Undang Undang Mengundang


Gedung Volksraad (Dewan Rakyat) 1925 sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sumber Wikipedia

BPUPKI adalah Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk tepat pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 29 April 1945, sebagai upaya Jepang untuk mendapat dukungan dari Bangsa Indonesia karena posisi Jepang pada Perang Dunia ke-2 (PD-II) sudah semakin terjepit.

Setelah jatuhnya bob atom “Little Boy” di hirosima hari Senin tanggal 6 Agustus 1945, kemudian jatuh lagi bom atom “Fat Boy” di Nagasaki hari Jumat tanggal 9 Agustus 1945, maka pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah dan sebagai kalah perang pada PD-II itu.

(more…)

Advertisements

Undang Undang tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dalam format pdf. Klik disini>>>UU_No.22-2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia yang dimunculkan oleh Tifatul Sembiring – Menteri Komunikasi dan Informatika RI ini banyak ditentang oleh kalangan media, blogger, dan masyarakat umum.

Apa yang ada dalam RPM ini, coba simak definisi yang ada dalam Peraturan ini:

  1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dari bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektro-magnetik lainnya.
  2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 
  3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 
  4. Konten adalah substansi atau muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang mencakup seluruh suara, tulisan, gambar baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/ atau keseluruhannya. 
  5. Multimedia adalah Sistem Elektronik yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi. 
  6. Konten Multimedia adalah Konten yang dimuat, didistribusikan, ditransmisikan, dibuat dapat diakses dan/atau disimpan melalui atau dalam Perangkat Multimedia. 
  7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 
  8. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
  9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  10. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
  11. Penyelenggara Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Penyelenggara, adalah penyelenggara jasa Telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis Teknologi Informasi, meliputi jasa akses Internet, penyelenggara jasa interkoneksi Internet, penyelenggara jasa Internet teleponi untuk keperluan publik, penyelenggara jasa sistem komunikasi data, atau penyelenggara jasa Multimedia lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  12. Pengguna Jasa Multimedia, yang selanjutnya akan disebut Pengguna, adalah orang yang memuat, mengubah, mengakses, menyimpan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Konten.
  13. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
  14. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
  15. Perangkat Multimedia adalah perangkat keras, perangkat lunak yang terintegrasi sehingga memungkinkan suatu Sistem Elektronik menjalankan fungsi Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi.
  16. Penyaringan adalah tindakan untuk menemukan dan menutup akses (blocking) dimuat, ditransmisikan, diumumkan, dan disimpannya suatu Konten yang dilarang di dalam sistem penyelenggaraan jasa Multimedia yang diselenggarakan oleh Penyelenggara.
  17. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya Konten yang dilarang.
  18. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan tentang adanya Konten yang dilarang yang menyangkut pihak tersebut secara pribadi.
  19. Menteri adalah Menteri yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika.
  20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang Konten Multimedia.
  21. Tim Konten Multimedia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri.  

Nyatakan sikap anda, selengkapnya klik format pdf berikut ini>>>rpm konten multimedia

Definisi yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tentang Pornografi:

  1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
  2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
  3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
  5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Selengkapnya UU No.4 – Pornografi dalam format PDF, klik disini>>>UU No. 4-2008 – Pornografi

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. CLICK DISINI.

Coba simak buku-buku berikut:

Kepentingan Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana Dari Sudut Pandang Viktimologi, oleh: Tri Hermintadi

Unicef

Baca juga:

  1.  

 

Back home to see more>>>

UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. CLIK DISISNI

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Pengadilan

Satya Adhi Wicaksana

 PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG R.I 2007

  • Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang.
  • Perkembangan jaman, dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih, akan hak-hak anak karena di bahu mereka lah, masa depan dunia tersandang.  

(more…)

Saudara-saudara, pemuda pemudi Indonesia, marilah kita menyanyikan Lagu Wajib Nasional, sambil merenungkan semangat pemuda pemudi mengawali terbentuknya Negara Republik Indonesia. Cintailah Tanah Airmu Tanah Air Indonesia, cintailah bangsamu Bangsa Indonesia, cintailah bahasamu, Bahasa Indonesia. 

(more…)

Next Page »