, boleh juga ‘panci susu’ atau ‘pakaian suster’, yang semuanya juga dapat disingkat menjadi pansus, padahal sebenarnya pansus yang beritanya memenuhi semua media adalah singkatan dari Panitia Khusus

Adapula singkatan yang menjadi istilah populer belakangan ini yang disebut ‘Markus’, katanya singkatan dari ‘Mafia Kasus’? Bagaimana pula cara mengambil kata singkatan ini sehingga ada muncul huruf ‘r’? sementara rangkaian huruf singkatannyapun muncul secara gaib; Mafia Kasus = Markus, sungguh menjadi istilah yang ajaib yang tak diketahui asal muasalnya. 

Kalau mengenai singkat menyingkat kata, maka di Indonesia tidak ada aturannya, artinya setiap orang sesuka hatinya membuat singkatan dari suatu rangkaian kata yang dimauinya. Tak ada kaidah-kaidah bahasa bagaimana merumuskan singkatan dalam bahasa Indonesia. Sudah pasti banyak ahli-ahli bahasa di Indonesia ini, namun sampai saat ini mereka belum mau merumuskannya untuk menjadi baku sebagai bagian dari Tata Bahasa Indonesia. 

Kalau kita mau meluangkan waktu membuka sebuah Kamus Bahasa Inggris maka kita dapat menemukan aturaan-aturan membuat singkatan. Yang dibenarkan dalam membuat singkatan di dalam English misalnya mengambil huruf besar (capital letter) dari setiap kata. Dibenarkan pula membuat singkatan dengan mengambil hanya 3 (tiga) huruf dari sebuah kata. Kalau kita ambil contoh-contohnya misalnya UNO yang diambil dari United Nation Organisation, dan banyak lagi. Adajuga metode singkatan yang baku yang diambil 3 huruf awal plus titik, dari sebuah kata, semisal; gen. (genus, general, dll.). 

Boleh dimaklumi kalau dari institusi kepolisian banyak menggunakan singkatan-singkatan yang membingungkan itu karena penyebutannya oleh mereka mungkin berkaitan dengan sandi-sandi yang selayaknya difahami dikalangan mereka sendiri, tetapi memang belum ada kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang mengaturnya sehingga banyak juga dipakai dalam bahasa umum dan diikuti terutama oleh kalangan pelaku berita dan instansi pemerintah. 

Kembali kepada istilah ‘Pansus’, bila dilihat dari kepanitiaannya maka memang istilah ini terasa cocok sebagai Panitia Kusus (special commitee) karena terdiri dari sejumlah anggota DPR yang terpilih berdasarkan aturan-aturan yang diberlakukan oleh badan legislatif tersebut. Tetapi apakah tidak lebih baik menyingkatkannya dengan sebutan PK (Panitia Kusus)? Atau Pankus (Panitia Kusus) sebagaimana kaidah-kaidah penyingkatan kata dalam bahasa Inggeris?; kalau disebut pansus mungkin saja masyarakat suka-suka mengartikannya, dan boleh saja mereka menyebutnya Panser Kasus

Maka jadilah pansus yang disebut sebagai Panitia Kusus (khusus), katanya memanfaatkan hak angket dengan membentuk kepengurusannya sebagaimana sebuah organisasi yang bertugas secara kusus untuk menelusuri kebenaran sebuah peristiwa yang disebut Kasus Bank Century. Tersebutlah DPR dikatakan sebagai wakil rakyat (bukan rakyat) membentuk panitia dimana panitia adalah sekelompok orang-orang (anggota DPR) yang sepakat memiliki visi dan missi yang sama, dalam hal ini mengungkap cerita-cerita perampokan uang di Bank Century. 

Lalu orang-orangpun mereka-reka, apa dasar hukum pembentukan Pansus Angket Bank Century, dan beginilah ceritanya yang dipetik dari http://m.detik.com: 

Jakarta – Ada dua UU yang bisa dijadikan pijakan hukum bagi Pansus Angket Century DPR dalam membongkar kasus Bank Century. Yaitu UU nomor 6 tahun 1954 dan UU nomor 27 tahun 2009. Mana yang dipakai Pansus Angket Century? Kedua UU ini memiliki perbedaan yang sangat tajam.

UU 6/1954  merupakan UU Penetapan Hak Angket DPR yang dibuat semasa UUDS 1950 dan Indonesia masih berada dalam sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan UU nomor 27/2009 merupakan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hingga saat ini belum terang benar mana yang dijadikan pijakan Pansus Angket Century. Dalam prakteknya, Pansus cenderung terlihat mengadopsi dua-duanya. Padahal, kedua UU ini memiliki perbedaan tajam dan bahkan bertentangan. Seharusnya Pansus menjadikan salah satu dari keduanya sebagai pijakan. Dan pijakan UU 27/2009 lebih tepat dari kaca mata hukum.

“Ketika DPR mencantumkan kedua UU tersebut bersama-sama sebagai dasar hukum bagi pembentukan Panitia Angket DPR untuk menyelidiki soal Bank Century, ini dapat mengakibatkan cacat hukum pada keputusan DPR tentang pembentukan Pansus Angket itu,” kata sumber detikcom yang juga ahli hokum.

Berikut penelusuran detikcom, Selasa (29/12/2009), terkait perbedaan tajam antara UU 6/1954 dengan UU 27/2009:

  1. UU 6/1954 adalah untuk pengaturan hak angket DPR sebagai pelaksanaan UUD Sementara 1950 (pasal 70), dengan sistem pemerintahan parlementer dan sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan UU 27/2009 mengatur hak angket DPR sebagai pelaksanaan UUD 1945 (pasal 20A), dengan sistem pemerintahan presidensial.
  2. Tata cara pengusulan angket dan pembentukan panitia angket juga berlainan. Dalam UU 6/1954, putusan mengadakan angket dan nama-nama anggota panitia angket harus diumumkan dalam Berita Negara. Dalam UU 27/2009, tidak diatur demikian.
  3. Tata cara pemanggilan saksi dan pemeriksaan juga berbeda. Dalam UU 6/1954, apabila saksi tidak mau memperlihatkan surat-surat yang dianggap perlu, Panitia Angket harus meminta Pengadilan Negeri untuk menyita atau menyalin surat-surat tersebut (Pasal 19). UU 27/2009 tidak mengatur mengenai hal ini, hanya sekadar ‘meminta keterangan dari..’ dan ‘memanggil.. untuk memberi keterangan’ (pasal 179, 180).
  4. Dalam UU 6/1954, ‘segala pemeriksaan oleh Panitia Angket dilakukan dalam rapat tertutup’ dan ‘anggota-anggota Panitia Angket wajib merahasiakan keterangan-keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan… ‘ (pasal 23). Sebaliknya UU 27/2009 tidak mengatur tentang sifat pemeriksaan apakah terbuka atau tertutup, dan tidak pula mewajibkan anggota Panitia Angket untuk merahasiakan keterangan yang diperoleh.
  5. Masa kerja panitia Angket juga berbeda. Pada UU 27/2009. Panitia Angket harus menyelesaikan tugasnya dalam 60 hari, sedangkan UU 6/1954 tidak membuat pembatasan.
  6. Tujuan penyelidikan pada UU 27/2009 adalah untuk melaporkan apakah ada pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang akan diputuskan oleh rapat paripurna DPR, dan bisa dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat DPR. Tujuan penyelidikan pada UU 6/1954 bukan menilai kebijakan pemeritah, tetapi sesuatu yang bisa berakhir pada proses peradilan (yustisial). (asy/nrl) 

Lalu merekapun mulai bekerja dengan mengundang berbagai pihak yang dikatakan sebagai saksi-saksi dan termasuk ahli-ahli dalam rangka mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, dengan maksud pansus ini berhasil membuat kesimpulan, untuk selanjutnya menggunakan haknya dalam menilai posisi pemerintah dalam Kasus Bank Century. 

Berbagai media meliput prosesnya dan seluruh masyarakat (rakyat dan bukan rakyat) menyaksikan proses tersebut secara visual yang ditayangkan oleh berbagai media televisi; Apa yang terjadi? Ternyata persidangan yang dilaksanakan oleh pansus ini mirip sebuah persidangan di pengadilan. Saksi-saksi yang seyogianya dimintai keterangan ternyata dianggap sebagai tertuduh, demikian pula ahli-ahli yang dihadirkan diperlakukan sebagai pesakitan, dan yang lebih gila lagi bahwa diantara anggota pansus yang katanya sebagai satu tim ternyata tak lebih dari orang-orang pasaran yang tidak memiliki perilaku sopan dan tidak mampu berbahasa santun. Mereka memang benar-benar berlakon bagaikan panser. (panser adalah sejenis kendaraan perang yang tidak sedap dipandang mata dibanding dengan jenis kendaraan lainnya, dan digunakan untuk menerobos jalan-jalan berkubang, berlumpur, bersemak, pokoknya dapat digunakan secara membabibuta). 

Lantas seorang presiden – Susilo Bambang Yudhoyono- menyampaikan keprihatinannya terhadap etika dan perilaku anggota pansus hak angket Bank Century. Berbagai kalangan dari mulai masyarakat biasa, kaum intelektual, dan banyak pihak-pihak mempertanyakan qualifikasi wakil rakyat yang seharusnya memang mewakili rakyat. Kalau dianalogikan dengan jenis kendaraan maka pansus bukanlah sebagai panitia kusus melainkan sebagai panser kasus. 

Terlepas dari apa yang akan diperoleh oleh pansus untuk kemaslahatan masyarakat banyak (rakyat), akan tetapi kecirian pansus sangat jauh dari sebutan panitia dengan atribut kusus, melainkan melekat keciriannya sebagai panser kasus.

Back home to see more>>>