Much Money Good Boy, No Money Good Bye 

Belakangan ini banyak masyarakat Indonesia disuguhi berita-berita tentang cerita dibalik uang. Uang memang telah menjadi alat tukar yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat moderen. Tanpa uang serasa tak ada lagi kehidupan. Barang siapa yang mampu hidup walau tanpa bersentuhan dengan uang dianggap bukan manusia moderen, melainkan manusia purba yang hanya mengandalkan kemurahan alam untuk mengisi perut. 

Masyarakat Indonesia sudah mengakui dan diakui sebagai masyarakat moderen yang hidup di negara moderen, oleh karena itu kehidupannya tidak akan lepas dari pentingnya uang mengalir di dalam kehidupannya. Tak usah heran, sewaktu terjadi Krisis Asia di tahun 1998, banyaklah masyarakat Indonesia menggelepar-gelepar berubah menjadi manusia purba, bahkan anjing-anjing yang hidup berkeliaran di perkotaan dapat survive tanpa perlu memikirkan krisis hebat yang sedang melanda Indonesia, sementara manusianya terkapar bergelimpangan, terpuruk, terhina, di alam surga yang disebut zamrud khatulistiwa? Haruskah manusia Indonesia mengalami nasib yang sedemikian rendahnya? 

Beruntung, Indonesia adalah negri yang kaya raya yang sudah diketahui oleh semua manusia dan semua peradaban yang pernah ada di jagad raya ini. Maka selamatlah masyarakat Indonesia dari kepunahan. Hutan, lautan, harta kolam susu; kail dan jala memang mampu menghidupi; tongkat, kayu, dan batu dapat menjadi tanaman, memang benar-benar tanah surga. Demikian kira-kira makna lirik lagu yang pernah dipopulerkan oleh Koes Plus group band yang populer di tahun 1970’an. 

Banyak orang mengatakan bahwa sejarah tidak pernah berulang, atau ada juga pameo yang mengatakan tak rela orang tua kehilangan tongkat dua kali, kenyataannya sebagaimana juga diyakini oleh banyak orang bahwa sejarah itu selalu berulang dalam versi yang berbeda. Demikianlah jadinya bahwa rakyat telah terjajah untuk yang ketiga kalinya. 350 tahun Belanda menjajah dengan menguras habis harta rakyat dimana kelompok bangsa penjajah ini bernaung dalam politik dagang VOC. Penjajahan terhadap rakyat berlanjut selama 3,5 tahun oleh kelompok bangsa yang disebut Jepang dan menguras habis harta rakyat dibawah naungan semboyan-semboyan Saudara Tua Asia Timur Raya. Sampai sekarang ini untuk yang ketiga kalinya rakyat dijajah dan menguras habis harta rakyat oleh kelompok manusia dengan semboyan-semboyan Indonesia Negara Demokrasi-Negara Hukum. Kapan penjajahan ini harus berakhir? 

Kata-kata; keagung, kebesaran, dan kesatuan, selalu membutakan mata rakyat untuk tetap terperangkap dalam cengkeraman penjajahan. Cerita penjajahan bukan hanya tiga tahap penjajah yang disebutkan di atas tetapi sejarahnya untuk rakyat Nusantara sudah lebih dari satu millenia lamanya. Sebut saja Kerajaan Sriwijaya adalah wujud dari penjajahan terhadap rakyat merdeka di nusantara. Berlanjut pada masa Kerajaan Majapahit dengan Sumpah Palapa. Dan kini penjajahan baru yang berwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan penjajahan baru terhadap kemerdekaan rakyat di Nusantara. 

Siapa yang dimaksud menjadi penjajah terhadap rakyat di dalam NKRI? Tentusaja penjajah yang dimaksud adalah bukan rakyat atau yang tidak masuk dalam kriteria rakyat. Untuk menjawabnya secara gamblang maka kita harus kembali ke awal terjadinya Indonesia sebagai sebuah negara. Setelah hilangnya pamor kekuasaan Majapahit maka rakyat di nusantara sudah merdeka berdasarkan wilayah teritorial yang bernaung dalam kearifan lokal masing-masing, yang mengatur tatanan kemasyarakatan rakyatnya masing-masing yang disebut suku. Kolonialisme oleh Belanda dan berlanjut dengan penjajahan oleh Saudara Tua – Jepang, memicu rasa kebersamaan untuk menentang dan melawan penjajahan. Rakyat di Nusantara bersatu dan sepakat membentuk sebuah negara yang disebut Indonesia yang merdeka dari penjajahan. 

Terbentuklah sebuah negara dimana rakyat dari setiap wilayah teritorial yang menganut kearifan lokalnya masing-masing melebur dalam bentuk sebuah Negara. Hilanglah kekuasaan raja-raja, sultan-sultan, dari berbagai penguasa wilayah-wilayah di nusantara demi untuk bersatu dalam sebuah negara. Rakyat sepakat membentuk sebuah pemerintahan yang dikelola oleh orang-orang yang berasal dari rakyat dan mengabdi kepada rakyat. Lalu rakyat sepakat untuk membentuk perwakilannya dan memilih orang-orang sebagai wakilnya yang juga berasal dari rakyat. Lalu rakyat sepakat untuk memiliki aturan-aturan yang mendasar dalam membentuk undang-undang dan hukum-hukum yang mengatur kegiatan pemerintahan. Maka menjadilah perangkat-perangkat pemerintahan sebuah negara yang dikelola oleh orang-orang yang berasal dari rakyat yang sudah melepaskan predikatnya sebagai rakyat dan menjadilah mereka sebagai abdi rakyat dan wakil rakyat dan kehidupannya ditanggung oleh rakyat dari kekayaan negri pertiwi. Merekalah yang disebut bukan rakyat selama mereka memegang jabatan di pemerintahan dan/atau dibiayai kehidupannya dari kekayaan negara.

Semua aparatur dari mulai Presiden – wakil presiden, menteri kabinet, pegawai negeri, tentara, polisi, dan badan-badan yang dibiayai oleh negara, semua wakil-wakil rakyat yang juga dibiayai oleh negara, selama mereka menyandang jabatannya dan/atau dibiayai oleh negara maka mereka harus melepaskan predikatnya sebagai rakyat atau mereka bukan lagi sebagai rakyat, tetapi sebagai abdi rakyat dan wakil rakyat

Perjalanan waktu sejak terbentuknya negara Indonesia ternyata menjadi sejarah yang mencatat perubahan paradigma tentang rakyat dan bukan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sebagai azas negara demokrasi ternyata menjadi kaum tertindas oleh yang bukan rakyat. Kelompok bukan rakyat hanyalah komunitas yang berjumlah kecil sekitar 2% saja dari jumlah penduduk Indonesia, namun mereka sudah mempolakan pikirannya sebagai penguasa atas rakyat, dan bukan lagi sebagai abdi rakyat atau wakil rakyat. Maka terjadilah penjajahan model baru terhadap rakyat oleh komunitas yang bukan rakyat yang sudah berjalan selama 64 tahun sejak kemerdekaan 1945. 

Bagaimana mereka para penjajah ini merasa sebagai penguasa di negeri ini? Mungkin sudah semua rakyat bukan hanya mencurigai, tetapi sudah melihat dan merasakan secara nyata tentang perilaku yang menyimpang oleh kelompok orang-orang bukan rakyat yang sedang menjajah ini, namun kapan perilaku ini dapat disingkirkan? Bukankah kekuasaan ada di tangan rakyat? 

Bagaimana mungkin pelayanan umum tidak dijalankan sebagaimana mestinya secara normatif? Pengurusan surat-surat, pengaduan masyarakat, pelayanan kesehatan, perijinan, pemeliharaan anak terlantar, jaminan mencari nafkah, lapangan pekerjaan, perlindungan hukum, jaminan keadilan dan kemakmuran, semuanya diperlakukan atas prinsip; ‘kalau boleh dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Memang luar biasa penjajahan oleh yang bukan rakyat ini, semuanya mereka lakonkan atas dasar kekuatan uang yang tidak lagi menyentuh hati nurani. 

Kekuasaan atas dasar uang menjadi senjata penindas rakyat yang tidak sempat memaknai apa arti uang. Indonesia boleh berbangga atas kekaguman negara-negara lain yang menyandang sebagai negara ketiga yang mampu melewati krisis global dan mampu meningkatkan pertumbuhan tertinggi setelah Cina dan India, tetapi tidak pernah mau memandang bahwa semuanya pencapaian itu karena memang perputaran kebutuhan hidup masyarakatnya dapat dipenuhi dari sumber daya alam yang cukup melimpah tersedia, dan bukan karena prestasi pemerintahnya memampukan rakyatnya mencapai kesejahteraan menuju adil dan makmur. 

Coba kita simak sepak terjang penjajah baru ini: 

Bagaimana mungkin kebutuhan pembangunan 1,5 juta unit Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) setiap tahun dapat terpenuhi apabila dana sia-sia digunakan untuk renovasi perumahan DPR sebesar Rp 350 miliar belum lagi di daerah-daerah, belum lagi renovasi pagar Istana Presiden yang bernilai Rp 22,581 miliar. 

Bagaimana mungkin sistim transportasi umum dapat diperbaiki apabila setiap menteri harus mengganti mobil dinas yang masih layak pakai menjadi sebanyak 79 unit mobil baru dengan harga Rp 1,3 miliar per unit, belum lagi pajaknya yang harus ditanggung negara senilai Rp 62 miliar?. Belum lagi mobil dinas anggota dewan Toyota Crown Royal Salon yang berharga diatas 1 miliar itu, dan anggota DPRD di daerahpun berlomba-lomba meminta mobil baru. 

Tak ketinggalan presiden RI harus membeli pesawat kepresidenan yang akan berharga mencapai Rp 700 miliar dan DP-nya pun sudah diserahkan sebesar Rp 200 miliar. Yang sangat membodohi rakyat bahwa pejabatnya mengatakan lebih hemat membeli pesawat daripada menyewa? Dia tidak sempat berpikir bahwa pesawat itu harus rutin mendapat perawatan yang terjadwal termasuk biaya-biaya parkir yang harus diperhitungkan. Apakah presiden memang berkeinginan untuk menyaingi Presiden AS yang memiliki Airforce One? Apakah intensitas perjalanan seorang Presiden RI sedemikian padatnya untuk menggunakan pesawat? 

Bagaimana mungkin subsidi kepada rakyat miskin dapat berjalan sebagaimana yang dimaklumatkan dalam UUD, bila pemerintah dengan gampangnya memberikan bail-out sebesar Rp 6,7 triliun kepada perampok Bank Century? Kalau sebuah kabupaten hanya membutuhkan Rp 400 miliar untuk menggeliatkan kegiatan masyarakatnya maka dengan dana yang dirampok itu telah dapat menjalankan kehidupan 15 kabupaten selama setahun. Kalau pemerintah memang berniat mensejahterakan rakyat maka 6,7 triliun sudah dapat membuka jalan baru kelas-2 sepanjang 2.000 km, dan mungkin sejumlah 32.000 desa tertinggal sudah dapat terbuka dari ketertinggalannya. Bila dibandingkan dengan India yang meningkatkan kemampuannya membuka jalan baru dari 9 m/hari menjadi 20 m/hari yang berarti mereka mampu membuka jalan baru sepanjang 7.000 km per tahun. Berapa panjang jalan yang sudah dibuka pemerintahan jilid-1? Perbaikan jalan rusak saja sangat minim, apalagi pembukaan jalan baru? Apabila uang yang dirampok oleh Bank Century dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang 240 juta jiwa maka setiap orang akan kebagian sekitar Rp 28.000 setiap orang dan ini akan setara dengan 7 kg beras untuk setiap orang, atau untuk porsi sepiring nasi warteg maka setiap orang akan kebagian 70 piring nasi, atau seluruh rakyat Indonesia dapat makan nasi selama sebulan. Bayangkan choooi…. 

Contoh-contoh penindasan lain adalah terjadinya tindakan korupsi di pemerintahan seperti di kementerian dan lembaga pemerintah (K/L). Adanya rekening-rekaning liar di K/L yang mengindikasikan kecenderungan adanya tindakan korupsi oleh orang-orang yang bukan rakyat. 

Diberitakan bahwa sejak tahun 2004 sampai Oktober 2009 ada sebanyak 6000 rekening liar yang ditutup oleh Departemen Keuangan: 

  1. Maret 2008 diberitakan; pemeriksaan terhadap 32 K/L atas pengelolaan rekening pemerintah selama tahun 2006 – 2007 ditemukan sejumlah 3.026 rekening yang berisi uang negara bernilai Rp 8,72 triliun dan US$ 94,54 juta.September 2008 diberitakan; Departemen menemukan 1.120 rekening liar pada semester-1-2008 dengan nilai Rp 446,7 miliar dan US$ 9,17 juta. Jumlah ini belum termasuk rekening liar yang ditemukan tahun sebelumnya yaitu 2.806 rekening liar dengan nilai Rp 7,28 triliun dan US$ 5,85 juta. Sementara pada Agustus-Desember 2008 ada juga rekening liar di BP Migas dengan nilai US$ 7,4 juta.
  2. Mei 2008 diberitakan; sebanyak 3.078 rekening di berbagai K/L dengan nilai Rp 6,9 triliun dan US$ 12 juta dilakukan investigasi. Nilai yang terbesar terdapat di Departemen Agama. Juli 2009 diberitakan; sejumlah Atase Pertahanan Indonesia di 23 negara memiliki rekening, diluar rekening yang ada di Departemen Luar Negeri.
  3. September 2008 diberitakan; Departemen menemukan 1.120 rekening liar pada semester-1-2008 dengan nilai Rp 446,7 miliar dan US$ 9,17 juta. Jumlah ini belum termasuk rekening liar yang ditemukan tahun sebelumnya yaitu 2.806 rekening liar dengan nilai Rp 7,28 triliun dan US$ 5,85 juta. Sementara pada Agustus-Desember 2008 ada juga rekening liar di BP Migas dengan nilai US$ 7,4 juta.
  4. Desember 2008 diberitakan; untuk menyelidiki sekitar 4.085 rekening dengan nilai Rp 1,32 triliun dan valas senilai US$ 10,28 juta. Jumlah rekening liar terbanyak terdapat di Departemen Agama sebanyak 479 rekening dengan nilai Rp. 32,4 miliar. Sebanyak 37 rekening terdapat di Departemen Kesehatan dengan nilai Rp 480,4 miliar. Dikatakan bahwa ada dugaan rekening liar dan memeriksa sebanyak 175 rekening di 23 K/L dengan nilai Rp 854,4 miliar dan valas US$ 474 ribu. 260 rekening liar dengan nilai Rp 314 miliar dan US$ 11 juta diserahkan ke KPK untuk diperiksa. Ke 260 rekening liar itu terdapat di Mahkamah Agung sebanyak 102 rekening liar, di Departemen Dalam Negeri sebanyak 36 rekening liar, di Departemen Pertanian sebanyak 32 rekening liar, di Departemen Hukum dan HAM sebanyak 66 rekening, di Departemen Sosial sebanyak 21 rekening liar, di BP Migas sebanyak 1 (satu) rekening liar.
  5. Akhir Desember 2008 diberitakan; pemerintah menetapkan sebanyak 5.161 rekening dengan nilai Rp 25,04 triliun dan US$ 181,55 juta tetap dipertahankan sementara atas berbagai alasan (tidak dibekukan).
  6. Juli 2009 diberitakan; sejumlah Atase Pertahanan Indonesia di 23 negara memiliki rekening, diluar rekening yang ada di Departemen Luar Negeri. 

Data-data diatas dipetik dari berbagai sumber yang memang perlu diuji kebenarannya, namun memang sangat jelas indikasinya terdapat kecenderungan penyalah gunaan uang negara oleh K/L yang orang-orangnya adalah orang pemerintahan yang bukan rakyat. 

Kalau belakangan ini kita banyak disuguhkan berita-berita dari media bahwa kecurigaan terjadinya banyak tindakan korupsi justru dilakukan dilingkungan badan-badan hukum, maka marak juga kedengaran istilah makelar kasus di lingkungan itu. 

Apabila seorang menteri mendapat gaji sebesar Rp 19 juta plus dana taktis sebesar Rp 100 juta, sementara seorang menteri mungkin mengeluarkan dana pengeluarannya sebesar Rp 250.000, maka darimana mereka harus menutupi kekurangan pengeluarannya? Memang harus banyak perputaran uang yang mengalir dilingkungan pemerintahan. 

Berapa pula uang yang mengalir pada seseorang masyarakat di tingkat bawah? Katakan seorang pedagang kaki-lima yang membuka lapak dipinggir jalan yang membuat macet dan terancam diobrak-abrik oleh Satpol-PP walaupun mereka mendapat kutipan retribusi resmi; mungkin mereka hanya berharap mendapatkan penghasilan sebesar Rp 40 ribu yang kira-kira setara dengan UMR-DKI. Apakah ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan hidup layak di negerinya yang dikatakan kaya ini?

Jadi, wajar saja apabila rakyat menggugat dan secara perlahan hilang kepercayaannya bahwa pemerintah memang sungguh-sungguh mengurusi rakyat yang sudah memandatkan pengelolaan negara ini kepada mereka. Meletuslah demonstrasi pada tanggal 28 Januari 2010 yang serempak dilakukan oleh rakyat di berbagai daerah di Indonesia, berkaitan dengan kinerja 100 hari kabinet pemerintahan yang baru, serta kaitan-kaitan lainnya yang dinilai oleh rakyat sudah tidak lagi memposisikan rakyat berdaulat di negerinya sendiri. 

Lalu, adakah orang-orang terdahulu yang pernah memegang jabatan kekuasaan di pemerintahan menyuarakan pembelaannya yang berfihak kepada rakyat? Walaupun mereka sudah dikatakan tidak memangku jabatan kekuasaan, akan tetapi mereka masih menikmati uang rakyat melalui pensiunnya, maka boleh saja mereka masih belum menjadi rakyat. Ya wajar saja mereka-mereka bungkam dibalik suksesi kekuasaan yang sedang berlangsung. Dulunya mereka memang hidup bergelimang uang semasa memegang kekuasaan, tetapi sekarang tidak lagi kecuali hanya uang pensiunan. Maka pameo lamapun dinyanyikan “Much Money Good Boy, No Money Good Bye, Cinta Rombengan”. 

Renungan ini perlu kita maknai menjadi introspeksi diri untuk mencurigai keanehan, kejanggalan, ke-edanan yang terjadi di Indonesia, dan tidak lupa bahwa belum lama ini kita dihebohkan dengan berita Hari Kiamat di tahun 2012 dimana para ulama banyak yang bereaksi keras tentang cerita-cerita film kiamat berjudul ‘2012’, ‘Armagedon’, ‘Independence Day’, ‘The Day After Tomorrow’. Ada peramal yang mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami gejolak besar menjelang 2012 dan mungkin itulah hari kiamatnya Indonesia. Terlepas dari benar-tidaknya sebuah ramalan, maka perlulah kita merenungkan perjalanan bangsa yang ada di nusantara ini sambil menerawang waktu yang akan kita lalui menjelang tahun 2012. Mari kita bayangkan kehidupan kita setelah hari kiamat itu, bilapun selamat, kita pantas memberi judul ‘The Day After Indonesia in 2012”, yang artinya setelah 66 tahun dinyatakan merdeka, dan pernah mengalami 6 kali penjajahan. Adakah makna angka 666 bagi bangsa Indonesia?, ayo kita jalani bersama… (mph).

Back home to see more>>>