Malaysia Wajib Diganyang, sepertinya sebuah kalimat yang berlebihan. Tetapi kalau kita telusuri perjalanan sejarahnya maka Malaysia memang wajib diganyang, atau sebutan kerennya Crush Malaysia. Ayo…. lakukan saja… Crush Malaysia….

Bukan untuk ukuran tahun atau bulan, bahkan setiap harinya Malaysia selalu bertendensi untuk melakukan penghinaan terhadap Indonesia. Kalau dikatakan setiap hari pihak Malaysia melakukan penghinaan terhadap Indonesia, boleh jadi masyarakat Indonesia tidak percaya. Mungkin mereka hanya percaya kepada model penghinaan Malaysia terhadap Indonesia atas pemberitaan media tentang hal-hal yang besar saja. Tetapi boleh percaya atau tidak bahwa pihak imigrasi Malaysia akan memperlakukan warga Indonesia seolah disamakan dengan TKI yang ingin mencari pekerjaan di Malaysia.

Sedemikian banyak pengunjung Indonesia ke Malaysia terutama wanita, kalau mau jujur mengakui bahwa mereka sering diperlakukan secara tidak wajar dalam pemeriksaan keimigrasian, yang menyamaratakan mereka dicurigai sebagai TKI padahal banyak diantara mereka yang bepergian ke Malaysia untuk berlibur, dan keperluan lainnya. Apa memang sudah demikian pencitraan warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia?

Sekarang ini sedang santer diberitakan penghinaan lain oleh Malaysia yaitu penyanderaan 3 petugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang disandera oleh Polisi Air Diraja Malaysia. Berikut Kronologinya yang disadur dari SOLOPOS.COM:

Kronologi Penangkapan Petugas DKP oleh Polisi Malaysia

 

By Tutut Indrawati on 15 Agustus 2010

Pekanbaru–Jumat (13/8) pukul 21.00 WIB telah terjadi peristiwa menegangkan di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Tembakan terdengar. Buntutnya, otoritas Indonesia membawa tujuh nelayan Malaysia dan otoritas Malaysia mengamankan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

Berikut kronologi peristiwa itu seperti disampaikan oleh Direktur Polisi Air (Polair) Polda Kepri AKBP Yasin Kosas, Minggu (15/8):

Enam petugas gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam dan Tanjung Pinang di bawah kendali DKP Provinsi Kepri melakukan patroli rutin pada Jumat malam. Mereka menumpang satu kapal yaitu Kapal Patroli DKP Dolphin 015.

Ketika mereka melakukan pengawasan di sekitar Pulau Bintan, persisnya di ujung Pulau Bintan atau Tanjung Rakit, yang dikenal sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia, mereka memergoki ada lima kapal nelayan.

Menurut petugas DKP, lima kapal nelayan itu mengambil ikan di wilayah Indonesia. Ketika mereka ditangkap oleh petugas DKP, dari lima kapal itu diambil satu-dua orang, sehingga jumlahnya tujuh orang. Mereka dipindahkan ke kapal DKP.

Tiga petugas DKP lalu pindah ke lima kapal nelayan untuk menggiring lima kapal itu ke dermaga Tanjung Pinang untuk diperiksa.

Ketika sedang bernegosiasi di atas kapal yang melaju selama 45 menit, tiba-tiba datang polisi air Diraja Malaysia. Mereka meminta agar petugas DKP melepas tujuh nelayan itu. Tapi petugas DKP tidak mau melepas dan tetap membawa tujuh nelayan untuk diperiksa.

Terjadilah dua kali tembakan peringatan oleh polisi Malaysia. Petugas DKP tidak membawa senjata. Tiga petugas DKP yang membawa tujuh nelayan Malaysia segera merapat ke kawasan Indonesia, sedangkan tiga petugas lainnya digiring polisi Malaysia karena posisi mereka berada di kapal nelayan negeri jiran itu. Mereka dibawa ke Johor.

Sehari setelah kejadian (Sabtu), pihak Polda Kepri melobi polisi air Malaysia karena selama ini Polda Kepri juga memiliki kerjasama dengan polisi Malaysia. Polisi Malaysia menyatakan, mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk mengembalikan tiga petugas dari Indonesia, karena masalah ini sudah dilaporkan ke pemerintah pusat Malaysia sehingga ini menjadi tanggung jawab pimpinan antar kedua negara.

dtc/ tiw

Kejadian ini sudah menjadi urusan antar dua negara tetangga Indonesia-Malaysia, dan banyak kalangan di Indonesia mempersoalkannya sebagai suatu penghinaan termasuk sebagai kebodohan Indonesia yang seolah hanya sebagai negara Kambing Congek saja.

Apakah Polisi Laut Malaysia ini dapat dianggap sebagai polisi yang mengabdi kepada Rakyat Malaysia sehingga mereka begitu perduli kepada nelayannya?  Walaupun para nelayan Malaysia itu melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia, mereka merasa perlu untuk melindungi warganya.

Mengapa Polisi Laut Malaysia yang diperlengkapi dengan kapal moderen yang dipersenjatai seolah selalu mengawal nelayan mereka? Apakah memang atas keperdulian terhadap warganya semata? Kita boleh membandingkan kejadian ini dengan kejadian lain yang dialami oleh nelayan Indonesia yang mencari ikan di wilayah Indonesia sendiri. Berikut kejadian yang pernah terjadi terhadap enam nelayan Sumatra Utara di bulan April 2009 lalu, yang diberitakan oleh ANTARASUMUT.COM, berikut beritanya:

Tentara Laut Malaysia Merompak Nelayan Sumut

Editorial by Ramothu, SD

Medan, 22/4 (www.antarasumut.com).- “Menyelam sambil minum air”, merupakan pepatah Melayu yang bermakna mengambil kesempatan pada setiap peluang yang terbuka. Inilah yang dilakukan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) terhadap enam orang nelayan asal Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagei (Sergei), Sumut. Kabar yang tak sedap itu diberitakan oleh semua koran terbitan Medan dalam minggu-minggu ini, lengkap dengan gambar para nelayan yang menjadi korban kejahatan tentara laut negeri jiran itu.

Sebanyak enam nelayan Pekan Sialang Buah dengan Kapal Motor (KM) Bintang Laut yang ditekongi (juru mudi) Syafaruddin (35 tahun), pada Kamis (16/4) Subuh bertolak dari Sialang Buah melaut untuk menangkap ikan. Kapal mengarah ke Pulau Berhala (masuk wilayah Kabupaten Sergei) dan alat penunjuk posisi (Geo Position Satelite) menunjukkan berada 46 mil dari bibir pantai Sialang Buah. Ini menunjukkan posisi kapal nelayan itu masih berada dalam wilayah perairan Indonesia.

Selain tekong, para nelayan itu masing-masing  Ulul Azmi (24 tahun), Johanuddin (27 tahun),  Herman Saputra (37 tahun), yang keempatnya  warga Desa Pekan Sialang Buah. Kemudian Syafriuddin (33 tahun) dan Johan (27 tahun) warga Desa Pematang Guntung, masih di kecamatan yang sama. Mereka sudah berpengalaman menjaring ikan di sekitar Pulau Berhala, akan tetapi kini menghadapi bala, yang datangnya dari tentara laut Malaysia.

Ketika sedang sibuk menangkap ikan, sekitar pukul 10.00 WIB muncul kapal patroli TLDM  dengan menggunakan KM Laksamana nomor lambung 137. Kapal patroli itu meniupkan terompet sambil merapat dan memerintahkan para nelayan untuk naik ke kapal patroli. “Rapat . . . ,  rapat, naik ke kapal,” kata tekong  Syafaruddin menirukan perintah awak kapal patroli Malaysia itu. Setibanya di atas kapal patroli Malaysia, dua nelayan Sergei itu yakni Syafaruddin dan Syafriuddin tanpa tanya atau basa basi langsung digimbal dengan sadis.

Demikian nasib yang menimpa empat nelayan lainnya yang diperintahkan naik ke kapal patroli itu. Para nelayan Sumut itu dipukul, ditendang dan bahkan dicambuk dengan selang yang ada besi pada ujungnya. Tubuh para nelayan itu berbilur-bilur, karena mereka diperlakukan tidak manusiawi. Para nelayan Sergei itu tidak tahu apa kesalahan mereka, karena mereka menangkap ikan masih di perairan Indonesia. Tindakan TLDM merupakan pelanggaran wilayah dan  mengobok-obok  kedaulatan Indonesia.

Perbuatan sadis dan brutal yang dilakukan TLDM itu masih terus berlanjut dan hampir mirip dengan penyiksaan yang dilakukan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo,  terhadap pejuang-pejuang dari Irak, Afghanistan, Pakistan dan sebagainya. Setelah satu jam disiksa dengan berbagai gaya dan alat kekerasan, tindakan brutal itu bukannya berhenti. Para nelayan Sergei itu disiksa lebih biadab lagi. Badan mereka disulut dengan puntung rokok dan kemudian mereka dipaksa untuk menelan puntung rokok yang masih membara.

Tidak puas dengan penyiksaan yang biadab itu,  para nelayan itu dijemur di dek kapal yang terbuat dari besi di panas terik matahari yang menyengat kulit. Akibatnya kulit para nelayan itu melepuh. Setelah menyiksa para nelayan, tentara laut Malaysia  merompak ikan hasil tangkapan nelayan terutama ikan kerapu dan bawal. Nelayan itu dipaksa memindahkan isi kapal itu ke kapal patroli dengan todongan senjata api dan cambuk. Perompakan itu mengakibatkan nelayan menderita kerugian sekitar Rp 15 juta.

Kasus tindakan brutal, sadis dan perompakan itu dilaporkan para nelayan tersebut pada Kasat Polairud Sergei, Iptu Suwito Widodo yang merasa prihatin melihat nasib nelayan, yang mengais rezeki di tengah laut di negaranya sendiri. Ia menjanjikan, meneruskan laporan tersebut pada Dit Polairud Poldasu. Widodo percaya, para nelayan itu masih berada dalam wilayah perairan Indonesia, sehingga kasus ini diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Terasa janggal jika kapal patroli TLDM yang dilengkapi dengan peralatan tekhnologi  canggih, yang komandannya perwira lulusan akademi, tidak mengetahui batas wilayah perairan sehingga main pukul, sulut dan berbagai tindakan brutal lainnya. Terdapat sejumlah kemungkinan, bahwa tindakan brutal itu merupakan kurikulum selama pendidikan di sekolah tentara laut, sehingga mereka tidak mengerti sopan santun untuk saling menyapa. Jumlah mereka juga lima kali lipat dibandingkan dengan nelayan, bersenjata api sehingga merasa wilayah Pulau Berhala itu warisan nenek moyangnya.

Tapi tidak tertutup kemungkinan, personil TDLM merupakan kelompok lanun yang kerjanya merompak di perairan Selat Malaka, yang selama ini selalu rawan dengan tindak kejahatan. Jika mereka memang benar-benar tentara laut suatu negara,  mustahil terjadi tindakan brutal, sadis dan bengis. Untuk itu TNI-AL dan Sat Pol Airud yang berpangkalan di berbagai pelabuhan di wilayah Sumut harus meningkatkan patroli di Selat Malaka, dalam upaya menjaga wilayah kedaulatan negara dan memberikan rasa aman bagi para nelayan yang mengais rezeki di laut. (R01MOS)

Memaknai dua berita ini, apakah aparat atau Pemerintah Indonesia cukup tanggap untuk mengambil sikap? Bila nelayan Malaysia yang mencuri ikan wilayah Indonesia, 3 petugas yang DKP disandera aparat Malaysia. Bila nelayan Indonesia menangkap ikan di perairan Indonesia sendiri, maka nelayan indonesia itu yang dirampok dan disiksa oleh aparat Malaysia.

Apakah Indonesia memang bernaung dibawah kekuasaan Malaysia? Apakah dua hal yang disebutkan di atas merupakan hal yang biasa dan lumrah saja dimata Pemerintah Indonesia? Apakah Indonesia masih sebagai negara berdaulat? ataukah Indonesia ini negara kualat? Apakah negara Indonesia masih punya aparat? atau memang semuanya sudah menjadi keparat? Ayo semua rakyat…… mari sama-sama kita tanyakan kepada Wakil Rakyat. Kalau memang tidak adalagi fungsi Wakil Rakyat, kita coba minta tanggung jawab Abdi Rakyat (Pemerintah).  Bila Abdi Rakyat sudah tidak lagi mengabdi kepada rakyat, kita semua rakyat saja yang mengambil tindakan untuk mengganyang Malaysia. Ganyaaaaaaaang Malaysia!!! Crush Malaysia!

Artikel Terkait: