Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemirsa: Pidato tanpa teks KSAD Kol. A.H. Nasution di Akedemi Militer Magelang tahun 1958 memperkenalkan konsep jalan tengah, yang menjadi landasan Dwi-fungsi ABRI. Dwi-fungsi ABRI lahir dari kekecewaan TNI (ABRI, red.) terhadap instabilitas politik era demokrasi terpimpin 1959-1966, sekaligus kemenangan TNI (TNI-AD, red.) dalam persaingan melawan presiden Soekarno dan PKI (Partai Komunis Indonesia, Red.). Selama 32 tahun era Orde Baru, Dwi-fungsi ABRI menjamin stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun dilain pihak ia membelunggu demokrasi. ABRI bekerjasama dengan Golkar (Golongan Karya) dan birokarasi, mengontrol, mendominasi dan menyalahgunakan kekuasaan sesuka hati. Sejak tahun 1998 Dwi-fungsi ABRI tergilas Reformasi. ABRI pun berjanji memperbaiki diri dan berganti nama menjadi TNI.  Kini 12 tahun berlal, sudahkah TNI Menebus Janji? 

Pembukaan acara Mata Najwa yang ditayangkan di Metro TV pada Rabu, 14 Juli 2010 22:49 WIB menjadi menarik untuk disikapi mengingat yang diundang dalam pembahasannya, khususnya dari 3 mantan Jendral TNI, terlihat dua pandangan yang berbeda dan yang perlu mendapat perhatian adalah dua diantaranya mengatakan berintikan perlunya prajurit TNI memiliki hak pilih. 

Video tayangan acra Mata Najwa tentang TNI menebus Janji dapat diklik di Mata Najwa 

Menurut penulis, perlu disikapi secara serius pandangan dari 3 Jenderal Purnawirawan TNI antara pandangan yang dikemukakan oleh Jenderal TNI (Purn,) Endriartono Sutarto dan Let.Jen. (Purn.) Agus Wijoyo disatu pihak yang menyuarakan bahwa prajurit harus memiliki hak pilih, dengan Jend.(Purn.) Tyasno Sudarto yang berpandangan bahwa Dwi-fungsi TNI menjadi Jiwa dan Ruh tetapi bukan untuk berpolitik praktis. Coba kita simak apa yang disuarakan oleh mereka:

Jenderal TNI (Purn,) Endriartono Sutarto, Mantan Panglima TNI dikenal sangat mendukung Hak Pilih TNI diberikan kepada prajurit TNI, menyuarakan: “Sepakat menjadi Negara Demokrasi, yang paling utama bagaimana Negara menghormati hak setiap warga negaranya. Hak prajurit adalah bagian dari hak sebagai warga Negara; Bagaimana Negara menghormati hak setiap warganegara; Hak prajurit merupakan hak sebagai warganegara dijamin oleh konstitusi; Bila takut ekses, jangan hak prajurit yang dipasung, eksesnya yang dicoba untuk dieliminasi.” 

Let.Jen. (Purn.) Agus Wijoyo, Mantan Kepala Staf Teritorial TNI, juga mantan Wakil Ketua MPR, menyuarakan: “Memulihkan hak-hak prajurit untuk mempunyai hak pilihnya”

Jend.(Purn.) Tyasno Sudarto, Mantan KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), mengemukakan: “Pada masa Orde Baru lalu ada salah tafsir dan salah pelaksanaan terhadap Dwi-fungsi ABRI. Dwi-fungsi ABRI adalah jiwa dan ruh dari TNI. Dalam Sapta Marga bahwa 3 sapta yang pertama adalah fungsi diluar profesionalitas TNI, Sapta ke-4 s/d 7 adalah fungsi Bela Negara. Dwi-fungsi harus ada dalam TNI tetapi bukan untuk politik praktis, dan ini kesalahan masa lalu, dan saya termasuk dibarisan terdepan untuk mengoreksi hal-hal semacam itu.”

Apakah indikasi ini sudah merupakan upaya atau masih sebatas Wacana? Gagasan soal hak pilih anggota TNI dilontarkan Presiden SBY pada  Jumat, 8 Juni 2010, saat mengundang para wartawan ke Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Mari kita coba untuk memetakan pendapat dari orang-orang yang mungkin akan merubah jalannya pemerintahan di Negara RI ini dikemudian hari (Jangan lupa bahwa Bambang Yudhoyono juga yang mencurigai TNI pada saat beliau mencalonkan dir menjadi Presiden di tahun 2009):

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Presiden RI:

“Suatu saat TNI harus diberikan hak untuk memberikan suara pada pemilu jika sudah tidak ada hambatan yang mengganggu kekompakan, jiwa korsa (satu rasa), dan sebagainya. Sekarang yang menentukan adalah undang-undang, apakah pada 2014 nanti TNI sudah bisa bisa menggunakan hak pilihnya. Bila berbicara hak asasi politik, di negara lain anggota militer mereka dalam pemilihan umum juga memilih. Memang benar di waktu lalu dikhawatirkan akan terjadi pengkotakan dan perpecahan,” dan 

“hak politik prajurit TNI tak boleh dikebiri. Namun, keputusan apakah anggota TNI bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 atau tidak akan ditentukan dalam pembahasan revisi UU Pemilu oleh DPR bersama pemerintah.”

Hidayat Nurwahid, Anggota Komisi-I DPR-RI; Ketua BKSAP-DPR (Badan Kerjasama Antar Parlemen); Mantan Presiden PKS; Mantan Ketua MPR-RI, menyebutkan pada saat Musyawarah Nasional PKS (Partai Keadilan Sejahtra) pada Sabtu, 19 Juni 2010 di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta: “TNI adalah alat negara yang harus netral dan berada di atas seluruh kekuatan politik untuk menjaga keamanan teritorial dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI baru mungkin memiliki hak pilih pada Pemilu jika diatur secara konstitusional melalui perundang-undangan. Saya kira wacana TNI memiliki hak pilih dalam Pemilu harus melalui pembahasan lebih lanjut di DPR.”

Anis Matta, Sekjen PKS; Wakil Ketua DPR:

“Kami tidak khawatir pada suara dari TNI, karena banyak juga keluarga TNI yang memilih PKS. Jika pada Pemilu 2014 mendatang ada wacana untuk memberikan hak pilih kepada TNI , hal itu tidak menjadi masalah karena sistem politik di Indonesia saat ini sudah kokoh. Dalam proses penghapusan dwifungsi TNI, kata dia, TNI didorong menjadi profesional dengan melakukan reformasi di internal lembaga TNI. Dwi fungsi adalah TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sebagai kekuatan sosial politik sehingga bisa dipilih untuk duduk di DPR dan MPR. TNI saat ini sudah lebih baik, misalnya TNI saat ini sudah tidak berbisnis lagi,.Menurut dia, kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan TNI bisa memiliki hak pilih pada Pemilu asalkan diamanahkan dalam undang-undang, maka sudah tidak masalah dan sudah waktunya untuk dipikirkan kembali. Jika TNI diberikan hak pilih, tidak perlu dikhawatirkan seperti di masa Orde Baru, karena TNI saat ini setelah melakukan reformasi birokrasi sudah seperti pegawai negeri sipil. Persoalannya hanya memberikan hak suara di bilik suara, jika TNI diberikan hak suara pada Pemilu 2014, kami tidak khawatir pada suara dari TNI, karena banyak juga keluarga TNI yang memilih PKS.”

DPR: Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri) Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja membahas kemungkinan prajurit Tentara Nasional Indonesia ikut dalam pemilu pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Abdul Malik H, anggota Komisi II DPR (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa):

”Saya tak melihat bahayanya dan ini adalah apresiasi kita terhadap keberhasilan reformasi dalam tubuh TNI,” 

Abdul Malik, “TNI saat ini berbeda dengan saat Orde Baru berkuasa. TNI saat ini lebih berkonsentrasi pada ranah profesional sehingga bisa dikembalikan lagi hak pilihnya.” 

Agoes Poernomo, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS):

“Selain untuk memenuhi konstitusi, hak pilih bagi TNI itu perlu diberikan karena profesionalitas tentara kini sudah teruji. Bagi PKS, tidak masalah jika TNI diperbolehkan menggunakan hak pilihnya,”

Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP):

“memberikan hak pilih kepada TNI dan Polri pada Pemilu 2014 lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya.”

Chairuman Harahap, Ketua Komisi II DPR, anggota Fraksi Partai Golkar:

“Belum ada usulan resmi dari pemerintah ke DPR karena revisi UU-nya belum kami bahas. Kalau saja sekadar jadi wacana, kami tidak keberatan. Hak memilih dan dipilih memang merupakan hak warga negara. Hanya saja, ia mempertanyakan kesiapan TNI saat ini untuk terjun dalam politik praktis dan menggunakan hak pilihnya.” Senin (21/6/2010).

M Romahurmuzy, wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP:

“Karenanya, sebaiknya TNI tetap dalam posisi netral. Keberpihakan pada partai tertentu. Meski sekedar hak memilih, berpotensi menggiring TNI dalam ketidakutuhan. Sudah cukup sejarah Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) jangan terulang di masa sekarang. Pemerintah mengajarkan pengalaman TNI terpolitisir sedemikian rupa sehingga membahayakan bangsa.” Senin (21/6/2010).

Anas Urbaningrum, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat:

“jika memang belum siap, sebaiknya prajurit Tentara Nasional Indonesia diberi hak pilih mulai 2019 atau sembilan tahun lagi. Pertimbangannya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengkaji terlebih dulu kesiapan anggota TNI untuk menggunakan hak memilihnya. Hemat saya, sebagai warga negara, anggota TNI (bukan institusi TNI) sudah saatnya dipercaya mampu menggunakan pilihnya secara matang dan dewasa serta sejalan dengan prinsip pemilu demokratis,” Selasa (22/6/2010)

Prof. Dr. Damsar, Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat (Sumbar):

“Kalau ada keinginan Pemerintah untuk kembalikan hak pilih TNI dalam pemilu harus dikaji secara menyeluruh aspek-aspek pentingnya sehingga tidak mengganggu ketahanan bangsa di masa mendatang. Pemerintah dan legislatif harus berhati-hati dalam menyikapi wacana ini agar tidak mengulangi trauma masa lampau ketika TNI berada dalam ranah politik. Sebaiknya pemerintah minta pendapat masyarakat melalui referendum, agar kemudian tidak menimbulkan gejolak. Meskipun, wacana ini akan diberlakukan pada 2019.” Rabu (23/6/2010).

Chotibul Umam Wiranu, Anggota Komisi II DPR RI

“Tidak simetris antara institusi TNI yang memang harus jalur komando, kemudian diletakkan pada konteks civil society yang demokratis. Sulit diterima logika jika seorang TNI, apalagi masih aktif, dengan budaya komando pada saat yang bersamaan menjalankan pola demokrasi di tengah masyarakat.” Rabu (23/6/2010).

Ikrar Nusa Bhakti,  pengamat politik LIPI:

“Aparat lebih baik tak usah berpolitik karena sulit untuk berpolitik bagi seseorang dari kalangan militer tanpa meninggalkan budaya komandonya. Jadi tampaknya, yang paling belum siap untuk menerima TNI itu ikut dalam Pemilu, bukan anggota TNI tetapi justru partai politik sendiri atau politisi sipil. Mengenai siap atau tidaknya, bukan TNI yang ditanya tetapi kita yang menentukan siap tidaknya. Dari sisi partai politik, kayaknya belum siap untuk menjadikan TNI itu berpartisipasi dalam pemilu 2014. Di TNI itu sistemnya adalah sistem komando, bukan demokrasi. Dia diperintah untuk berperang, kalau dia tidak jalankan, dia disersi. Jadi tidak ada tawar-menawar. Wacana seperti itu adalah wacana yang salah kaprah dan tidak harus dilanjutkan.” Rabu (23/6/2010).

Hendardi, Ketua BP Setara Institute:

“Apa yang tampak dari gagasan ini bukan niat pemulihan hak politik TNI/Polri yang sejak reformasi dibatasi, melainkan hasrat merebut kekuatan politik TNI/Polri untuk mendukung kekuatan politik yang sedang berkuasa. Hak pilih TNI/Polri hanya akan menjadi legitimasi neo dwifungsi TNI/Polri dan bukan untuk tujuan kepentingan bangsa, tapi untuk kepentingan penguasa. Sebelum seluruh pekerjaan rumah dari paket reformasi sektor keamanan dan pertahanan selesai, belum ada alasan mendesak bagi TNI/ Polri untuk memiliki hak pilih.” Rabu (23/6/2010).

AM Fatwa, anggota DPD:

“TNI adalah warga negara yang juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya. Tentara di Indonesia sejak awal kemerdekaan juga sudah berusaha ditarik ke ranah politik untuk digunakan sebagai alat politik. Gagasan untuk memberikan hak pilih TNI sebenarnya tidak salah, tetapi harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara masak, kondisi dan dampak, serta persyaratannya.” Rabu (23/6/2010)

Arief Mudatsir Mandan, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII); Mantan pimpinan Komisi I DPR RI:

“Tentara itu tidak punya hak memilih maupun dipilih. Tentara bukan political society. Tentara itu adalah combat society, masyarakat yang bersenjata. Kalau ada wacana untuk merevisi itu, saya kira revisi itu akan membahayakan sejarah. Yang berhak untuk berpolitik praktis itu adalah sipil. Ranah politik itu adalah ranah sipil.” Rabu (23/6/2010).

BAHAYA MENGANCAM!!!

Saya melihat bahwa Bahaya Mengancam bukan dari adanya wacana tentang mengembalikan Hak pilih TNI, tetapi konsep berpikir yang mendasar dari semua elit politik yang mengemukakan pendapatnya tanpa terkecuali, sampai ke presiden. Kalau hanya Hak Pilih (Dipilih atau Memilih) dalam konsep bernegara yang demokratis, maka jumlah personil TNI bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan untuk menjadi satu kekuatan yang dicurigai menjadi represif seperti di Era Orde Baru. Konsep berpikir yang tidak pernah ada pada semua elit politik adalah kemampuan mereka untuk membedakan mana yang disebut Rakyat dan mana yang Bukan Rakyat.

Di blog ini sudah pernah ditampilkan konsep-konsep berpikir yang sangat mendasar sebagai bahan untuk mengurusi Negara yang demokratis ini. Perbedaan definisi antara Rakyat dan Bukan Rakyat harus menjadi pijakan yang sangat mendasar untuk memulai berpikir kearah kebijakan lainnya. Kalau itu belum menjadi pijakan berpikirnya maka Bahaya Mengancam akan terus ada, dan itulah yang ada pada elit-elit politik kita yang mengemukakan pendapatnya di atas dimana tak satupun yang menyadari bahwa harus ada perbedaan definisi antara Rakyat dan Bukan Rakyat.

Bahasa yang menyuarakan tentang Rakyat, tentang Masyarakat, tentang Warga Negara, tidak boleh kabur peng-artian-nya. Rakyat ya Rakyat, Masyarakat ya Masyarakat, Warga Negara ya Warga Negara, jangan lantas dicampuradukkan untuk mengelabui satu topic yang sangat prinsipil yaitu kelangsungan Indonesia sebagai sebuah Negara. Indonesia sebagai Bangsa boleh jadi tetap ada sepanjang masa, tetapi Indonesia sebagai Negara belum tentu langgeng keberlangsungannya. Oleh karena itu perlulah para elit, politisi, negarawan yang berkemampuan untuk merubah Indonesia tetap sebagai sebuah Negara dan Bangsa atau menghilangkan Indonesia dari sebutan Negara.

Saya sangat setuju dengan pendapat beberapa elit yang menolak TNI memiliki Hak Pilih, karena mereka sudah ditempatkan terhormat dalam porsi-porsi tertentu sebagai institusi di Indonesia dalam bentuk Negara. Prajurit TNI diluar institusinya memanglah benar sebagai komponen dari Masyarakat Indonesia yang terlindungi keberadaannya sebagaimana Masyarakat Indonesia lainnya . Prajurit TNI diluar institusinya memanglah benar sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara. Yang tidak benar adalah bahwa Prajurit TNI bukan lagi masih dalam kelompok besar yang disebut Rakyat, karena mereka sudah mengambil posisi sebagai Abdi Rakyat.

Siapakah yang dimintai pendapat tentang perlunya TNI memiliki Hak Pilih? Coba dilihat semua yang tertera di atas, mungkin tak satupun diantaranya yang dapat dikelompokkan kedalam Kelompok Besar Rakyat, tetapi mereka adalah bagian dari Masyarakat Indonesia yang sudah dimandatkan oleh rakyat untuk mengurusi Indonesia sebagai Negara yaitu, dari kalangan Pemerintahan, dari kalangan DPR, dari kalangan TNI sendiri, jadi mengapa mereka beraninya menyuarakan pendapatnya seolah mereka adalah Rakyat. Apakah para anggota DPR mengemukakan pendapat tersebut hanya sebagai pribadi atau institusi? Kalau sebagai institusi Perwakilan Rakyat maka harus meminta dahulu dari seluruh Rakyat. Kalau sebagai pribadi maka bukanlah haknya untuk mengemukakan pendapatnya karena mereka adalah Wakil Rakyat yang dimandatkan.

Negara Indonesia adalah ciptaan dari masyarakat Indonesi yang semuanya sepakat untuk membentuk satu Negara. Oleh karena keinginan kebersamaan ini maka diciptakanlah Pemerintahannya dengan segala komponennya untuk mengurusi Negara itu atas mandat dari Rakyat dengan harapan bahwa Rakyat yang diurusi oleh Pemerintah menjadi makmur yang berkeadilan. Sekali lagi mungkin perlu kita pertegas hak-hak yang ada dalam Negara ini:

  1. Pemerintah dengan Kabinetnya yang dipilih oleh rakyat untuk mengurusi Pemerintahan Negara sekali dalam 5 tahun adalah atas kepentingan Rakyat dan mereka adalah Abdi Rakyat yang mengabdikan diri kepada Rakyat.
  2. Semua Pegawai Negeri Sipil dan Badan-badan yang mengurusi Negara dan dibiayai oleh Rakyat melalui pemerintahan Negara adalah bagian dari Negara sebagai Abdi Rakyat yang harus mengabdikan diri kepada Rakyat.
  3. Institusi TNI adalah bagian dari Negara yang diurus oleh Pemerintahan Negara dibiayai oleh Negara untuk kepentingan Negara yang dimiliki oleh Rakyat.
  4. Prajurit TNI adalah bagian dari Institusi Negara yang ditugaskan untuk Negara atas biaya Negara  oleh Pemerintahan Negara sehingga mereka adalah bagian dari Negara sebagai Abdi Rakyat yang harus mengabdikan diri kepada Rakyat.
  5. Demikian pula institusi-institusi Pemerintahan Negara lainnya adalah milik Negara yang dimandatkan oleh Rakyat, maka mereka adalah Abdi Rakyat yang harus mengabdikan diri kepada Rakyat.
  6. Semua Badan Legislatif adalah atas pilihan Rakyat untuk mewakili Rakyat mengontrol kinerja Pemerintahan Negara yang mengurusi Negara. Mereka adalah Rakyat yang dimandatkan menjadi Wakil Rakyat, dan selama menjadi Wakil Rakyat bahwa mereka Bukan Rakyat tetapi harus mengabdikan dirinya kepada Rakyat yang memandatkan mereka sebagai wakil.
  7. Oleh karena itu semua pengelompokan yang mengurusi Negara ini seperti Badan Legislatif, Badan Judikatif, dan Badan Eksekutif dimandatkan untuk mengurusi Negara yang dimiliki oleh Rakyat. Maka mereka sebagai institusi maupun sebagai anggota dari institusi-institusi itu sepanjang masih dibiayai oleh Negara mengatasnamakan Rakyat adalah sebagai Abdi Rakyat yang mengabdikan dirinya kepada Rakyat.
  8. Olehkarena itu apabila ada sesuatu yang dipentingkan yang sangat mendasar untuk kelangsungan Indonesia sebagai sebuah Negara maka Rakyatlah yang memutuskan, dan bukan institusi-institusi Negara yang disebutkan diatas. Wacana yang dihembuskan oleh mereka bukan menjadi bagian dari tugas mereka untuk memutuskannya, melainkan Rakyatlah yang berkepentingan untuk memutuskannya.
  9. Segala perangkat-perangkat managerial untuk mengurusi Negara Indonesia, seperti hokum, undang-undang, peraturan, aturan, harus direvisi untuk menegaskan bahwa di Negara Indonesia ada yang disebut Rakyat dan ada yang Bukan Rakyat.

Mengapa dihembuskan lagi tentang Hak Pilih bagi TNI? Jawannya tentu mengarah kepada perhelatan Negara yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 dan bercermin kepada pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu. Kalau kita potong cerita panjangnya maka kita boleh mencoba buka lembaran ceritanya menjelang Pemilu 2009:

Susilo Bambang Yudoyono yang pada saat itu sebagai Presiden RI yang juga mencalonkan diri menjadi kandidat Presiden untuk periode berikutnya (2009-2014) menghembuskan issu yang menjadi controversial. Berikut adalah potongan berita yang ditulis Kompas berjudul Netralitas TNI Dipertanyakan, oleh Wisnu Dewabrata pada Rabu 4 Pebruari 2009. Berikut potongan beritanya:

“Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencurigai adanya ‘gerakan’ di kalangan anak buahnya, terutama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang mencoba mengusung langkah ‘asal bukan calon presiden (berinisial) S’, menjelang Pemilihan Umum 2009, tidak urung memicu berbagai kontroversi. 

Sejumlah kalangan mencurigai lontaran pernyataan yang ‘menggantung’ dari Presiden Yudhoyono itu sebagai manuver politik, yang bertujuan ingin memposisikan kembali dirinya seolah-olah tengah kembali dizalimi. Siasat serupa diyakini berhasil mengantarkannya meraup perolehan suara signifikan dalam Pemilihan Presiden 2004. 

Adapun sebagian kalangan lain menilai ‘aneh bin ajaib’ ketika seorang Presiden, yang dalam konstitusi diatur memiliki posisi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau TNI, justru berkeluh kesah dan mengadu ke luar seolah kehilangan kendali atas angkatan perang yang dibawahinya sendiri. 

Selain dinilai kontroversial, beberapa kalangan menganggap lontaran Presiden Yudhoyono itu dapat diterjemahkan sebagai hilangnya kepercayaan terhadap anak buahnya, terutama di kalangan militer. Padahal dalam banyak kesempatan, TNI, terutama melalui Panglima TNI, berkali-kali menyatakan komitmen mereka untuk netral.

Komitmen macam itu, bahkan, terakhir disampaikan baru-baru saja, berselang sehari sebelum Presiden Yudhoyono melontarkan tuduhan tersebut. 

Seusai Rapat Pimpinan TNI, Rabu lalu di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kembali menegaskan bahwa ia selalu berupaya menjaga netralitas TNI, terutama dalam momen Pemilu 2009.

Coba kita membandingkan issu maneuver politik yang dihembuskan oleh Susilo Bambang Yudoyono menjelang Pemilu 2009 sebagai Calon Presiden, dengan pernyataannya belakaangan ini? Sangat jelas terlihat bahwa beliau pada dasarnya hanya mementingkan diri sendiri sebagai pribadi dan bukan sebagai negarawan yang memikirkan Negara sebagai warisan dari Rakyat. Kalau sebelumnya beliau memunculkan issu kecurigaan kepada TNI, kemudian TNI bersikap tegas akan netralitasnya, lalu sekarang beliau bersuara membuka peluang untuk memancing TNI menjadi tidak setia dengan sikap netralitasnya setelkah beliau secara konstitusi tidak dibolehkan lagi untuk mencalonkan diri menjadi presiden.

.

APA YANG PERLU DIKAGUMI DARI TNI?

Sejak TNI bertekat melakukan Reformasi Internal di tubuh TNI, institusi ini secara serius menyampaikan pesan netralitas TNI melalui penyebaran buku saku disalurkan ke seluruh jajarannya. Apa yang ada dalam Buku Saku itu sehingga kita meyakini sikap netralitas TNI untuk tidak ikut dalam politik praktis? Coba kita telusuri:

Dalam kata pengantar di buku saku itu tertulis, salah satu keputusan penting reformasi internal TNI sejak tahun 1998 adalah telah ditinggalkannya doktrin masa lalu, Dwifungsi ABRI, yang berarti TNI tidak lagi terlibat dalam kegiatan politik praktis. Secara perundang-undangan, aturan tentang hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama Pasal 2, yang menyebutkan ”Tentara profesional adalah tentara yang tidak berpolitik praktis”.

Pedoman tentang netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada diatur dalam Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/VIII/2008, yang dikeluarkan Panglima TNI pada 28 Agustus 2008. Selain memuat pedoman tadi, buku saku juga memuat Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, dan Perintah Harian Panglima TNI.

Pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada itu terdiri dari tujuh poin, yang masing-masing diperinci lagi ke dalam beberapa butir ketentuan:

  1. Poin pertama menyebutkan, netralitas TNI berarti tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
  2. Poin kedua mengatur ketentuan harus mundur dari dinas aktif jika akan mengikuti pemilu atau pilkada, sesuai dengan ketentuan surat telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006, tertanggal 22 Agustus 2006.
  3. Poin ketiga lebih berisi soal implementasi pelaksanaan netralitas tadi.
  4. Poin keempat, prajurit TNI juga tidak dibolehkan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilu, serta bentuk kelengkapan kepanitiaan lain terkait pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Prajurit TNI juga tidak dibolehkan campur tangan menentukan dan menetapkan peserta pemilu, termasuk menjadi juru kampanye atau tim sukses. Prajurit TNI juga tak diperbolehkan memobilisasi organisasi sosial, keagamaan, dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu, tidak diperbolehkan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih, atau campur tangan menentukan peserta pemilu perorangan.
  5. Poin kelima berisi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan komandan atau kepala satuan dinas. Beberapa tugas seperti menyosialisasikan soal netralitas TNI pada setiap apel dan jam komandan. Tidak hanya itu, mereka juga wajib mengecek sejauh mana hal itu sudah dipahami prajurit. Setiap komandan satuan juga wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarga anak buahnya di masyarakat untuk mencegah hal-hal yang melanggar. Jika terjadi kesalahan, komandan satuan yang bersangkutan harus memberi sanksi sesuai dengan ketentuan tersebut. Setiap prajurit TNI juga diperintahkan untuk membatasi keberadaan mereka secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas, di lokasi kampanye. Juga harus diperhatikan agar jangan sampai ada identitas peserta pemilu atau pilkada terpasang di lingkungan markas atau fasilitas TNI lainnya. Bahkan, dalam urusan mencegah atau menangani bentrok fisik antarmassa atau perorangan peserta pemilu atau pilkada, di sekitar markas atau fasilitas TNI lain, prajurit TNI hanya dapat melakukannya dalam radius 100 meter dari markas atau fasilitas TNI itu, dan juga jika pada saat kejadian tidak ada aparat kepolisian. Prajurit TNI juga tidak dibolehkan mengomentari, menilai, mendiskusikan, apalagi mengarahkan anggota keluarga dan lingkungannya untuk memilih kontestan mana pun peserta pemilu atau pilkada. Namun, jika terjadi sesuatu yang berpotensi mengganggu, menghambat, atau menggagalkan pemilu atau pilkada, prajurit TNI wajib melapor secara hierarkis.
  6. Poin keenam dan ketujuh berisi penekanan kembali soal larangan bagi prajurit TNI selama penyelenggaraan proses pemilu dan pilkada, berikut sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

 

Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo, Panglima Komando Daerah Militer VII/Wirabuana:

“Netralitas prajurit TNI adalah harga mati. Sudah ada Buku Saku Netralitas TNI, dan setiap prajurit Kodam VII/Wirabuana tidak buta huruf. Saya minta wartawan ikut memantau netralitas TNI. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi,” Selasa 10 Maret 2009. 

Marsda Sagom Tamboen, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI (Rabu, 18 Maret 2009):

“Masyarakat diminta tidak perlu lagi meragukan komitmen institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bersikap netral dan tidak berpolitik, terutama dalam momen Pemilihan Umum 2009. Komitmen untuk bersikap netral seperti itu sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dengan begitu tidak perlu lagi ada muncul pendapat atau komentar yang meragukan dan bahkan mengarah pada perbuatan fitnah, yang sama sekali tidak sesuai dengan bukti perbuatan serta langkah kebijakan yang selama ini diambil dan dilakukan oleh TNI.”

Mayjen Darpito Pudyastungkoro, Panglima Kodam Jaya, memberi amanat tertulis: “Segenap jajaran prajuritnya untuk menjaga dan mewujudkan komitmen netralitas TNI, terutama mereka yang bertugas dalam satuan tugas pengamanan Pemilu 2009. Seluruh prajurit TNI di Kodam Jaya agar jangan melakukan perbuatan apa pun, yang dapat menodai netralitas TNI. Mereka harus mampu bersikap netral sekaligus menjaga jati diri TNI.”

Mayor Jenderal Marciano Norman,  Komandan Paspampres (Rabu (27 Mei 2009):

“Tidak perlu meragukan netralitas kami karena Paspampres adalah bagian dari TNI, politik bukanlah ranah Paspampres.”

Mayjen TNI Soewarno, Panglima Kodam V/Brawijaya:

“mengingatkan prajurit TNI agar netral karena calon presiden dan calon wakil presiden banyak yang adalah purnawirawan TNI. Tidak hanya itu, di tim sukses ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pun banyak purnawirawan TNI. Makanya saya berulang kali menekankan netralitas itu. Supaya prajurit TNI yang punya kedekatan dengan mereka karena dulu pernah jadi bawahan para purnawirawan itu tidak terpengaruh dan tetap menjaga netralitas TNI. Untuk menjaga netralitas ini, Soewarno mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun prajurit TNI yang terbukti ikut menyukseskan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. “Dari sanksi ringan sampai berat pasti akan kami jatuhkan.”

Theo Sambuaga, Ketua DPP Golkar (Selasa 17 Maret 2009):

“TNI/ Polri harus mempunyai hak pilih sebagaimana aparatur negara lainnya. TNI/Polri tidak boleh memilih adalah sebagai tindakan diskriminasi. TNI/Polri mesti di bawah departemen keamanan, atau di bawah suatu menteri. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi hak mereka sebagai pemilih. Selain itu, TNI Polri sebagaimana juga PNS, setelah pensiun mereka juga mempunyai hak untuk dipilih.”  

Kalau pada pemilu 2009 kita sudah dipuaskan akan netralitas TNI, termasuk berbagai pernyataan para petinggi TNI, apalagi didukung dengan diterbitkannya buku saku untuk kalangan TNI agar Reformasi Internal TNI memang dijalankan secara benar dan konsekwen. Lalu sekarang, semuanya dipicu oleh pernyataan untuk membuka peluang masuknya pemikiran baru agar TNI mempunyai hak pilih, lalu beberapa mantan Jenderal lantas menghembuskan wacana hak pilih bagi TNI. Lalu Rakyat mulai berpikir; apakah kemiripan dengan Bunglon bisa dialamatkan dengan suasana ini, tetapi ada hal yang belum dapat dihilangkan dari doktrin TNI untuk penerapannya pada wilayah politik yang menjadi wilayah hak rakyat untuk menentukannya, yaitu. ‘Garis Komando’. Walaupun sudah bergelar purnawirawan, maka doktrin ini tidak akan pernah hilang dari kehidupan TNI, dan inilah yang pasti bertentangan dengan azas demokrasi yang menjadi pilihan Rakyat. Biarlah Rakyat benar menjadi Rakyat dan yang Bukan Rakyat ya memang Bukan Rakyat.

Catatan: Semua pernyataan-pernyataan yang ditampilkan dalam tulisan ini dipetik dari Kompas.Com sebagai melengkapi Mata Najwa

Tulisan Terkait:

  1. Presiden Bukan Rakyat
  2. Satu Lagi Kelompok Bukan Rakyat Diresmikan