Bila anda ingin anak anda ahli dalam kekerasan maka sekolahkanlah mereka.

Mungkin kata-kata ini kurang bijak atau menyesatkan, akan tetapi kita boleh melihat, menyaksikan, membaca berita, menyimak, atau bahkan mengalami bahwa kekerasan sudah menjadi salah satu produk sekolahan. 

Berita yang dirilis dari TempoInteraktif tertanggal 14 Desember 2008 memberitakan tentang kekerasan pada anak. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyatakan kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan cukup banyak terjadi. Dari 1.926 kasus yang dilaporkan sepanjang 2008, 28 persennya terjadi di lingkungan sekolah, sisanya terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pekerjaan. Kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan fisik disusul kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

“Hampir 89 persen tempat anak berada tidak aman terhadap kekerasan, pasalnya pelaku kekerasan biasanya orang terdekat anak,” kata dia.

Guru dan sesama siswa menjadi pelaku utama terjadinya kekerasan di sekolah. “Sebanyak 48 persen kekerasan dilakukan oleh guru, 42 persen oleh teman sekolah dan sisanya dari unsur sekolah lain seperti penjaga sekolah,” kata Arist. 

Dengan sistim sosial dan sistim kemasyarakatan yang berkembang seperti di Indonesia saat ini bahwa keakuratan data kurang memadai untuk menjadi patokan umum dan bahkan lebih memungkinkan bahwa gunung-es ada dibalik data yang dipaparkan ke permukaan. Aksi kekerasan bukan hanya pada tingkat pendidikan dasar bahkan sampai kepada pendidikan tinggi. 

Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Nasional per tahun 2007/2008 terdapat jumlah siswa dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) adalah sebanyak 54.896.610, dengan jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik 3.037.306. Pada dasarnya ratio pendidik dengan terdidik cukup baik yaitu 1 pendidik untuk 18 terdidik, akan tetapi mungkin ratio ini tidak menyebar secara merata di seluruh daerah di Indonesia. 

Secara sederhana berdasarkan data sampel diatas diambil sebagai patokan, maka akan diperolah data kekerasan sebagai berikut: 

  • Kekerasan yang terjadi di sekolah: 28% x 54.896.610 = 15.371.050
  • Kekerasan yang dilakukan oleh guru: 48% x 15.371.050 = 7.378.104
  • Kekerasan yang dilakukan oleh rekan (Senior): 42% x 15.371.050 = 6.455.841

Bila asumsi ini menjadi kebenaran maka 15 jutaan anak didik menjadi korban kekerasan yang tentusaja akan berdampak macam-macam yang diderita oleh anak didik semisal; meninggal dunia, luka-luka berat dan ringan, traumatis, terobsesi menjadi pelaku kekerasan, dan mungkin banyak lagi efek psikologis. Bila kita berandai-andai probabiliti kecenderungan seorang pendidik melakukan kekerasan terhadap anak didik maka akan ditemukan angka (3.037.306/7.378.104) x 100% = 42% yang artinya setiap 5 orang pendidik kemungkinan melakukan kekerasan terhadap 2 orang anak didiknya. 

Memang asumsi-asumsi perhitungan diatas hanyalah berdasarkan hitungan 1.926 kasus kekerasan terhadap anak didik, jadi bisa saja data tersebut hanya untuk iseng-iseng hitungan, namun kita tidak dapat menutup mata terhadap aksi-aksi kekerasan yang berkembang dimasyarakat, apakah itu pada masyarakat yang masih dididik, masyarakat yang sudah lepas didik dan masyarakat yang sedang menjabat. 

Kita meyakini bahwa semua masyarakat Indonesia sudah pernah mengenyam pendidikan, jadi siapapun yang melakukan tindakan kekerasan pastilah orang-orang yang pernah bersekolah. Kalau demikian halnya dapatlah diartikan bahwa bersekolah adalah untuk melakukan kekerasan

Gambaran aksi kekerasan yang marak di Indonesia sebenarnya sudah mengalami sejarah yang panjang. Nenek moyang bangsa ini semasa Kolonial dan Penjajahan sudah mengalami kekerasan. Kekerasan itupun sebaliknya sudah dilakukan bangsa ini semasa pergolakan kemerdekaan sebagai balasan ketertindasan. Belum cukup sampai disitu semasa Kemerdekaan, sejarah mencatat beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh komponen bangsa juga melakukan kekerasan karena ada asumsi ketidak adilan. 

Simbol-simbol kekerasan sebenarnya sudah menjadi doktrin kemiliteran dimanapun bangsa-bangsa terbentuk di dunia ini. Pada militer sudah melekat aksi kekerasan ada dalam dirinya dan ini sah-sah saja menjadi dokmatika mereka dalam konteks ‘kawan dan musuh’. Tetapi dalam prakteknya sering pula militer menerapkan aksi kekerasan ini berlaku dalam perpolitikan di suatu negara, padahal dalam internal perpolitikan di suatu negara konteksnya adalah “Kawan dan Lawan’ yang memiliki prinsip saling mengalahkan secara sportif dan dapat diibaratkan dalam suatu pertandingan olahraga yang dituntut nilai-nilai sportifitas, bukan sebagai kawan dan musuh yang penerapannya saling mematikan. 

Di Indonesia, pada awal-awal masyarakatnya sudah bersepakat menyerahkan pengelolaan tatanan kemasyarakatan dilakukan oleh negara baik untuk urusan di dalam negeri maupun dalam hubungan dengan negara-negara lain. Pendidikan ditangani dan dipercayakan kepada negara melalui pendirian sekolah-sekolah formal di seluruh Indonesia dengan harapan akan tiba saatnya masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Pendidikan sebagai ujung tombak pembinaan masyarakatnya sebagai rakyat dalam sebuah negara disamping pendidikan yang berdasar kepada kearifan lokal yang sangat beragam kultur. 

Sudah berlaku umum pada masa itu bahwa hukuman terhadap anak didik dilakukan dengan kekerasan fisik, padahal situasi dan kondisi pada saat itu tidak memadai bagi anak-anak didik untuk memenuhi kriteria kepatuhan terhadap aturan. Banyak kesalahan yang tidak seharusnya ditimpakan kepada anak-anak didik terpaksa harus diterimanya sebagai hukuman fisik. Ketidaklengkapan buku-buku pada seorang anak didik oleh karena ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk memenuhinya dapat berakibat seorang anak didik mendapat hukuman fisik. Keterlambatan membawa SPP (uang sekolah) karena ketidakmampuan ekonomi keluarga juga akan berakibat diberlakukannya hukuman fisik kepada anak didik. Keterlambatan masuk sekolah tepat pada waktunya juga akan mendapat hukuman kekerasan fisik terhadap seorang anak didik, padahal dianya mungkin harus membantu orangtua untuk mendukung ekonomi keluarga. Kalau karena alasan kenakalan seorang anak didik, kekerasan fisik mungkin masih dapat dimaklumi walaupun untuk sekarang ini sudah terjerat dengan HAM. Tertanamnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh pendidik mengakibatkan adanya nilai ketidakadilan dibenak anak-anak didik. 

Ketidakadilan diberbagai sektor kehidupan masyarakat banyak dijumpai semasa Era Orde Baru. Aksi kekerasan justru dimunculkan dengan memanfaatkan kekuatan dan doktrin kekerasan militer. Di dunia pendidikan lanjut seperti perguruan tinggi sudah diterapkan pembinaan fisik yang berorientasi kepada aksi kekerasan fisik. Tidak hanya sampai disitu Pendidikan Kedinasan justru sangat ditekankan doktrin kekerasan fisik, padahal mereka seharusnya dibina untuk mengabdi kepada masyarakat karena dibiayai oleh negara yang notabene adalah uang rakyat. 

Belakangan ini banyak diberitakan kekerasan fisik terjadi pada anak didik baik dari mulai TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SM (Sekolah Menengah, SMP, SMA, SMK), PT (Perguruan Tinggi), SK (Sekolah Kedinasan) dan bahkan pada sekolah-sekolah keagamaan. Kekerasan fisik ini dilakukan oleh sesama anak didik dan bahkan oleh Guru kepada anak didik dengan persentase yang sangat mengkhawatirkan. 

Jadi secara umum bahwa semua masyarakat yang melakukan berbagai aktifitasnya di Indonesia adalah jebolan dari suatu institusi pendidikan. Bahwa mereka adalah produk pendidikan yang diselenggarakan oleh negara ini sudah tertanam sifat kekerasan ada pada diri mereka. Peran masyarakat dalam mengisi kehidupan sebuah negara Indonesia ada dalam berbagai sektor kehidupan seperti: Masyarakat Umum, Pelajar & Mahasiswa, Guru, Aparat Kepolisian, Pamongpraja, Premanisme, Teroris, Anggota DPR, Petinggi Negara, sudah terindikasi menggunakan kekerasan fisik dibanding penggunaan komunikatif, padahal mereka semua adalah produk dari suatu pendidikan. 

Pada masyarakat Indonesia yang sudah meluluskan satu diantara tiga pokok pikiran pemuda yang dituangkan dalam sumpah pemuda yaitu berbahasa Indonesia sebenarnya sebuah kemajuan besar untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai perangkat komunikasi untuk menyelesaikan berbagai masalah diberbagai sektor kehidupan masyarakat maupun pemerintahan. Perangkat unggulan ini terlihat belum mampu diberdayakan untuk menghindari aksi kekerasan antara satu sama lainnya. Kalu dua pokok pikiran lainnya dari sumpah pemuda seperti Satu Nusa dan Satu Bangsa mungkin masih jauh dari sasarannya, dan boleh jadi bahwa pokok pikiran yang belum tercapai inilah yang membuat adanya ketidakadilan diantara masyarakat yang memicu adanya aksi-aksi kekerasan fisik. 

Tidak jarang terjadi penghakiman sendiri dengan kekerasan fisik oleh Masyarakat Umum terhadap pencopet, pelaku kejahatan kecil, atau pelaku pelanggaran aturan dan hukum yang bahkan berakibat kematian. Seorang yang tertuduh sebagai penyantet yang belum tentu kebenarannya dapat berakibat kematian dengan pembunuhan, pembakaran hidup-hidup oleh massa. Ada kejadian tersangka yang sudah ditangani oleh aparat kepolisisan dirampas paksa oleh massa dari polisi dan berujung pada kematian dengan kekerasan fisik penyiksaan. 

Sangat sering terjadi tawuran diantara pelajar antar sekolah atau antar masyarakat yang melakukan aksi saling lempar melempar sehingga berakibat terjadinya luka-luka dan bahkan kekerasannya sampai pada kematian. Para supporter dalam suatu pertandingan olahraga (bonek) melakukan kekerasan fisik kepada masyarakat dan antar sesama pendukung. Persaingan antar pelajar dari satu sekolah dengan sekolah lainnya memicu permusuhan yang yang menuju kepada kekerasan fisik, bahkan lebih sering tersugesti oleh provokasi dari guru-gurunya. 

Program OPSPEK (pelonco) pada mahasiswa juga banyak yang menerapkan aksi kekerasan fisik yang menimbulkan kematian. Penyiksaan-penyiksaan fisik dilakukan yang lebih cenderung kepada pelampiasan dendam yang sudah membudaya. Penyiraman air keras, pemukulan, penghukuman yang menjurus kepada penyiksaan sudah umum terjadi. Orientasi pengenalan lebih mengental kepada pelampiasan nafsu kekerasan jiwa dibanding pengenalan yang bertujuan menjalin hubungan baik. 

Guru-guru sebagai pendidik masih juga melakukan kekerasan fisik kepada anak didiknya. Pemaksaan kehendak dan bahkan pelampiasan hawa nafsu birahi dengan memanfaatkan kekuasaan penilaian. Bukan hanya guru-guru disekolah formal, guru-guru di perguruan keagamaan bukan menjamin bahwa tindakan kekerasan tidak terjadi disitu. 

Aparat kepolisisan sering diberitakan melakukan kekerasan fisik. Banyak juga kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisisan sebagai metode untuk mengungkap pengakuan kesalahan yang dipaksakan, walau lebih sering tidak terbukti kesalahan yang dilakukan, padahal penyiksaan fisik sudah terlanjur dilakukan. Aparat pemerintahan kota seperti Pamong Paraja juka mengandalkan kekerasan fisik untuk menyelesaikan tugasnya, padahal bahasa sebagai alat komunikasi dapat dimanfaatkan oleh semua komponen bangsa ini untuk menyelesaikan permasalahan itu. 

Banyak pula terjadi di masyarakat dlam menyelesaikan permasalahan lebih mengandalkan kekuatan otot ketimbang otak. Tidak jarang terjadi dalam kasus-kasus penagihan hutang piutang lebih cenderung mengandalkan keampuhan metode kekerasan fisik yang dilakukan oleh semisal preman dalam kelompok yang disebut ‘debt collector’, dan jasa ini banyak pula dilakukan oleh instansi-instansi. 

Kalau begini kejadiannya bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya masih jauh dari standar masyarakat yang berperadaban moderen. Masyarakat Indonesia masih lebih mengandalkan Otot dibanding Otak. Apakah fenomena ini memang merupakan proses menuju bangsa yang berperadaban moderen tentu kita lebih menumpahkan harapan perbaikannya melalui dunia pendidikan sejak dini. Pendidikan keluarga, Sekolah Formal, Non Formal, Sekolah Kedinasan, Sekolah Keagamaan harus bertanggung jawab terhadap segala aksi kekerasan yang terjadi di Masyarakat. 

Apa yang diharapkan dari dunia pendidikan yang dikelola oleh pemerintah? Upaya untuk perbaikan ini sebenarnya sudah dijalankan dengan pengucuran anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Sungguh suatu dana yang sangat besar diberikan kepada sektor pendidikan ini. Kita boleh bayangkan bahwa hanya tersisa 80% saja untuk mengurusi ratusan program pengelolaan pemerintahan Indonesia ini, jadi kalau dalam kurun waktu kedepan masih ada kegagalan pembinaan masyarakat menuju masyarakat yang beradab maka bersiapsiaplah masyarakat Indonesia menjadi bangsa takberadab, dan dapatlah dituduhkan bahwa pembiayaan pendidikan sekolahan hanyalah untuk mengajarkan kekerasan.

Back home again>>>