Gedung Volksraad (Dewan Rakyat) 1925 sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sumber Wikipedia

BPUPKI adalah Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk tepat pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April 1945, sebagai upaya Jepang untuk mendapat dukungan dari Bangsa Indonesia karena posisi Jepang pada Perang Dunia ke-2 (PD-II) sudah semakin terjepit.

Setelah jatuhnya bob atom “Little Boy” di hirosima hari Senin tanggal 6 Agustus 1945, kemudian jatuh lagi bom atom “Fat Boy” di Nagasaki hari Jumat tanggal 9 Agustus 1945, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah dan sebagai kalah perang pada PD-II itu.

Kekalahan Jepang pada PD-II menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk langsung memproklamirkan kemerdekaannya. Badan yang sebelumnya sudah terbentuk seperti BPUPKI yang diketuai oleh KRT Radjiman Widyodiningrat, dan rapat-rapatnya diadakan di gedung Volksraad (Dewan Rakyat) yang sekarang menjadi Gedung Pancasila.

Rapat-rapat BPUPKI tidak mampu merumuskan Dasar Negara karena tuntutan kelompok Islam yang menginginkan diberlakukannya hukum-hukum Islam. Maka terbentuklah rapat kepanitiaan yang disebut Panitia Sembilan yang beranggotakan 4 orang dari kelompok Kenangsaan, 4 orang kelompok Islam dan kelompok diluar itu diwakili oleh Mr. A.A. Maramis, yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

Ada tiga konsep dasar yang mendekati rumusan Dasar Negara yaitu yang dikemukakan oleh Mr. Moehammad Jamin dalam pidato singkatnya tanggal 29 Mei 1945, kemudian oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam pidato yang disampaikan tanggal 31 Mei 1945, dan kemudian menjadi rumusan berdasarkan pidato panjang yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian menjadi Hari Lahirnya Pancasila.

Anggota-anggota Panitia Sembilan beranggotakan 9 orang yaitu Ir. Soekarno (Ketua), Drs. Moehammad Hatta (Wakil Ketua) dan anggota lainnya Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Moehammad Jamin, KH. Wachid Hasjim, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, H. Agoes Salim, Mr. A.A. Maramis.

Pada Rapat Kedua antara 10-17 Juni 1945 terbentuk panitia-panitia seperti Panitia Perancang Undang-undang Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Kemudian Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso. Kemudian Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Drs. Moehammad Hatta.

Wilayah Indonesia yang dirumuskan untuk meredeka adalah Wilayah Hindia Belanda, Malaya, Borneo Oetara, Papua, Tioer-Portugis.

Panitia Perancang Undang-undang Dasar (PPUD) membentuk lagi panitia kecil tanggal 11 Juli 1945 yang disebut Panitia Kecil PPUD beranggotakan 7 orang yaitu Prof. Dr. Mr. Soepomo (Ketua), Mr. Wongsonegoro, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agoes Salim, Dr. Soekirman.

Pada Sidang Pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, Ir. Soekarno membacakan laporan PPUD yang mengemukakan tiga pokok pikiran untuk persiapan kemerdekaan yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-undang Dasar, Batang Tubuh Undang-undang Dasar.

Sehari setelah jatuhnya Little Boy di Hirosima maka Jepang membubarkan BPUPKI pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 1945 dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 Orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari etnis Tionghoa.

Berikut adalah daftar anggota BPUPKI yang terdiri dari 63 orang tokoh-tokoh Indonesia, 7 orang anggota tanpa hak suara dari orang Jepang dan Keturunan, dan pada sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945 ditambah 6 orang Indonesia. Berikut daftarnya dalam format PDF: BPUPKI – PPKI