Sumber gambar: blackvixion.wordpress.com

Seperti yang dipertanyakan oleh judul; Subsidi dari Negara sebenarnya untuk siapa? Secara gamblang sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini yaitu untuk ‘Rakyat’. Berkata mengenai rakyat, dalam beberapa artikel dib log ini sudah disepakati bahwa kata ‘rakyat’ haruslah didefinisikan secara jelas. Apabila pendefinisian yang tidak jelas maka rakyat sudah pasti tidak mendapat keadilan sebagaimana yang termaktup dalam setiap undang-undang atau semua produk undang-undang dalam koridor hukum yang berlaku di Negara ini. 

Lalu apa yang harus disubsidikan oleh Negara untuk rakyat? Untuk menjawab pertanyaan ini sudah agak sulit karena jawabannya sudah harus mengacu kepada undang-undang atau produk undang dalam koridor hukum yang berlaku di Negara ini. 

Oleh karena itu perlulah kita menelusuri berbagai kepentingan yang berkaitan dengan hubungan antara Negara dan Rakyat. Prinsip yang perlu dipertegas bahwa Negara tidak akan mungkin berdiri apabila tidak ada rakyatnya, sebaliknya rakyat dapat saja eksis walaupun tidak ada Negara. Apa memang benar demikian? Ya, memang itulah prinsip utama yang perlu ada pada setiap orang bila berbicara mengenai sebuah Negara dan Rakyat. 

Dalam hal Negara Indonesia yang terbentuk sejak 17 Agustus 1945 adalah atas kesepakatan semua komponen bangsa yang mengatasnamakan rakyat. Pada saat itu memang semua manusia Indonesia masih berstatus sebagai rakyat tanpa terkecuali. Lalu disepakatilah bentuk Negara Indonesia dan undang-undang yang mengaturnya, terbentuklah pemerintahan, terbentuklah perwakilan rakyat dalam bentuk dewan dan majelis, beserta dengan perangkat-perangkat pemerintahan yang menjadi kelompok yang dimandatkan oleh rakyat untuk mengelola Negara dengan manajemen pemerintahan yang moderen sesuai dengan kebutuhan rakyat yang memandatkannya. Oleh karena itu sepatutnya definisi tentang rakyat sudah harus berubah dengan sendirinya oleh sebab akibat terbentuknya sebuah Negara yang disebut Negara Indonesia. 

Sayangnya bahwa definisi tentang rakyat tidak secara jelas didefinisikan didalam undang-undang terutama Undang-undang Dasar yang mendasari semua produk hukum di Indonesia. Setelah terjadi perubahan Undang-undang Dasar sampai empat kali dan tak satupun pasal yang menyentuh tentang pendefinisian kata ‘rakyat’ maka kaburlah apa yang dimaksud dengan ‘rakyat’ di Negara Republik Indonesia ini. Oleh karena kekaburan makna rakyat maka apapun yang disebut dengan rakyat di In donesia dapat dikategorikan sebagai ‘stateless’ atau manusia yang tidak mempunyai Negara karena kata rakyat hanya bermakna dalam imajinasi di sebuah Negara. 

Ada beberapa artikel dalam situs ini yang mungkin dapat mengarahkan tentang pengertian rakyat agar dalam setiap pembahasan tentang orang atau manusia dapat terdefinisikan secara nyata dan rakyat itu bukan sebagai personifikasi imajinatif atau bahkan dikonotasikan sebagai dewa yang tidak nyata. Untuk menelusurinya boleh kita coba melihatnya di judul artikel “Presiden Bukan Rakyat” dan “Kelompok Bukan Rakyat”. 

Kaitan dengan subsidi yang banyak digonjangganjingkan sejak lama tentu sangat erat kaitannya dengan definisi rakyat yang dimaksudkan pada uraian diatas. Janganlah terlalu berharap gonjangganjing ini mereda atau meredup sebelum definisi tersebut jelas pengartiannya dan terlindungi dalam Undang-undang Dasar beserta produk-produknya. Jadi, pada hakikatnya tidaklah perlu membahas tentang subsidi karena Subsidi Dari Negara Untuk Siapa? 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD’45) ada disebutkan tentang semangat terbentuknya Negara Republik Indonesia dan tidak ada disinggung-singgung perubahannya setelah terjadi 4 kali perubahan UUD, berikut adalah bunyinya: 

Pembukaan UUD’45

  • Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
  • Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
  • Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 
  • Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

Dalam butir-butir Pembukaan UUD’45 ini, rakyat adalah yang berdaulat. Kata berdaulat  dapat diartikan makmur dan berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia terdiri dari dua definisi sebagai berikut: 

1dau·lat kl n 1 berkat kebahagiaan (yg ada pd raja); bahagia; 2 tulah: mati ditimpa — segala raja-raja yg ada;
tuanku ya tuanku (arti sebenarnya: bahagialah tuanku);
ber·dau·lat ark v berbahagia; bertuah 

2dau·lat n kekuasaan; pemerintahan: — Islam zaman itu berhasil menggenggam kunci lalu lintas laut di timur dan barat;
ber·dau·lat v mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah: negara merdeka dan ~; Australia kini tidak ~ lagi atas Irian Timur;
men·dau·lat 1 v cak merebut hak (jabatan, kekuasaan) dng tidak sah; menyerobot: mereka ~ tanah-tanah perkebunan dan menanaminya dng palawija; 2 v memecat dng paksa (yg dilakukan oleh orang yg tidak berhak): ~ kepala negara dan mengusirnya ke luar negeri; 3 kl n kehormatan tertinggi yg dimiliki atau diberikan kpd raja atau pangeran yg beragama Islam;
pen·dau·lat n cak orang yg mendaulat;
pen·dau·lat·an n 1 perebutan atau perampasan (hak, milik, kekuasaan, dsb): ~ tanah perkebunan itu sudah lama terjadi; 2 pemecatan tidak dng sewajarnya;
ke·dau·lat·an n kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dsb: ~ negara itu telah lama diakui oleh dunia internasional;
~ hukum kekuasaan tertinggi terletak atau ada pd hukum; ~ negara kekuasaan tertinggi ada pd negara; ~ raja kekuasaan tertinggi ada pada raja; ~ rakyat kekuasaan tertinggi ada pd rakyat; demokrasi; ~ Tuhan kekuasaan tertinggi ada pd Tuhan

Jadi jelaslah terlihat bahwa rakyat berdaulat adalah rakyat yang berada pada posisi tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. Kemudian pasal-pasal dalam UUD’45 itu menjamin lagi kedudukan rakyat yang tertuang dalam Pasal-1, Pasal-33, Pasal-34, yang berbunyi: 

Pasal -1:

  1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
  2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Pasal- 33:

  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Pasal -34:

  1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 

Apa ada yang salah pada Pasal-1, Pasal-33, Pasal-34 dari UUD’45 yang disebutkan diatas? Tidak perlu bersekolah tinggi dan cukup melek huruf tentu sudah memahami bunyi pasal-pasal ini sudah sangat jelas memposisikan rakyat yang berdaulat. 

Lalu muncullah perubahan-perubahan pada UUD’45 sebanyak 4 kali dan tentusaja karena adanya perubahan ini maka Undang-undang Dasar tersebut bukan lagi UUD’45 melainkan yang terakhir adalah UUD’02 atau Undang-undang Dasar tahun 2002. Dalam UUD’02 tidak disebutkan tentang Pembukaan UUD’45 seperti yang dijabarkan diatas, dalam penjelasannyapun tak ada disebutkan bahwa Pembukaan UUD’45 tidak dirubah. Dengan berubahnya sebutan UUD’45 menjadi UUD’02 menyiratkan semangat 1945 seolah menghilang, padahal nyawa Negara ini pada dasarnya ada pada butir-butir Pembukaan UUD’45 yang menjadi semangat terbentuknya Negara Republik Indonesia. 

Sekarang, coba kita bandingkan perubahan yang ada pada UUD’45 yang menjadi dasar dari undang-undang yang berlaku di Indonesia sekarang ini yaitu UUD’02 khususnya pada Pasal-1, Pasal-33, Pasal-44, yang ada kaitannya dengan bahasan kita tentang polemik subsidi yang berkepanjangan terus-menerus dan kita tidak tau kapan polemik ini akan berakhir dan mungkin baru berakhir bila Negara ini bubar dan kedaulatannya dikembalikan kepada komponen bangsa yang membentuk terjadinya Negara Republik Indonesia ini. Mari kita lihat pasal-pasal tersebut sebagai berikut: 

Pada perubahan ke-4 UUD’02 (Tahun 2002) 

Pasal- 1:

  1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
  2. Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Pasal -33

  1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 

Pasal- 34:

  1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
  2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 

Apa yang anda lihat pada perubahan pasal-pasal tersebut? Apakah menuju kepada perbaikannya? Pada Pasal-1 memang terlihat perubahan yang semakin memperjelas makna kedaulatan rakyat. Dengan memposisikan Kedaulatan Rakyat pada ayat-1 UUD’02 memperjelas bahwa rakyatlah yang tertinggi posisinya di Negara ini. 

Bagaimana pula anda melihat Pasal-33 yang sebelumnya pada UUD’45 yang terdiri dari 3 ayat dan sangat jelas penjabarannya menjadi demikian kabur terliahat pada UUD’02 khususnya ayat-2. Pasal-333, ayat-2 UUD’02 disebutkan berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.” Bagaimana pula pengertiannya bahwa sebuah UUD harus berdasarkan undang-undang lainnya? Bukankah UUD sebagai sumber hukum tertinggi? Tidakkah lebih tepat dibahasakan kira-kira begini; “Penjelasan atau penjabarannya diuraikan pada undang-undang”? karena kata ‘ketentuan’ pada UUD’02 harus berdasarkan undang-undang turunannya tentu ada pemutarbalikan arti dari UUD. 

Pasal-34 UUD’02 memang menjadi pemutahiran ayat pada UUD’45, dan ayat-1, ayat-2, ayat-3 pada UUD’02 ini adalah yang menjadi tuntutan rakyat untuk dijalankan oleh orang-orang yang dimandatkan oleh rakyat kepada yang bukan rakyat seperti Pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Pada ayat-4 UUD’02 masih tercantum kata ‘ketentuan’ yang berasal dari undang-undang turunannya. Apakah UUD harus tunduk kepada undang-undang turunanya? 

Oleh karena itu, membicarakan tentang subsidi tidaklah segampang yang digambarkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk masyarakat yang bukan rakyat tentu tidak terlalu mempersoalkan apakah makna subsidi atau tak-subsidi mempengaruhi hajat hidup orang banyak (rakyat), karena mereka memang belum menjadi rakyat, dan mereka hanyalah Abdi Rakyat dan Wakil Rakyat yang sementara dimandatkan untuk mengurusi rakyat dengan biaya dari Rakyat Indonesia. 

Mengenai subsidi BBM sebenarnya sudak tidak begitu kuat posisinya untuk dipersoalkan oleh rakyat karena Pasal-33, ayat-3 UUD’45 sudah tidak ada pada UUD’02, jadi dalam hal subsidi yang berasal dari kekayaan alam Indonesia tidak lagi berkekuatan penuh untuk di-claim oleh rakyat sebagai haknya. 

Bukan hanya itu saja, subsidi Listrik yang notabene adalah produk yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia sudah cenderung tidak akan dinikmati oleh rakyat secara langsung, juga karea ayat yang disebutkan diatas tidak lagi sebagai dasar hukum untuk kedaulatan rakyat. 

Dalam kurun yang tidak begitu lama lagi maka segala kekayaan yang dihasilkan oleh bumi pertiwi tidak lagi secara langsung dapat dinikmasi oleh rakyat Indonesia karena mereka sudah tidak lagi memilikinya dan UUD tidak melindunginya. 

Kalau argumentasinya mengarah kepada pernyataan bahwa pada akhirnya sumber-sumber kekayaan alam akan mengalir kepada rakyat hanyalah slogan yang bernuansa kepada karakter penjajahan baru di jaman moderen sekarang ini. Tidakkah anda tau bahwa pengaliran dana hasil kekayaan tersebut harus melalui sedemikian banyak pintu-pintu dimana semua pintu-pintu itu diduduki oleh bukan rakyat. Kekayaan alam yang dimandatkan oleh rakyat untuk dikelola oleh bukan rakyat dapatlah diibaratkan seperti air yang ditumpahkan ketanah, lalu air itupun terserap oleh tanah dimana air mengalir, sementara rakyat tidak lagi berpijak pada bumi pertiwinya. Lalu apa bagian yang kau nikmati langsung sebagai rakyat? Tentu hanya limpahan berupa tetesan, limbah, bahkan mungkin hanya sisa-sisa yang menjadi racun bagimu. 

Contoh rakyat yang butuh kekayaan alam Indonesia; Sumber: infoindonesia.wordpress.com

Wahai anak bangsa, apabila engkau memang rakyat yang berdaulat, jangan berikan kedaulatanmu kepada orang-orang bukan rakyat, karena mereka bukan berdaulat tetapi berulat, dan ulat-ulat itu harus kau singkirkan dari bumi pertiwimu supaya engkau mendapatkan adil dan makmur di Negara Pancasila yang sudh kau bentuk itu. (mph)